Tersangkut Kasus Hukum Tapi Tetap Menang Pilkada, Fenomena Apa?

Senin, 09 Juli 2018 06:02 WIB
Tersangkut Kasus Hukum Tapi Tetap Menang Pilkada, Fenomena Apa?

Tersangkut Kasus Hukum Tapi Tetap Menang Pilkada (Ist)

Pilkada serentak yang telah dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018 yang lalu menyisakan catatan yang cukup menarik. Selain politik kekerabatan atau politik dinasti, pilkada serentak tersebut juga menyuguhkan calon yang sudah berstatus tersangka. Setidaknya ada sembilan orang calon kepala daerah (4 calon gubernur, 3 calon bupati, dan 2 calon walikota) yang maju di ajang pilkada, meski raganya sudah dalam kerangkeng KPK.

Baca juga : Mantan Wapres Boediono Diperiksa Penyidik KPK

Kesembilan peserta pilkada dimaksud adalah calon Bupati Jombang Nyono Suharli, calon Gubernur NTT Marianus Sae, calon Bupati Subang Imas Aryumningsih, Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun, calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus, calon Wali Kota Malang Mochamad Anton, calon Wali Kota Malang Yaqud Ananda Gudban, calon Gubernur Lampung Mustafa, dan calon Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Mereka semua umumnya ditahan karena kasus dugaan korupsi dan suap. Tiga di antaranya bahkan sudah ditahan sebelum KPU resmi mengumumkan nama mereka sebagai peserta Pilkada 2018. Enam lainnya menyandang status tersangka setelah lolos penetapan KPU.

Baca juga : Mantan Wapres Boediono Diperiksa KPK

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana konsekuensinya kalau para calon yang menjadi tersangka  itu ternyata memenangkan pilkada. Fenomena apa sesungguhnya yang terjadi dimasyarakat sehingga calon yang sudah menjadi tersangka nyatanya masih  tetap saja dipilihnya ?

Apa Konsekuensinya ?

Baca juga : Selewengkan Dana KUR, Mantan Anggota DPRD Jombang Ditahan Kejati Jatim

Kenyataan bahwa tersangka korupsi ternyata bisa menang dalam pilkada bukan isapan jempol belaka. Hal ini terjadi antara lain dalam pilkada serentak 27 Juni 2018 yang  lalu dimana Mantan Bupati Syahri Mulyo yang berstatus tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenangi pilkada. Kemenangan ini bisa dilihat dari hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil formulir C1 Pilkada Tulungagung, Jawa Timur, yang telah selesai 100 persen, Kamis (28/6/2018).

Pantauan perolehan suara pada aplikasi khusus yang dikeluarkan oleh KPU Tulungagung, pasangan calon (paslon) Syahri Mulyo-Maryoto Birowo (Sahto) menang telak atas lawannya Margiono-Eko Prisdianto (Mardiko). Pasangan Sahto dengan nomor urut 2 itu unggul jauh dengan mendapat 59,8 persen suara atau mengantongi 355.966 suara. Sedangkan pasangan Mardiko dengan nomor urut 1 memperoleh 40,2 persen atau hanya 238.996 suara.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, Suprihno mengatakan, aplikasi khusus yang bisa diakses melalui Android itu merupakan hitungan rill yang diperoleh dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Lalu bagaimana dengan pemenang pilkada yang berstatus tersangka? Pasal 164 ayat (6) UU Pilkada, menyatakan, "Dalam hal calon Bupati/Wali Kota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Wali Kota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota.".

Adapun perkara hukum yang menimpa Syahri sebagai tersangka hingga saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga pencalonannya tidak bisa dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada di PKPU Nomor 15 perubahan dari PKPU Nomor 3. Sehingga dengan capaian suara mayoritas yang diperolehnya, Syahri yang berstatus tersangka itu sesuai aturan tetap berhak menjalani tahapan lanjutan dalam pilkada, yakni pelantikannya sebagai bupati terpilih. Kewenangan melantik dan tidaknya adalah kewenangan Mendagri.

Peristiwa dimana tersangka menang Pilkada pernah terjadi sebelumnya di beberapa daerah. Penerapan pasal ini pernah terjadi di Buton, Sulwesi Tenggara (Sultra)  pada tahun 2011 silam. Waktu itu pasangan bupati dan wakil bupati Buton, terpilih Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry resmi dilantik Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sultra Saleh Lasata. Acara berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri pada 24 Agustus 2011.

Dua petugas KPK ikut hadir dalam acara pelantikan, sebab yang dilantik, Bupati Samsu Umar Abdul Samiun adalah tahanan mereka. Jadi, begitu usai pelantikan, Plt Gubernur membacakan Surat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang meminta menugaskan Wabup Buton sebagai Plt Bupati Buton. Sebab, Umar berstatus terdakwa kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Buton pada 2011 untuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.Dalam hal bupati tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya, otomatis wakil ditunjuk menjadi Plt.

