Terbukti Menyuap, JPU KPK Tuntut Mustafa 4,5 Tahun Penjara 

Kamis, 12 Juli 2018 08:23 WIB
Terbukti Menyuap, JPU KPK Tuntut Mustafa 4,5 Tahun Penjara 

Terbukti Menyuap, JPU KPK Tuntut Mustafa 4,5 Tahun Penjara (kumparan.com)

Dalam persidangan kasus suap terhadap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah sebesar Rp9,695 miliar, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut  Bupati Lampung Tengah (nonaktif) Mustafa dengan  hukuman penjara empat tahun enam bulan ditambah denda Rp250 juta dan subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan jaksa itu diajukan karena Mustafa dinilai terbukti menyuap.

Baca juga : Usai Diperiksa KPK, Direktur MRA Irit Bicara

"Menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Mustafa secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufik Rahman dengan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan ditambah denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Asri Irwan, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/7) malam seperti dikutip Antara.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan primer pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca juga : KPK: PT.DGI Kembalikan Uang Rp70 Miliar 

JPU KPK juga menuntut pencabutan hak politik Mustafa dalam waktu tertentu.

"Menuntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani masa pidana," kata Asri.

Baca juga : KY : Dari 2005 hingga Agustus 2018, OTT KPK Amankan 19 Hakim

Pencabutan hak politik itu dikarenakan Mustafa saat menjabat sebagai Bupati berperan aktif untuk mencari uang suap kepada anggota legislatif Lampung Tengah.

Saat ini, Mustafa juga menjadi calon gubernur Lampung pada Pilgub 27 Juni 2018, berpasangan dengan cawagub Ahmad Jajuli.

"Terdakwa melakukan suap kepada anggota legislatif yang dananya dari para kontraktor berdasarkan saksi dan barang bukti. Pengumpulan uang mencapai Rp5,13 miliar dan Rp3,64 miliar. Maka terdakwa patut dicabut hak untuk dipilih atau menduduki jabatan publik untuk melindungi publik dari informasi, persepsi yang salah terhadap orang yang dipilih maka harus dijatuhkan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik," kata Asri.

Suap itu diberikan kepada antara lain Wakil Ketua I dari Fraksi PDI Perjuangan Natalis Sinaga, anggota DPRD dari Fraksi PDIP Rusliyanto, Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Junaidi, Sunardi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Raden Sugiri, Bunyana, dan Ketua Fraksi Gerindra Zainuddin.

"Adanya kesesuaian kehendak antara terdakwa dan saksi Bupati Lampung Tengah Mustafa selaku pemberi untuk memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp300 miliar pada TA 2018 dan menandatangani surat pernyataan kesediaan pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk dilakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBU) Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar," kata Asri.
 

(Imam Rusadi\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar