Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Kritisi Kesaksian Menteri Sosial di Sidang MK
Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma), satu dari empat Menteri yang diminta kesaksiannya dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, 5 April 2024. Dalam kesaksiannya, Risma mengungkap, total anggaran perlindungan sosial tahun 2024 yang ada di Kementerian Sosial sebesar Rp78 triliun, lebih rendah dari anggaran tahun 2023 yang mencapai Rp87 triliun.
Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Kritik Atas Kesaksian Menkeu di MK
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi mengatakan, antara lain, bahwa rencana perpanjangan BLT El Nino Tunai, yang namanya kemudian diganti dengan BLT Mitigasi Risiko Pangan, diputus dalam Rapat Kabinet / Rapat Terbatas pada 6 November 2023. Pernyataan Sri Mulyani nampaknya tidak tepat.
Radhar Tribaskoro, Mantan Komisioner KPU Jawa Barat
Soal Kebohongan dan Kebodohan Qodari
Bansos adalah upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya orang miskin, mengalami bencana, atau dalam situasi khusus yang memerlukan bantuan segera. Dalam konteks ini, bansos adalah bagian dari tanggung jawab sosial pemerintah kepada warganya.
Nawaitu Redaksi
Menelisik Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Dugaan Pemilu Curang
Hari hari terakhir ini perhatian publik tertuju pada sidang sidang yang di gelar di Mahkamah Konstitusi (MK) atas dugaan adanya pemilu curang yang ditanganinya. Saat ini proses sidang tengah berlangsung dengan memanggil saksi saksi yang terkait dengan perkara dugaan pemilu curang yang di sidang MK. Diantara yang dipanggi MK ada jajaran Menteri, para pakar dibidang masing masing dan juga pihak terkait lainya.
Alman Helvas Ali, Konsultan Defense Industry and Market
Penyerapan Sumber Pembiayaan untuk Belanja Senjata Negara
Guna mendukung pelaksanaan Minimum Essential Force (MEF) 2020-2024, Menteri Keuangan telah menerbitkan penetapan anggaran sebesar US$25 miliar dari April 2021 sampai April 2023. Nilai tersebut sama dengan alokasi Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet terbatas pada 28 November 2023 di Istana Bogor.
Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Menelisik Kesaksian Menteri dan Menteri Koordinator dalam Sidang di MK
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi mengatakan, antara lain, bahwa rencana perpanjangan BLT El Nino Tunai, yang namanya kemudian diganti dengan BLT Mitigasi Risiko Pangan, diputus dalam Rapat Kabinet / Rapat Terbatas pada 6 November 2023. Pernyataan Sri Mulyani nampaknya tidak tepat.
M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Ketika Mencoba Optimis Atas Mahkamah Konstitusi
Sejak Mahkamah Konstitusi diketuai Anwar Usman MK mengalami krisis kepercayaan dengan citra bahwa lembaga yudisial ini menjadi kepanjangan tangan rezim.
Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle
Esensi Kejahatan Jokowi dalam perspektif Hasto Vs Rocky Gerung
Serangan-serangannya terhadap Jokowi telah menyematkan posisinya sebagai oposan Jokowi sejajar dengan Rocky Gerung, yang pernah menyatakan Jokowi sebagai Bajingan Tolol.
Asyari Usman, Jurnais Senior Freedom News
Ketika Bu Mega PDIP Bertanggung Jawab Penuh Untuk Hentikan Jokowi
Jokowi mungkin merasa dia punya kekuasaan mutlak. Dia bisa lakukan apa saja tanpa ada yang bisa mencegah. Bahkan, sekadar membantah pun tidak ada yang berani.
Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI
Mencari Jalan Baru untuk Melindungi Penerimaan Negara
Pembobolan penerimaan negara yang tak berkesudahan terus menumbuhkan pemikiran dan gagasan untuk mencari jalan atau strategi baru yang dapat mengamankan penerimaan negara. Kehendak seperti ini tidak baru, melainkan sudah berkembang sejak lama. Dar