Radhar Tribaskoro, Ketua Kajian Ilmiah Forum Tanah Air (FTA)
Sesudah Palu MK, Siapa yang Menjaga Integritas Republik?
Putusan pengadilan dapat mengakhiri sebuah perkara tanpa mengakhiri persoalan yang melahirkannya. Sebuah permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, sementara pertanyaan yang terungkap dalam pemeriksaan justru menjadi semakin mendesak.
Pengamat politik Dr. Selamat Ginting
Kebijakan Kodam Baru dan Risiko Inflasi Jenderal
Pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru pada momentum HUT ke-81 TNI, 5 Oktober 2026, patut dilihat bukan hanya sebagai reorganisasi pertahanan. Melainkan juga sebagai sebuah keputusan strategis yang membawa konsekuensi politik, militer, dan anggaran.
Ahmadie Thaha, Pemerhati Kebangsaan
Ketika Nasib Gibran di Tangan Mahkamah Konstitusi
Ada sidang pengadilan yang selesai ketika palu diketuk. Ada pula sidang yang baru benar-benar dimulai setelah pintu ruang sidang ditutup. Sidang perkara Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi termasuk jenis kedua.
Imam Trihatmadja Direktur Program DFW Indonesia
Sebuah Nestapa Awak Kapal Perikanan di Tengah Ekonomi Biru
Industri perikanan kerap dibicarakan melalui angka produksi, nilai ekspor, dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Namun, di balik angka-angka tersebut, terdapat pekerja yang menghabiskan waktu berbulan-bulan di laut, bekerja dalam ritme panjang, dan menghadapi ketidakpastian upah, keselamatan, serta perlindungan sosial.
Anthony Budiawan — Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Rupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Jadi Mesin Utang Luar Negeri
Bank Indonesia kini secara agresif menerbitkan instrumen utang untuk menarik dana asing dan menahan rupiah. Stabilitas rupiah kini dibiayai dengan utang bank sentral berjangka pendek, kurang dari satu tahun, dengan bunga yang lebih besar dari surat berharga pemerintah. Pembiayaan jangka pendek Bank Sentral membuat kurs rupiah semakin rentan.
Sholihin MS, Pemerhati Sosial dan Politik
Ketika Gibran Hampir Dipastikan Didiskualifikasi sebagai Wapres
Pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Komjen Suyudi Ario Seto memiliki makna strategis.
Rosadi Jamani, Mantan Wartawan
Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi usai Ahli Hukum Diusir MK?
Kamis malam mungkin tidak banyak yang menonton live sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, pada jam sama Timnas Indonesia sedang menggilas Bangladesh 9-2 dan memastikan tiket ke final. Kasihan Malaysia dan Singapura, main mata eh malah terjungkal keduanya.
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Jika Gibran Dimakzulkan MK, Apakah Negara Kacau? Rakyat Tidak Peduli
Pernyataan Rocky Gerung dan Yusril Ihza Mahendra tentang kemungkinan munculnya kekacauan politik dan ketatanegaraan apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait syarat pendidikan atau keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka menarik untuk dicermati. Sebab, kedua pandangan tersebut sama-sama menempatkan persoalan Gibran bukan sekadar sebagai persoalan personal seorang Wakil Presiden, melainkan sebagai persoalan yang berpotensi mengguncang bangunan ketatanegaraan.
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Opsi Napi Lapas Mewah Pindahkan ke LP Nusakambangan
Berita law-justice.co pada Rabu, 30 September 2026 dengan judul “DPR Desak Napi Pengguna Lapas Mewah Cibinong Dipindah ke Penjara Nusakambangan” membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar pemindahan warga binaan. Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyatakan bahwa warga binaan yang terbukti memanfaatkan fasilitas yang bukan haknya dapat dikenai sanksi, mulai dari isolasi hingga pemindahan ke Nusakambangan.
