Kredit Macet PT Tirta Amarta Bottling (2)

Tilep Uang Negara Rp 1,8 Triliun dan PHK Buruh Sepihak

Sabtu, 09 Juni 2018 12:32 WIB
Tilep Uang Negara Rp 1,8 Triliun dan PHK Buruh Sepihak

Pabrik PT TAB di Bandung (Foto: law-justice.co/Hartanto Ardi Saputra)

Macetnya kredit PT Tirta Amarta Bottling (TAB) senilai Rp 1,8 triliun di Bank Mandiri telah menimbulkan masalah ketenagakerjaan di perusahaan itu, yaitu terjadinya  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap sejumlah buruh yang bekerja disana.  

Baca juga : Akankah Direksi dan Komisaris Bank Mandiri Ditetapkan Tersangka?

Law-justice.co mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di PT TAB dengan menelusuri langsung ke lokasinya di kawasan industri Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Padalarang. Berikut liputannya:  

Kawasan industri Cimamere berjarak sekitar 20 kilometer dari pusat kota Bandung. Di atas lahan seluas puluhan hektar tersebut, terdapat  banyak pabrik milik sejumlah perusahaan ternama seperti PT Sanbe Farma Sterile Preparation Plant, PT Medion Farma Jaya, dan PT TAB.

Baca juga : Buruh BUMN Desak Aparat Bongkar Kredit 'Macet' di Bank Mandiri

Bisnis PT TAB Company adalah memproduksi air minuman dalam kemasan (AMDK) merek Viro. Perusahaan ini memiliki dua pabrik di kawasan industri Cimareme.

Pabrik pertama terletak di Jalan Industri II, Cimareme, bersebelahan dengan PT Alfa Polimer Indonesia. Tembok setinggi lima meter mengelilingi pabrik tersebut.

Baca juga : Bank Mandiri Ganti Uang Nasabah Korban "Skimming"

Di dalamnya berdiri bangunan tiga lantai yang berfungsi sebagai kantor pusat manajemen perusahaan, instalasi produksi berupa ketel raksasa, serta jalur pipa produksi.

Beberapa truk berukuran sedang dan sejumlah pekerja tampak lalu lalang di sekitar gerbang pabrik. Sayang, media tidak diizinkan melihat ke dalam pabrik.

Law-justice.co menemui beberapa karyawan yang sudah usai bekerja saat jam pergantian shift. Salah seorang buruh PT TAB, berinisial AP (60), menjelaskan bahwa saat ini aktifitas produksi air mineral Viro di dalam pabrik masih berjalan normal.

Air mineral Viro, kata dia, bahan baku utamanya berupa air yang diambil dari sumur bor pada lokasi pabrik tersebut. Air itu kemudian dioleh sedemikian rupa dan dikemas dalam botol plastik menggunakan mesin industri.

“Bahan bakunya ngebor air dari tanah di pabrik ini. Produksinya masih maksimal, tergantung bahan bakunya,” ujar pria kelahiran tahun 1948 tersebut.

Ia mengatakan, saat ini ada sekitar 250 karyawan PT TAB yang aktif bekerja. Jumlah itu telah mengalami penyusutan karena adanya PHK yang dilakukan perusahaan.

AP juga mengungkapkan, PT TAB kerap telat membayar gaji karyawannya. Uang yang mestinya diberikan di awal bulan antara tanggal satu hingga tiga, kenyataannya sering terlambat sampai hampir pertengahan bulan.

Selain itu, dalam kurun waktu dua bulan, PT TAB juga pernah dua kali telat membayar gaji karyawannya. Sebagian besar karyawan yang jengah terhadap keterlambatan itu  melakukan protes dengan menggelar demonstrasi.

“Ada demo dua kali di lokasi pabrik ini. Tuntutannya pembayaran gaji oleh perusahaan. PT TAB beralasan tidak memiliki uang untuk menggaji kami,” ujarnya.

