Masih Perlukah GBHN, Sebagai Suatu Rekomendasi Pembangunan ke Depan

Senin, 24 September 2018 05:49 WIB

Indonesia sebenarnya memiliki model perencanaan pembangunan di masa lalu, dengan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Model ini khususnya dianut di masa Orde Baru. Di era reformasi, perencanaan pembangunan diubah tidak lagi menjadi kewenangan Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR), karena kewenangan itu tidak lagi diberikan oleh UUD 1945 yang telah diamandemen. 


Apakah Perokok Pahlawan Kesehatan?

Minggu, 23 September 2018 11:16 WIB

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai penggunaan Pajak Rokok sebagai penambal defisit BPJS Kesehatan tidak tepat. Yang menarik dari pernyataan Fahri adalah argumen yang melatarbelakangi.


Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Pindah Haluan Karena Tersandera Newmont?

Sabtu, 22 September 2018 06:08 WIB

Muhammad  Zainul Majdi atau sering disapa sebagai Tuan Guru Bajang (TGB) adalah salah satu rising star dalam politik tanah air. Selama menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), namanya melesat seiring dengan prestasinya  saat memimpin provinsi tersebut. Tidak hanya itu, TGB juga menjadi wajah dari politikus Islam yang diidam-idamkan banyak orang. Dengan pencapaian mentereng seperti itu wajar jika salah satu kader Nahdlatul Wathan (NW) tersebut dianggap memiliki pengaruh politik besar untuk gelaran sekelas Pilpres 2019. Banyak orang berharap ia bisa maju menjadi salah satu kontestan.


Beras Impor, Buwas: Matamu, Enggar!

Jumat, 21 September 2018 15:27 WIB

Ternyata, menteri satu ini tidak saja sukses menyakiti perasaan publik, setelah mengeluarkan berbagai ujaran ngawur. Beras mahal, ditawar. Harga telur naik, karena piala dunia. Cabe mahal, tanam sendiri. Menteri satu ini, menggenapi fatwa ajaib beberapa rekan sejawatnya : cacing sarden, berprotein. Daging mahal, makan bekicot.


Defisit BPJS Kesehatan, Soal Hulu Sampai ke Hilir

Jumat, 21 September 2018 12:38 WIB

Pada saat menjelang diluncurkannya BPJS 1 Januari 2014, pekerjaan yang belum selesai adalah merampungkan Perpres JKN yang didalamkan harus mencantumkan besaran iuran PBI untuk orang miskin dan tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU BPJS. 


Jokowi yang Berpasangan dengan Ulama, Kenapa Ijtima Ulama Malah Dukung Prabowo?

Jumat, 21 September 2018 05:40 WIB

Ijtima Ulama II yang digelar pada Minggu, 16 September 2018, memutuskan untuk memberikan dukungannya di Pemilu Presiden 2019 mendatang kepada pasangan Prabowo dan Sandiaga. Hasil acara yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) disuarakan langsung pembina GNPF Ulama Habib Rizieq Shihab pada acara Ijtima Ulama II. Melalui teleconference dari Mekah, Arab Saudi, Habib Rizieq memerintahkan kepada simpatisannya agar menjadikan rumah-rumahnya sebagai posko pemenangan Prabowo-Sandiaga.


Negara, HAM, dan Relevansi Boikot Pemilu

Kamis, 20 September 2018 14:35 WIB

Menyoal negara memang tidak akan pernah lepas dari soal hak asasi manusia. Sebab negara ada untuk menjamin terselenggaranya penegakan HAM. HAM yang diatur secara konstitusional itu pada akhirnya melahirkan berbagai kebijakan sebagai cara untuk memenuhi HAM.


Caleg Mantan Koruptor dan Janji Komitmen Pemilu Bersih

Kamis, 20 September 2018 14:15 WIB

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, ada 202 bakal calon legislatif (bacaleg) yang merupakan mantan terpidana korupsi. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, bacaleg mantan terpidana korupsi tersebut terdapat di 12 provinsi, 97 kabupaten, dan 19 kota. "Data awal  199 bacaleg, kemudian penelitian kembali didapat 223 yang diduga mantan terpidana korupsi di 12 provinsi, 37 kabupaten, dan 19 kota. Kemudian dari 223 bakal caleg itu dilakukan validasi kembali ke provinsi dan kabupaten, didapat bahwa yang benar mantan terpidana itu ada 202 caleg," ujar Fritz di Jakarta, Rabu (1/8/2018).


Presiden SBY dan ‘Vast Criminal Conspiracy’

Kamis, 20 September 2018 09:44 WIB

Skandal Bank Century dibuka dalam sebuah pengadilan Internasional. Sebanyak 30 pejabat tinggi negara Republik Indonesia disebutkan dalam gugatan. Mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebutkan mencuci uang US$ 12 Billion di Bank Century tersebut.


Hak Prerogatif Presiden Dan Pakta Integritas

Rabu, 19 September 2018 17:48 WIB

Masalah penegakan hukum bagi para ulama yang melakukan Ijtima Ulama yang melahirkan Pakta Integritas sepertinya merupakan masalah yang sangat serius.