Usai acara, petugas KPK langsung membawa Umar kembali ke rumah tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Umar ternyata bukan orang yang pertama, dan sialnya juga bukan yang terakhir. Pada tahun 2010 , Jefferson Soleman Montesquieu Rumanjar dan Yusak Yaluwo segera digiring kembali ke LP Cipinang usai dilantik sebagai Wali Kota Tomohon periode kedua dan Bupati Kabupaten Boven Digoel. Keduanya terlibat korupsi dana APBD di daerahnya masing-masing.

Sudah barang tentu seorang calon Kepala Daerah yang menjadi tersangka tapi terpilih, tentu mengakibatkan roda pemerintahan tidak maksimal.  Terpilihnya pejabat tersangka korupsi atau diduga terkait pelanggaran hukum seperti ini diperkirakan akan meningkatkan kemungkinan penyelewengan. Implikasinya tentu layanan publik dikorbankan. Sebab bagaimanapun potensi korupsinya tentu pasti tinggi sehingga dana-dana untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan dan prasarana lain bias saja dikorupsi lagi.

Tetapi perdebatan di DPR keras betul. Partai-partai menolak, nggak bisa begitu. Undang-undang pemilu kita untuk pencalonan ini nggak cukup kuat untuk menolak itu, ujar seorang anggota DPR RI. Menangnya tersangka di Pilkada, akan berbuah pahit bagi kesejahteraan rakyat, sebab roda pemerintahan jadi terganggu lantaran tergantung pada proses  hukum di peradilan. Tapi persoalannya menjadi unik ketika masyarakat sebagai pemilik kedaulatan sudah terlanjur mau memilihnya.

Fenomena Pemilih

Sudah tentu menjadi pertanyaan, mengapa seorang tersangka bisa terpilih dalam pilkada, Apa yang terjadi dengan pemilih kita ? Apakah karena para pemilih menyadari bahwa status tersangka belum menandakan kesalahan? Atau, apakah benar masih banyak warga masyarakat kita yang mudah melupakan kasus kejahatan? Atau, apakah banyak warga masyarakat kita yang pemaaf? Atau, kesadaran politik di tengah masyarakat kita masih rendah?

Kalau kita telisik kebelakang, sekurang kurangnya ada dua kecenderungan perilaku memilih pasca runtuhnya pemerintahan Soeharto. Pertama adalah perilaku memilih yang bercorak suka. Perilaku demikian mengemuka pada Pemilu 1999 yang lalu. Para pemilih memiliki kecenderungan secara sukarela mendukung calon-calon dalam pilkada karena memang senang dengan calonnya.

Tidak hanya dukungan suara, para pemilih itu juga secara aktif memberikan sumbangan material kepada calon pejabat atau partai-partai kesayangannya. Para pemilih tersebut, misalnya, aktif membiayai berdirinya posko, kampanye, kaus, pemasangan baliho, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Singkat cerita, jalinan antara pemilih dan partai cukup kuat.

Kedua adalah perilaku pemilih yang bercorak transaksional material. Gejala tersebut mulai mengemuka pada Pemilu 2004. Di antara pemilih, para pemilih tidak lagi secara suka rela mendukung calon pejabat atau partai. Mereka ikut mendukung, asalkan terdapat imbalan terhadap dukungan yang diberikan itu. Misalnya, mereka mau berkampanye, asalkan mendapatkan uang transpor, memperoleh kaus, dan imbalan-imbalan material lainnya.

Paling tidak, terdapat sejumlah kondisi yang memunculkan fenomena kedua itu. Kondisi yang pertama berkaitan dengan kesadaran para pemilih bahwa politisi yang pada akhirnya memperoleh kekuasaan atas dukungan yang mereka berikan tersebut telah menikmati kekuasaan yang berdurasi cukup lama.Para pemilih itu lantas berpikir, 'Kalau politisi boleh menikmati kekuasaan selama lima tahun, mengapa kita tidak boleh menikmati sebagian dari hasil kekuasaan itu?''. Jadi meskipun calon pejabatnya sudah menjadi tersangka tidak mengapa asalkan bisa memberikan keuntungan materi kepada para pemilihnya.

Perilaku traksaksional itu memang bukan sesuatu yang baru. Dalam banyak kasus pemilihan kepala desa, perilaku demikian sudah lama ditemui. Para calon, misalnya, membagikan sarung atau materi yang lain dengan harapan bisa terpilih. Tradisi demikian sudah lama terjadi dan lebih mengemuka belakangan ini. Tidaklah mengherankan, ada orang yang sampai menghabiskan Rp 1 miliar hanya untuk kursi jabatan kepala desa.

Meski demikian, yang terjadi belakangan, fenomena perilaku memilih yang bercorak transaksional itu sungguh sangat mengkhawatirkan. Belakangan disinyalir, jumlah pemilih yang menentukan pilihannya karena materi semakin besar.Sedihnya, perilaku semacam itu bahkan ditunjukkan secara terang-terangan. Di sebuah daerah, misalnya, ditemukan spanduk yang berisi informasi bahwa penduduk di kawasan tersebut akan memilih, asalkan diberi uang transpor dalam jumlah tertentu.Bahkan ada spanduk di sebuah wilayah yang terang-terangan memajang informasi : “menerima serangan fajar”.