Mengenai status kerja, kata dia, PT TAB juga menerapkan standar jenjang karier yang tidak jelas. Ia mencontohkan dirinya sudah bekerja kurang lebih selama lima tahun, namun sampai saat ini masih bersetatus karyawan kontrak.

Hal itu juga berlaku untuk jenjang kenaikan gaji karyawan. Pada masa awal bekerja di PT TAB, AP mendapatkan gaji sebesar Rp 1,2 juta. Kini lima tahun kemudian, ia hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 2,480 ribu.

“Status kerja saya masih karyawan kontrak. Gaji tahun lalu sampai sekarang juga tidak ada kenaikan. Padahal harga kebutuhan sandang, pangan, dan papan semakin mahal,” keluhnya.

Informasi yang dihimpun law-justice.co, jumlah pegawai pabrik milik PT TAB itu kini susut setelah sebagian besar pekerjanya mengalami pemutusan hubungan kerja. Awal Januari 2018, pabrik kedua PT TAB sempat digeruduk ratusan pekerjanya yang berunjuk rasa.

“Ada sebanyak 60 orang lebih karyawan PT TAB di PHK. Mereka semua belum mendapat uang pesangon dari perusahaan,” pungkasnya.

Disegel Tapi Masih Beroperasi

Law-justice.co kemudian menyambangi pabrik kedua milik PT TAB yang beralamat di Jalan Industri Cimareme I Nomor 12. Di pintu pabrik ditempel kertas putih bertuliskan “KEJAKSAAN AGUNG RI - TANAH DAN BANGUNAN INI TELAH DISITA”.

Foto: law-justice.co/Hartanto Ardi Saputra

Di kertas pemberitahuan itu tertera penyitaan dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 8 Februari 2018. Penyitaan aset pabrik itu berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Print-06/F.2/Fd.1/02/2018 tanggal 2 Februari 2018 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Rony Tedy.

Salah seorang petugas keamanan setempat, Aziz, menjelaskan bahwa pabrik yang dijaganya itu sudah tidak beroperasi sejak dipasang pengumuman segel oleh Kejaksaan Agung RI beberapa bulan yang lalu. Seluruh pekerjanya dipindahkan ke pabrik pertama yang masih beroprasi.

Namun kenyataannya, pabrik yang telah disegel negara itu, menunjukan masih adanya aktifitas produksi. Beberapa truk dan mobil tampak keluar masuk pabrik membawa barang.

Menurut Aziz, saat ini kurang lebih ada sekitar 20 karyawan PT TAB yang aktif bekerja di lokasi pabrik yang telah disegel tersebut. Selain memproduksi tutup kemasan air mineral, mereka juga memproduksi pet atau sering disebut bahan pembuat botol air mineral.

“Saat ini hanya memproduksi tutup botol dan pet. Pet itu semacam bentuk awalan yang nantinya menjadi botol air kemasan,” ujar Aziz.  

Sebelum disegel olek Kejagung RI, pabrik milik PT TAB ini juga memproduksi air minuman dalam kemasan (AMDK) merk Viro. Jumlah karyawan di pabrik ini mencapai ratusan, namun sebagian sudah kena PHK dan sisanya dioper ke pabrik yang masih beroprasi.

Di dalam pos pengamanan, terlihat kertas berisi daftar nama-nama karyawan PT TAB. Sambil menunjuk daftar tersebut, Aziz menjelaskan bahwa sebagian besar nama itu sudah tidak bekerja sekitar satu bulan yang lalu.

Sama seperti pabrik sebelumnya, media juga tidak diizinkan menengok fasilitas produksi di dalam pabrik. Kepala keamanan pabrik PT TAB, Iwan Hidayat menjelaskan bahwa pihaknya tak mengijinkan media mengambil foto dan merekam aktifitas dalam pabrik. 

Iwan mengatakan, saat ini pihak PT TAB tidak bersedia dikonfirmasi mengenai perkara kredit macet yang merugikan negara sampai Rp 1,8 triliun dan nasib para buruh yang diberhentikan. Pihak manajemen juga menolak bertemu dengan media.

