Tips Hukum Kendaraan (1)

Tips Aman Membeli Kendaraan Bermotor Dari Sisi Hukum

Jumat, 11 Januari 2019 16:59 WIB
Tips Aman Membeli Kendaraan Bermotor Dari Sisi Hukum

Foto: Robinsar Nainggolan

Kendaraan bermotor, khususnya roda dua atau motor sudah menjadi kebutuhan primer sehari-hari di dalam masyarakat. Motor bukan lagi menjadi barang mewah dikarenakan hampir semua rumah tangga memiliki motor saat ini.

Baca juga : Tips Aman Saat Transaksi Jual Beli Tanah

Salah satu yang menyebabkan menjamurnya motor saat ini yaitu kemudahan memiliki kendaraan dengan menggunakan jasa leasing (perusahaan pembiaayan kreditur). Hampir semua dealer di Indonesia pasti bekerja sama dengan pihak leasing/bank. Dengan hanya 500 ribu sampai 1 juta, kita sudah bisa memiliki motor, dan syarat mudah lainnya.

Namun karena kemudahan ini pula banyak masyarakat awam terkadang dirugikan dalam perjalanan pelaksanaan perjanjian tersebut. Itu semua terjadi karena pada umumnya, orang awam tergesa-gesa menandatangani suatu perjanjian tanpa memahami apa isi dan konsekuensinya.

Baca juga : OJK Izinkan Uang Muka Kendaraan Bermotor Nol Persen

Agar akad kredit kendaraan kita aman secara hukum maka sebelum menandatangani perjanjian perlu langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, baca dan pahami isi perjanjian.

Baca juga : 7 Langkah Hindari Jerat Hukum Hate Speech dan UU ITE

Sebelum kita mendapatkan motor, kita dihadapkan pada surat perjanjian pembayaran. Idealnya perjanjian tersebut diberikan beberapa hari agar kita memahami isi dari surat perjanjian tersebut. Jika surat perjanjian tersebut diberikan mendadak, jangan langsung ditandatangani.

Baca dan pahami isinya. Karena diawal inilah terkadang pihak leasing melakukan kecurangannya. Pastikan dalam surat perjanjian itu jangan sepihak hanya menguntungkan leasing. Pastikan hak anda sebagai konsumen pun dilindungi saat anda tidak bisa membayar cicilan. 

 Ilustrasi perjanjian. Foto: Pixabay                                                                                                                                          

Kedua, pastikan akad kredit Anda didaftarkan kepada notaris sebagai perjanjian fiducia.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang antara kreditur dengan debitur yang melibatkan penjaminan yang kedudukannya tetap dalam penguasaan pemilik jaminan dan dibuat Akta Notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.

Dengan perjanjian fidusia ini kreditur (pihak pemberi kredit) memiliki hak eksekutorial langsung jika debitur melakukan pelanggaran perjanjian. Saat ini kebanyakan perjanjian yang kita tanda tangani saat akad kredit bukan termasuk perjanjian fidusia karena dalam proses penandatanganan akad kredit pembelian motor bahkan mobil kita tidak dihadapkan notaris hanya dengan memberi kata “Dijaminkan Secara Fidusia” tidak lantas secara otomatis membuatnya menjadi sebuah perjanjian fidusia.

Perjanjian yang kita tanda tangani dengan  tidak di hadapan notaris itu disebut “Perjanjian di Bawah Tangan” alias perjanjian utang-piutang biasa yang secara hukum masuk kategori perdata, yang oleh karenanya hanya pihak pengadilan yang berhak memutuskan menyita dan melelang motor anda jika bermasalah, kemudian hasil penjualan akan dibagi dua dengan Anda.

Apabila pihak leasing tidak mendaftarkan, jangan mau dan pertahankan barang anda jangan sampai dirampas oleh leasing saat tidak sanggup membayar. Dari sisi hukum, Anda akan dibenarkan dan menang saat di pengadilan.  Karena setelah selesai perjanjian fiducia motor tersebut milik konsumen dari segi hukum.

Ilustrasi kantor notaris (pixabay)

Ketiga, jangan serahkan motor

Penting diketahui bagi mereka yang memiliki kendaraan bermotor dengan cara kredit menggunakan jasa perusahaan pembiayaan (bank/leasing), jangan pernah sesekalipun menyerahkan motor anda untuk disita oleh pihak terkait dikarenakan tidak mampu membayar cicilan kredit.

Banyak praktik kecurangan dilakukan pihak leasing dengan jasa pihak ke tiga yaitu debt collector untuk menarik motor yang nunggak cicilannya. Padahal perlu diketahui, bahwa tindakan penyitaan itu merupakan perampokan (jika di rumah), perampasan (jika di jalan), dan bisa terjerat pasal 365 368 KUHP.

Lalu bagaimana cara agar motor kreditan tidak disita atau dirampas saat nunggak cicilan? Simak tips berikut ini: 6 Jurus Sakti Hadapi Debt Collector

(Tim Liputan News\Editor)
Share:


Berita Terkait

Tips Aman Saat Transaksi Jual Beli Tanah

OJK Izinkan Uang Muka Kendaraan Bermotor Nol Persen

7 Langkah Hindari Jerat Hukum Hate Speech dan UU ITE

Komentar