Perjanjian Dagang Indonesia - AS: Ketimpangan, Benturan Kepentingan, dan Ancaman Kedaulatan
Jejak Ketimpangan di Balik Perjanjian Dagang RI - AS
Kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat yang diteken pada 19 Februari 2026 menyisakan pertanyaan besar tentang posisi tawar Jakarta. Di balik narasi stabilitas ekonomi dan akses pasar, dokumen perjanjian justru memperlihatkan ketimpangan mencolok dalam distribusi kewajiban kedua negara. Selain ancaman kedaulatan ekonomi, potensi benturan kepentingan mengemuka.
Rekam Jejak Jaringan Mafia Suap Bea Cukai, Dari Pejabat Negara, Operator, hingga Mata Rantai yang Dibungkam
Melacak Jejak Auditor Negara di Pusaran Kasus Suap Bea Cukai
Perkara suap Bea Cukai oleh Blueray Cargo membuka jaringan yang lebih luas, bukan sekadar di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Fakta persidangan tidak hanya mengungkap aliran uang puluhan miliar rupiah kepada sejumlah pejabat, tetapi juga menunjukkan adanya kode pembayaran, safe house, perantara, hingga dugaan pengaturan pemeriksaan barang impor. Dugaan peran Auditor Negara dan kematian perempuan yang ditengarai sebagai saksi kunci, menjadikan kasus ini sorotan publik yang harus segara dituntaskan.
Bongkar Modus Eks Jampidsus, Korupsi Besar Diduga Jadi Komoditas
Menguak Jaringan Bisnis Hitam Berkedok “Pemberantasan Korupsi"
Ketika seorang mantan Jampidsus ditetapkan sebagai tersangka, persoalannya tidak berhenti pada dugaan tindak pidana yang melekat pada dirinya. Jejak yang mengarah ke perusahaan tambang, bisnis batu bara, aset keluarga dan kantor hukum membuka pertanyaan yang lebih sensitif: apakah terdapat irisan antara kepentingan bisnis dan kekuasaan penegakan hukum? Jawabannya akan sangat bergantung pada kemampuan, kemauan dan keberanian penyidik membuktikan satu rantai: kewenangan, keputusan, transaksi, aliran dana dan aset.
Evaluasi Total atau Popularitas Presiden Terus Merosot
Kepuasan ke Prabowo Anjlok, Paradox Program Unggulan Jadi Sorotan
Penurunan tajam tingkat kepuasan publik terhadap Presiden dinilai bukan sekadar dipicu persoalan ekonomi, tetapi juga sikap pemerintah yang dinilai semakin tertutup terhadap kritik. Presiden didesak agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah jika ingin memulihkan kepercayaan publik.
Marak Penyimpangan Tata Lelola yang Sistematis, Ambisi Koperasi Desa Merah Putih Rawan Dibegal
Dugaan Pemburu Rente di Pengadaan KDMP, Potensi Markup Rp5,54 Triliun
Program "Asta Cita" yang diusung Presiden Prabowo Subianto menjanjikan harapan besar bagi pemerataan ekonomi desa melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Namun, ambisi mulia ini kini dibayangi awan gelap dugaan penyimpangan tata kelola yang sistematis.
Kredit Macet PT TMMP Rp2,8 Triliun, andil LPEI Berpotensi Kerugian Negara
Potensi Korupsi di Kredit Macet Pabrik Udang Afiliasi Kaesang Jokowi
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), emiten pengolahan dan ekspor udang yang sebagian sahamnya dimiliki Kaesang Pangarep melalui PT Harapan Bangsa Kita (GK Hebat), tengah menjalani proses restrukturisasi utang sekitar Rp2,8 triliun kepada sejumlah bank dan lembaga pembiayaan. Hadirnya LPEI sebagai salah satu kreditor, membuka peluang potensi kerugian negara.
Temuan Danatara Soal Dugaan Fraud PT Pos Belum Jadi Kasus Hukum
Bongkar Rekayasa Keuangan di PT Pos, Potensi Merugikan Miliaran
Dugaan rekayasa laporan keuangan di PT Pos Indonesia (Persero) yang ditemukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memicu perhatian DPR RI, kalangan akademisi, dan pegiat antikorupsi. Temuan tersebut dinilai harus ditindaklanjuti melalui audit investigatif yang transparan dan, apabila ditemukan unsur pidana, diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Membongkar Skandal Tata Kelola Bauksit: Jejak IUP, Ekspor Ilegal, hingga Dugaan Keterlibatan Pejabat
Dugaan Korupsi Bauksit Kalbar Menggurita, Kejar Dalang dan Aset
Penyidikan dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) bauksit di Kalimantan Barat memasuki fase krusial. Perkara ini dipandang bukan sekadar praktik pertambangan ilegal, melainkan potret kegagalan tata kelola sektor mineral yang diduga berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan aktor korporasi maupun penyelenggara negara.
Telisik Dugaan Korupsi Transfer Pricing dan Under Invoicing Sektor Industri Sawit, Potensi Rugikan Negara Triliunan Rupiah
Bongkar Patgulipat Jurus Kelit Pajak Raja Sawit
Penegakan hukum terhadap dugaan manipulasi transaksi ekspor minyak sawit mentah (CPO) semakin intensif. Kasus tersebut bermula dari temuan pemerintah mengenai dugaan manipulasi nilai ekspor melalui praktik under invoicing, yakni pelaporan nilai ekspor lebih rendah daripada harga sebenarnya atau harga pasar.
