Kasihan bangsa Indonesia mempunyai menteri yang hanya suka bermain sandiwara, dengan judul pembodohan kepada masyarakat. Kurs rupiah memang sempat menguat sedikit pada awal minggu ini. Tidak signifikan. Kurs rupiah ditutup Rp16.375 pada selasa lalu (25/6/24). Penguatan kurs rupiah yang tidak signifikan ini kemudian didramatisir: seolah-olah kurs rupiah menguat karena penampilan bersama antara pemerintah (Airlangga Hartarto, Sri Mulyani) dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo.
Kebakaran terjadi di sebuah pemukiman ilegal Tepi Barat, Kfar Etzion. Mengakibatkan ratusan tentara Israel yang ada di pangkalan militer di dekatnya terpaksa diungsikan.
Penasihat hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Djamaludin Koedoeboen menyebut pembangunan green house milik pimpinan partai tertentu di Kepulauan Seribu yang diduga menggunakan uang dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
Lagi-lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara ratusan milyar rupah di badan usaha milik negara (BUMN). Kali ini rasuah terjadi di PT PGN Tbk anak perusahaan Pertamina. Modusnya tidaklah rumit, membeli kuota gas melalui pialang lantas dengan metode pembayaran dimuka. Padahal, pembelian kuota gas via pialang sudah dinyatakan dilarang.
Para astronot di Stasiun Ruang Angkasa Internasional (ISS) sempat melakukan penyelamatan diri satu jam setelah sebuah satelit nonaktif Rusia pecah menjadi lebih dari 100 keping puing di orbit.
Kehadiran eksperimen pasangan Anies-Iman begitu menarik perhatian publik dan menjadikan Pilkada Daerah Khusus Jakarta lebih bergema secara nasional hampir setara Pemilihan Presiden.
Rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota ke IKN sudah diumumkan sejak 2019 lalu. Salah satu alasannya yakni untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek.
Indonesia kini telah memiliki INA Digital sebagai Government Technology (GovTech). Tugas utama dari INA Digital adalah menyatukan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga.
Bank Negara Indonesia atau biasa disebut BNI adalah Bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di BEI (Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya) pada tahun 1996.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui revisi Undang-Undang Kementerian Negara, yang menjadi inisiatif dari DPR. Nantinya jumlah kabinet pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan dibatasi.