“Maaf jangan ambil foto sembarangan. Pihak manajemen tidak dapat ditemui. Silahkan pergi,” usir Iwan.

PHK Sepihak

Law-justice.co berhasil bertemu dengan Aceng (25) salah seorang karyawan PT TAB yang kena PHK secara sepihak. Ia mengaku diberhentikan perusahaan pada bulan Mei 2018 lalu.

Pihak manajemen PT TAB, kata Aceng, memberhentikan pekerja dengan alasan tidak memiliki uang untuk menggaji para karyawan. Manajemen juga memberitahukan pada para karyawan bahwa akan ada PHK dalam jumlah yang signifikan.

“Sudah hampir sebulan ini saya menganggur di rumah,” kata Aceng. Ia menjelaskan bahwa pihak PT TAB melakukan PHK terhadap 60 orang pegawainya. Mereka terdiri dari pekerja berbagai bidang seperti bagian gudang, operator produksi, dan pemindahan barang produksi.

Aceng mengaku telah bekerja di PT TAB kurang lebih selama delapan tahun sejak 2010. Jabatan terakhir yang ia duduki yakni sebagai operator forklip atau bagian pemindahan dan pengangkutan barang produksi. Besaran gaji terakir yang diterimanya hanya  Rp 2,5 juta perbulan.

Dua tahun terakhir, kata Aceng, PT TAB sering terlambat membayar gaji karyawan. Bahkan, para pekerja pernah hampir tiga bulan tidak mendapatkan gaji. Karena keterlambatan itu, para buruh pernah menggelar aksi besar menuntut pelunasan gaji.

“Itu mah sering atuh, semua karyawan PT TAB juga sudah hafal kalau perusahaan ini kerap telat membayar gaji. Pernah hampir tiga bulan tidak digaji,” ujarnya.

Selain itu, PT TAB juga melakukan PHK tanpa memberi uang pesangon kepada para karyawan. Aceng mengaku telah dijanjikan perusahaan akan mendapatkan uang pesangon sebesar Rp 30 juta. Manajemen menjanjikan pembayaran pesangon itu dalam tiga kali pembayaran.

“Sekarang aja uang PHK belum cair. Nggak tau ini apakah akan cair pesangonnya atau tidak. Sampai sekarang belum dibayar-bayar,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan, menjelaskan bahwa pihaknya pernah memediasi masalah keterlambatan pembayaran gaji yang dilakukan PT TAB dengan karyawannya. Hal itu tertuang dalam surat kesepakatan bersama tertanggal 4 Januari 2018.

Surat kesepakatan pembayaran upah antara PT TAB dan karyawan (Foto: law-justice.co/Hartanto Ardi Saputra)

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pihak PT TAB berjanji melunasi keterlambatan pembayaran gaji karyawan untuk bulan November 2017 secara bertahap di bulan Januari 2018. Selain itu, pihak manajemen juga berjanji akan melunasi tunggakan pembayaran BPJS JHT secara bertahap. Namun mediasi tersebut tidak membahas terkait pemberhentian kerja.

“Pihak kami dari mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sudah mencoba memfasilitasi,” ujar Ferry.

Kasus pemutusan hubungan kerja ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 159/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst. Kasus ini sudah terdaftar di PN Jakarta Pusat pada Senin, 28 Mei 2018.

Dalam keterangannya, perkara ini didaftarkan oleh pihak pengugat atas nama Aswanto dan kawan-kawan. Sementar pihak tergugat yakni atas nama PT. TIRTA AMARTA dan PT. TIRTA AMARTA BOTTLING COMPANY. Sidang perdana perkara ini akan digelar pada Kamis, 28 Juni 2018.

Menanggapi perkara pemutusan hubungan kerja tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia disingkat FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat, Muhamad Sidarta menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji karyawan merupakan pelanggaran ketenagakerjan. Hal itu bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan.

