TNI Butuh Satelit dan Drone Deteksi Kelompok Teroris

Kamis, 08 November 2018 16:19 WIB
TNI Butuh Satelit dan Drone Deteksi Kelompok Teroris

Drone untuk memantau pergerakan musuh (Foto: Tribun)

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan, TNI membutuhkan satelit dan drone untuk memantau pergerakkan kelompok teroris.

Baca juga : AS Tegaskan Laut China Selatan Bukan Milik Negara Manapun

"Satelit siapa aja yang di kasih. Bicara terorisme kan musuh dunia, mereka senang menawarkan perlunya apa, Inggris, Perancis, Jerman. Kalau saya telepon juga jadi, tapi tunggu, kita minta bantuan kalau penting, kalau kita mampu, enggak perlu (minta bantuan)," kata Ryamizard di sela-sela seminar bertajuk Ensuring Regional Stability Through Cooperation on Counter Terrorism di Indo Defence 2018 and Forum, JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Ryamizard menegaskan aksi-aksi yang dilakukan teroris selama ini bukan merupakan ajaran Islam.

"Teroris bukan Islam, Islam bukan seperti itu. Itu merusak Islam. Jadi sebetulnya teroris adalah musuh Islam. Islam membawa rahmat di muka bumi ini," katanya.

Baca juga : PBB Kutuk Gerilyawan Kongo yang Bunuh Pasukan Perdamaian

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menambahkan, untuk mencegah terorisme diperlukan kerja sama semua negara dan seluruh elemen bangsa.

"Harus bersama-sama rakyat kalau cuma tentara cuma 2 persen," ucapnya.

Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Negrillo Lorenzana, mengatakan, patroli laut yang dilakukan dalam kerangka perjanjian trilateral untuk melawan pembajakan di laut.

Baca juga : Komnas HAM Bakal Bisiki Presiden Soal KSAD Baru

Menurut dia, patroli tersebut cukup efektif, sebagaimana patroli yang dilakukan pada tahun 2017, dimana sejak patroli bersama dilakukan pembajakan atau penculikan di laut mulai berkurang.

Selain itu, kata dia, Filipina juga aktif dalam ADMM dan KTT Asia serta latihan bersama dengan Brunei Darussalam.

Ia mengatakan, usaha untuk memerangi kejahatan transnasional dalam memerangi terorisme di kawasan maritim penting dilakukan. Filipina pun mematuhi ketentuan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) atau konferensi PBB tentang hukum laut.

"Tantangan utama dalam menghadapi terorisme di Laut Sulu yang cukup sibuk, butuh kekuatan yang cukup besar," katanya.

Sebagaimana yang dilansir dari Antara, ia menambahkan, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah adanya "trust building" antara Indonesia dengan Filipina untuk sharing informasi, dimana tujuan dalam memerangi terorisme dalam kerangka "our eyes" ini merupakan tindakan yang signifikan. 

"Saya akan menciptakan framework untuk negara kita, menjaga sumber daya alam dan teroris tidak boleh menculik di kawasan tersebut. Kawasan Asia harus bersih dari terorisme," tegasnya.
 

(Muhammad Mu'alimin\Editor)
Share:
Tags:


Berita Terkait

AS Tegaskan Laut China Selatan Bukan Milik Negara Manapun

Komnas HAM Bakal Bisiki Presiden Soal KSAD Baru

Komentar