Partai Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo

Jakarta, law-justice.co - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan menyampaikan langsung permintaan mereka agar mendapat jatah lima kursi kabinet langsung ke Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng menyusul permintaan Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu. Dalam acara internal dengan ketua partai tingkat daerah di Bali, Jumat 15 Maret 2024, Airlangga spesifik ingin Golkar mendapat jatah lima kursi di kebinet ke depan.

"Tentunya kami sampaikan kepada presiden. Apakah presiden setuju atau enggak itu kan prerogatif presiden," jelas Mekeng dilansir dari CNN Indonesia, Senin 18 Maret 2024.

Namun begitu, Mekeng menyebut hingga saat ini belum ada pembahasan serius soal itu, baik di internal partainya maupun koalisi pengusung Prabowo-Gibran. Dia menyebut proses tersebut masih panjang hingga Presiden terpilih resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Dia mengaku belum menentukan daftar kursi kementerian yang diincar pihaknya. Termasuk kemungkinan bakal mempertahankan Kementerian Perekonomian.

"Ini cuma celetukan dalam satu pertemuan internal partai. Kalau bisa kita dapat 5 kursi. Kalau ke koalisi ya mungkin masih panjang. Ini kan masih sampai Oktober," jelasnya.

Mekeng juga menilai permintaan partainya agar mendapat lima kursi dalam kabinet ke depan masuk akal. Menurut dia, Golkar sukses menaikkan perolehan suara hasil pileg dan mulai mendekati PDIP.

Dengan perolehan suara itu, Mekeng menilai Golkar akan menjadi lokomotif utama koalisi pemerintah ke depan.

"Tentunya kita akan menjadi lokomotif utama, dalam koalisi ini pemerintahan ini, Bapak Prabowo. Tentunya wajar kalau kita minta apresiasi yang dapat 5 kursi ini," kata Mekeng.

Golkar menjadi satu dari tujuh partai yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, bersama Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, PBB, hingga Gelora. Capres nomor urut 2 itu hingga saat ini masih unggul dalam hasil rekapitulasi KPU.

Prabowo-Gibran diprediksi bakal menang dalam satu putaran. KPU akan mengumumkan rekapitulasi resmi soal itu pada 20 Maret mendatang.***