Demokrasi memang tidak bisa dilepaskan dari transaksi, antara yang memilih dan yang dipilih. Tetapi, di dalam demokrasi yang sehat, transaksi itu tidak berwujud material yang diberikan kepada pribadi-pribadi (private), melainkan kepada masyarakat umum (public). Yang terakhir ini, misalnya, berbentuk ikatan tentang kebijakan-kebijakan yang akan dibuat manakala calon tersebut benar-benar terpilih.

Transaksi material bisa mengarah kepada kehidupan demokrasi yang tidak sehat. Pertama, transaksi itu bersifat sesaat: calon memberikan sesuatu dan penerima memilihnya. Setelah itu, bisa selesai begitu saja. Konsekuensinya, disconnect electoral terjadi.

Calon yang terpilih bisa saja tidak merasa harus memiliki akuntabilitas kepada pemilih. "Kan, saya sudah memberikan sesuatu kepada mereka!" itu argumentasinya. Hal demikian membawa implikasi adanya relasi yang tidak sehat antara pejabat terpilih itu dan para pemilihnya.

Kedua, perilaku transaksional semacam itu cenderung hanya membuka ruang kepada orang-orang yang memiliki kekayaan besar saja yang berkesempatan menjadi elite. Minimal, hanya memberikan ruang kepada calon yang mampu mengumpulkan sumbangan dari orang-orang berduit saja.

Konsekuensi semua itu, sifat kekuasaan cenderung bercorak oligarkis. Dalam model demikian, kekuasaan lebih banyak dinikmati sekelompok kecil orang saja. Sekiranya hal seperti itu yang terjadi, tujuan pilkada secara langsung menjadi sulit duwujudkan. Selain agar proses pemilihan kepala daerah berlangsung secara demokratis, mekanisme demikian dimaksudkan agar alokasi dan distribusi sumber-sumber untuk publik bisa berlangsung secara adil dan menguntungkan banyak pihak.

Tetapi, kalau pilkada langsung itu hanya memproduksi kekuasaan yang bercorak oligarkis, alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah hanya akan lebih banyak menguntungkan sekelompok kecil orang tertentu saja.Situasi seperti itu bisa berubah manakala perilaku transaksi material tersebut berubah menjadi transaksi kebijakan. Para pemilih menentukan pilihannya bukan karena para calon telah memberikan imbalan material, melainkan mampu memberikan imbalan berupa kebijakan publik yang menguntungkan.

Itu sebabnya, menjadi sangat perlu untuk membangun kesadaran politik yang jelas di dalam masyarakat agar pilihannya tidak mengabaikan pertimbangan atas integritas para kandidat dalam politik elektoral. Mengabaikan pertimbangan integritas dalam politik elektoral hanya akan menjerumuskan demokrasi ke gudang perkakas politisi busuk.

Maka, saatnya menjadi pemilih yang cerdas, dengan melihat dan menimbang dengan jelas, mana calon pejabat  yang tidak hanya jago dalam mendulang elektabilitas, namun juga memiliki integritas. Sosialisasi mengenai hal ini, relatif mudah dilakukan pada calon pemilih yang berpendidikan dan dapat mengakses  teknologi, namun merupakan tantangan luar biasa untuk kalangan pemilih awam yang tidak mendapat akses informasi yang cukup. Satu hal penting yang perlu menjadi perhatian kita adalah, KPK tentu tidak ceroboh dan gegabah dalam menentukan status  tersangka. KPK tentu memiliki saksi dan bukti yang dianggap cukup untuk menentukan status  tersangka.

Akhirnya, menjadi relevan pernyataan dari Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, jika calon kepala daerah berstatus tersangka tetap berlanjut,hal ini akan menyebabkan persepsi pemilih terhadap integritas pemilihan menjadi rendah, akibatnya,legitimasi juga menjadi rendah. Hal ini berpotensi mengorbankan pemilih dan legitimasi kepala daerah.

Selanjutnya, yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pengaruh buruk dari kemenangan koruptor di di Pilkada atau Pileg, salah satunya adalah dengan penerapan peraturan hukum yang lebih tegas. KPK bisa meminta kepada KPU agar menyatakan supaya calon-calon yang diajukan ke legislatif atau pilkada itu, kalau dia mantan napi, walaupun sudah bebas, dia pernah terkena kasus korupsi, jangan dicalonkan lagi oleh partai, dilaranglah untuk mendaftarkan diri. KPU telah mengakomodasi aspirasi ini sekurang-kurangnya telah melarang alumni koruptor untuk menjadi pejabat legislatif.

(Ali Mustofa\Editor)
Share:


Berita Terkait

Mantan Wapres Boediono Diperiksa Penyidik KPK

Mantan Wapres Boediono Diperiksa KPK

Komentar