Law-Justice | Portal Berita Investigasi

Headline

Kontroversi Ijazah Gibran, Adu Bukti Komisi II DPR dan KPU

Polemik Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengecualian persyaratan bukti kelulusan SMA atau sederajat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki ijazah perguruan tinggi, tetapi tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, kini memasuki babak yang lebih serius. Bukan lagi sekadar soal ketentuan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, melainkan menyangkut transparansi pembentukan regulasi, tanggung jawab lembaga negara, serta integritas proses demokrasi itu sendiri.

Ada Tikus-tikus di Sekitar Dana CSR Perusahaan yang Menggiurkan

Dana Corporate Social Responsibility (CSR) pada dasarnya merupakan instrumen penting bagi perusahaan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sekaligus membangun hubungan yang sehat dengan para pemangku kepentingan. Namun, ketika dana CSR berjumlah besar dan tata kelolanya lemah, muncul risiko adanya pihak-pihak yang menjadikan CSR sebagai ladang kepentingan pribadi. Dalam konteks inilah istilah “tikus-tikus di sekitar dana CSR” dapat digunakan sebagai metafora bagi berbagai perilaku oportunistik yang berusaha menggerogoti nilai dan tujuan sosial CSR.

Menanti Urat Malu dan Moralitas Wapres Gibran Mundur Pasca Vonis MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 menghadirkan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar menang atau kalahnya sebuah perkara. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan UU Pemilu. Namun, karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan perkara tersebut bukan lagi berada dalam rezim sengketa hasil Pilpres setelah Gibran dilantik, MK tidak mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Di sinilah persoalannya menjadi menarik.

Bongkar Jejak Korporasi di Balik Kasus Korupsi Migas Bekasi

Kerja sama pengelolaan migas yang melibatkan BUMD Kota Bekasi dan Pertamina EP kini menjadi perkara dugaan korupsi. Penyidik mendalami persoalan persetujuan dan perizinan, sementara dokumen kerja sama memunculkan pertanyaan tentang pembagian hasil dan peralihan kendali operasi kepada Foster Oil & Energy.

Bupati Klaten Diduga Kantongi Rp2,08 M dari Setoran Pemkab-Upah Pungut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo secara keseluruhan menerima setoran Rp2,08 miliar. Angka itu berasal dari setoran rutin pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dan setoran terkait upah pungut.