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Pergantian Kapolri Super Cepat & Runtuhnya Pilar Utama Geng Solo
Pergantian Kapolri yang sangat cepat prosesnya bukan sekadar pergantian seorang jenderal di pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks politik kekuasaan pasca-Joko Widodo, perubahan ini dapat dibaca sebagai sebuah momentum penting: apakah Polri akan memasuki fase baru yang lebih independen, termasuk dalam menangani perkara-perkara lama yang selama ini bersinggungan dengan kekuasaan Jokowi?
Kenny Winston, Advokat
Ketika MK Diuji oleh Syarat Pendidikan Gibran
Ada perkara yang selesai ketika hakim membacakan putusan.Ada pula perkara yang jauh lebih panjang umurnya: perkara yang setelah putusan dibacakan justru meninggalkan pertanyaan bagi sejarah.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat
Wantimpres Prabowo 26 Orang: Seberapa Mahal Harga Sebuah Nasihat?
Wantimpres Prabowo 26 Orang: Seberapa Mahal Harga Sebuah Nasihat?
Nawaitu Redaksi
Dari Gerindra ke Istana; Organisasi Gemuk dan Pusat Keputusan Sempit
Reshuffle Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026, disusul pengangkatan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden sehari kemudian, membuka ruang untuk membaca sesuatu yang lebih mendasar daripada pergantian nama di dalam pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto terus menata sekaligus memperluas struktur formal di sekitar Presiden. Pertanyaan yang relevan kemudian bukan hanya siapa yang mendapat jabatan, tetapi apakah perluasan struktur itu juga memperluas jumlah orang yang benar-benar terlibat dalam pengambilan keputusan strategis.
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Dari Oposisi ke Istana; Menelisik Kemana Arah Akal Sehat Rocky Dkk...
Ada sesuatu yang menarik sekaligus menggelitik dalam perkembangan politik Indonesia belakangan ini. Sejumlah tokoh yang selama berpuluh-puluh tahun dikenal sebagai pengkritik kekuasaan kini justru memperoleh tempat di dalam struktur kekuasaan.
Pius Lustrilanang, Aktivis Reformasi 1998
Moratorium Berakhir dan Jangan Biarkan Sistem Menjadi Kotak Hitam
Aktivasi serentak 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 2 Oktober 2026 menandai perubahan penting dalam perjalanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPG tersebut tersebar di 16 provinsi dengan prioritas wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sekaligus menegaskan bahwa dengan dimulainya kembali aktivasi SPPG, moratorium yang sebelumnya diberlakukan telah ditiadakan.
Anang Fahmi Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto
Menelisik Warisan Kwik Kian Gie untuk Indonesia
Tanggal 28 Juli 2025, Indonesia kehilangan salah satu penjaga nalar ekonomi paling berani yang pernah dimilikinya. Mengenangnya yang meninggalkan warisan intelektual dahsyat dan relevansinya makin menguat--bukan memudar--seiring berjalannya waktu, kami lakukan di sekolah kejeniusan ekopol konstitusi.
Ahmadie Thaha, Pemerhati Kebangsaan
Soal Ayat (3) Selundupan di Perkara Gibran
Sidang malam di Mahkamah Konstitusi memberi suasana lebih adem. Itu terasa tadi malam dalam gelar pembuktian perkara syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka untuk pendaftarannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ia maju sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2024.
Faozan Amar Associate Professor FEB dan Dosen Pascasarjana UHAMKA
Harapan 3,49 Juta Kerja: Jangan Sekadar Angka
Ada kesepakatan antara Pemerintah dan DPR RI menetapkan target penciptaan lapangan kerja baru pada 2027 sebanyak 2,57 juta hingga 3,49 juta orang.
Rosadi Jamani, Mantan Wartawan
Ketika Ijazah Gibran Dibedah di MK, Pasal Titipan Mulai Tercium?
Mungkin banyak tak mengikuti live sidang ijazah Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) tadi malam. Baiklah saya coba resensi, materi apa yang ramai dibedah oleh para pakar hukum, saksi dari pemohon. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!