Law-Justice | Portal Berita Investigasi

Ada Permainan Apa Komisi XI DPR Harus Hapus Dua Calon Anggota BPK RI?

Proses pencalonan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2026–2031 kembali menjadi kontroversi dan mendapat sorotan tajam dari publik. Setelah dihapusnya dua nama figur yang sangat kompeten dan sangat berpengalaman menjadi auditor negara. Keduanya adalah mantan Anggota BPK RI periode 2019-2024, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFRA dan Auditor Senior Keuangan Negara yang pernah berdinas di Unhan dan Mabes TNI, Mayjen TNI Purn Susanto Sip Msi CGCAE. Gelar terakhir di nama dua tokoh ini jelas menunjukkan keahlian profesionalnya dibidang audit dan pengawasan keuangan, yang mayoritas gelar ini tidak dimiliki oleh banyak nama calon anggota BPK yang diumumkan oleh Komisi XI DPR RI.

Soal Pidato Presiden

Ada kejadian yang menarik saat Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena pada 9 September 2026.

Maafkan Abah Setu yang Diduga Hina Nabi, MUI: Proses Hukum Tetap Jalan

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya bisa menerima permintaan maaf pimpinan Majelis Darul Nurul Hikam di Bekasi, Asep Setiawan atau Abah Setu, yang diduga menghina Nabi Muhammad SAW.

AHY Unggul Citra, Gibran Menang Kuasa, Bisa Kawin Politik di 2029

Pengamat Politik, Hendri Satrio menyatakan bahwa dua poros keluarga politik mulai dipasang dalam radar Pilpres 2029. Kata dia, Poros Cikeas membawa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sementara Poros Solo berdiri di belakang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Luhut Binsar Pandjaitan: 77,6 Persen Bansos Itu Tidak Tepat Sasaran

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa masih banyak penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Menurut dia sebesar 77,6 persen bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.