“Keterlambatan kerja itu termasuk pelanggaran. Perusahaan bisa kena denda keterlambatan pembayaran gaji,” ujar Sidarta kepada law-justice.co.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa ketentuan pemutusan hubungan kerja sudah diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. Beberapa ketentuan tersebut adalah perusahaan wajib memberikan uang pesangon pada karyawan. Perusahaan juga wajib membayar 15% penggantian hak pekerja.

“Kalau para buruh belum mendapat keputusan PHK, maka masih berhak mendapatkan upah dan Tunjangan Hari Raya (THR),” imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan pihak PT Tirta Amarta Bottling belum memberikan keterangan terkait masalah ketenagakerjaan yang belum selesai tersebut. Redaksi sudah mengutarakan maksud konfirmasi, namun dicegah oleh pihak keamanan pabrik.

Masalah Sudah Diambil Alih Bank Mandiri Pusat

Kepala Perbankan Komersial Bank Mandiri CBC Bandung, Kiki Amban Widiarko mengatakan dirinya ditunjuk menggantikan Head Of Commercial Banking Totok Sugiharto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, segala urusan yang berkaitan dengan PT TAB telah dipegang sepenuhnya oleh manajemen pusat Bank Mandiri Jakarta.

“Meskipun saya menjabat sebagai Kepala Perbankan Komersial Bank Mandiri CBC Bandung tetap tidak berwenang menjelaskan segala sesuatu kasus yang kaitannya dengan PT TAB. Karena permasalahan ini sudah diambil alih oleh manajemen pusat,” ujarnya ketika ditemui law-justice.co di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (5/6).

Kantor Bank Mandiri cabang Bandung (Foto: law-justice.co/Hartanto Ardi Saputra)

Meski demikian, Kiki menjelaskan bahwa posisi jabatan lima orang staf Bank Mandiri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung telah digantikan. Lima orang itu yakni Commercial Banking Manager Surya Baruna Semenguk, Relationship Manager Frans Eduard Zandra, Senior Credit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo, Head Of Commercial Banking Totok Sugiharto, dan Head Of Wholesale Credit Purwito Wahyono.

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya optimis dapat menutup kerugian dari kasus pembobolan kredit PT Tirta Amarta Bottling senilai Rp 1,8 triliun itu. Pasalnya, masih terdapat jaminan kredit berbentuk fisik, yaitu tanah, mesin produksi, dan bangunan pabrik yang dapat dilikuidasi.

Selain itu, menurut Kiki, nilai jaminan aset Tirta Amarta yang hanya Rp 73 miliar dari total kredit yang diajukan ke Bank Mandiri CBC Bandung sebesar Rp 1,47 triliun itu perlu dipertanyakan ulang. Sebab, pihak Bank Mandiri CBC Bandung meyakini bahwa pemberian kredit itu telah pelewati proses yang sangat ketat.

“Ibaratnya gini, kalau kita mejual barang bekas sebagai barang loak, maka nilai barang tersebut akan sangat murah. Tetapi jika kita menjual barang bekas kepada calon pembeli berdasarkan fungsional barang tersebut, maka harganya tetap akan mahal,” ujar Kiki.

Hal yang dimaksudkan oleh Kiki tersebut yakni aset PT TAB dapat dijual kepada pihak yang bergerak di bidang industri air mineral kemasan. Dengan demikian nilai jual dari aset pabrik air kemasan itu tetap bernilai tinggi.

“Denger-denger kabar sudah ada pihak lain yang berminat membeli aset pabrik tersebut. Tapi siapa yang akan membelinya, tentu belum dipublikasi,” ujarnya.

Namun, saat ditanya soal kredit macet PT TAB yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 1,8 triliun, Kiki enggan bersuara. Ia menyarankan agar law-justice.co mengonfirmasi persoalan ini ke Bank Mandiri pusat. Hingga berita ini diturunkan Direksi Bank Mandiri belum memberikan keterangan kepada redaksi.

 

 

 

 

(Hartanto Ardi Saputra\Reko Alum)
Share:


Berita Terkait

Komentar