Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa setiap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dilakukan sesuai dengan kerangka aturan hukum yang berlaku.
Ketua Panitia Lelang PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC), Yudhi Mahyudin akhirnya mengakui kalau dia tidak punya sertifikat keahlian dalam proses lelang.
Pengamat Politik, Refly Harun memprediksi bahwa hanya politik gentong babi (pork barrel politics) yang bisa menyetop Anies Baswedan menang di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 seperti yang terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) kemarin.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pastikan akan mendalami dugaan perintangan penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP usai dilaporkan ke sana-sini bikin ganggu proses penyidikan.
Belum lama ini, PT Indika Energy Tbk. (INDY) melalui anak usahanya PT Interport Patimban Agung (IPA), telah menandatangani suatu perjanjian dengan PT Infura Sejahtera Abadi (ISA) yang berlaku efektif pada tanggal 28 Juni 2024.
Edwin Soeryadjaya yang merupakan Anak pendiri Astra secara resmi mengajukan gugatan kepada PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan Kedutaan Besar India senilai Rp3 triliun terkait pembangunan gedung yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani meminta nama-nama anggota DPR yang diduga bermain judi online diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi menyatakan bahwa pihaknya mendukung skema mahasiswa membayar uang kuliah tunggal (UKT) menggunakan pinjaman online (pinjol).
Pengamat Politik, Hendri Satrio berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto bisa memberikan restu kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur (cagub) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Ternyata hingga saat ini, kegaduhan akibat Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap ada ribuan orang di DPR RI dan DPRD kota/kabupaten dan provinsi yang terjerat judi online, belum tuntas.