Bongkar Dugaan Permufakatan Jahat Pejabat BGN dan Vendor
Dari Program Gizi Ke Kasus Korupsi: Mafia Motor Listrik Rp1 Triliun
Pengadaan motor listrik untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula ditujukan memperkuat operasional lapangan justru berujung pada perkara dugaan korupsi berskala besar. Kejaksaan Agung menemukan indikasi penggelembungan harga, pengondisian pengadaan, hingga pembayaran penuh atas barang yang diduga belum sepenuhnya sesuai spesifikasi, dengan nilai proyek mencapai Rp1,03 triliun.
Jejak Pembiaran di Balik Sengkarut Tata Kelola Parkir Jakarta: Pungli dan Lemahnya Pengawasan
Bongkar Mafia Parkir Jakarta, Kejar Kebocoran PAD Puluhan Milyar
Ditengarai ada peran mafia parkir di balik dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang berlangsung bertahun-tahun. Temuan terkait operator parkir, setoran pajak, dan praktik parkir ilegal di sejumlah lokasi strategis oleh Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD Jakarta menjadi sorotan publik luas.
Harta Karun Energi Bersih Indonesia Belum Tergarap, Tapi Korupsi Sudah Mengintai Proyek Panas Bumi
Investasi Bisnis Panas Bumi Rp400 T Rawan Kebocoran
Indonesia memiliki potensi energi panas bumi sekitar 27 gigawatt (GW), terbesar di dunia. Namun hingga kini kapasitas yang berhasil dimanfaatkan baru sekitar 2-3 GW. Di tengah dorongan transisi menuju energi bersih, pengembangan panas bumi dinilai menghadapi sejumlah hambatan mulai dari kebutuhan investasi besar, risiko eksplorasi, hingga potensi praktik korupsi dan intervensi kepentingan oligarki yang dapat menghambat percepatan proyek.
Di Balik Semarak Kereta Cepat Jakarta Bandung: Tunggakan KCIC ke Telkomsel, Bank Garansi `Hilang` dan Denda Tak Ditagih
Potret Risiko di Balik Para Mafia Proyek Strategis Nasional
Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kerap dipromosikan sebagai simbol modernisasi transportasi Indonesia. Jumlah penumpang terus meningkat dan berbagai ekspansi layanan mulai direncanakan. Namun di balik pencapaian tersebut, audit BPK menemukan adanya kewajiban yang belum dipenuhi KCIC kepada sejumlah pihak, termasuk Telkomsel.
Dari Laporan Audit ke Ruang Penyidikan: Miliaran Rupiah Tanpa Kontrak, Proyek Tak Jelas
Alarm Korupsi di Grup LEN: Bongkar Dugaan Penyimpangan Sistemik
Di balik berbagai proyek strategis nasional yang dikerjakan PT Len Industri dan anak usahanya, tersimpan catatan serius mengenai tata kelola keuangan perusahaan. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK menemukan sejumlah transaksi dan kegiatan yang tidak dapat diyakini kewajarannya sepanjang 2018–2020. Ketika KPK mulai mengusut proyek digitalisasi SPBU Pertamina dan pekerjaan persinyalan kereta api yang melibatkan entitas grup Len, temuan itu kembali mendapat perhatian.
Investasi Triliunan, Pengawasan Longgar: Skandal Senyap di Tubuh KAI
Jejak Bocor Proyek KAI: Dari Mark Up hingga Subkontrak Liar
Audit Badan Pemeriksa Keuangan membuka sisi gelap proyek investasi PT Kereta Api Indonesia: spesifikasi disunat, pekerjaan fiktif, hingga praktik subkontrak ilegal bernilai ratusan miliar. Negara diduga menanggung kebocoran berlapis—dan pengawasan internal nyaris tak berfungsi.
Sengkarut Program Andalan, Dari Dapur Bermasalah hingga Dugaan Korupsi Pengadaan
MBG di Persimpangan: Program Gizi Rakyat atau Ladang Rente Baru?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai proyek strategis nasional justru dibayangi dugaan korupsi dan tata kelola amburadul. KPK dan KSP mengingatkan tingginya risiko kebocoran anggaran, sementara sejumlah kasus dugaan penggelapan dana dan makanan bermasalah mulai muncul di lapangan.
Dikejar 28 Tahun, Duit Talangan BLBI Rp211 Triliun Belum Pulang ke Negara
Memburu Jejak Oligarki Pengemplang BLBI
Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap piutang negara dari skandal tersebut masih mencapai Rp211,02 triliun hingga 2025. Kegagalan pemerintah menuntaskan tagihan ini, membuat publik menilai BLBI telah menjadi monumen impunitas oligarki.
Putusan Diperjualbelikan, Benteng Pengawas Pelayanan Publik Terancam Jadi Sarang Korupsi
Lika-liku Transaksi Putusan Ombudsman, Ada yang Dibandrol Rp1,5M
Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 Hery Susanto sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel. Sebelumnya penyidik juga telah mengobrak-abrik kantor Ombudsman dalam perkara berbeda. Kasus memicu sorotan tajam terhadap independensi lembaga pengawas pelayanan publik tersebut. Muncul syak wasangka, jejaring korupsi gaya baru mulai terbentuk di sini.
Memburu Sosok Pelindung Tambang Ilegal
Uji Kesaktian Samin Tan, Ogah Bayar Denda Rp4,2T Dijerat Delik Korupsi
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Samin Tan selaku Beneficial Owner PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah pada tahun 2017-2025. Samin Tan bukanlah sosok remeh, dia dikenal sebagai salah satu taipan besar di sektor tambang.
Rokok Ilegal Seakan Kebal Hukum, Triliunan Duit Cukai Menguap
Bongkar `Pagar Makan Tanaman` Korupsi Rokok Ilegal
Rokok menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar APBN. Namun, peredaran rokok ilegal pun tak kalah marak. Peredaran rokok ilegal seolah tak tersentuh hukum. Belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap tabir kelam ini. Diduga peredaran rokok ilegal justru dilindungi oknum bea dan cukai.