Tahun Politik, Sofian Effendi: Intervensi ke PNS Cukup Tinggi

Rabu, 05 Desember 2018 10:06 WIB
Tahun Politik, Sofian Effendi: Intervensi ke PNS Cukup Tinggi

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi. Foto: law-justice.co

Pemerintah Indonesia telah membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada penghujung 2018 ini. Sekitar 3,6 juta orang mendaftar untuk menjadi pengabdi negara. Mereka memperebutkan 238 ribuan formasi yang sudah disediakan pemerintah di kementerian/lembaga serta instansi daerah.

Baca juga : Terbukti Lakukan Pungli, ASN di Penajam akan Dipindahtugaskan

Jumlah pendaftar CPNS tersebut jauh dari perkiraan pemerintah sebanyak 8 juta. Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), salah satu alasan minimnya pelamar PNS yaitu karena generasi milenial saat ini cenderung mencari profesi lain.

Pelamar CPNS yang lolos rencananya akan diumumkan pada awal pekan Desember 2018 ini, setelah melewati sejumlah tahapan dari akhir September lalu. Para PNS terpilih ini tentunya diharapkan dapat menambah daya gedor kinerja PNS yang selama ini dikenal loyo.

Baca juga : Pemkab Penajam Tunda Pecat 11 PNS Terpidana Korupsi

Mereka juga diharapkan bisa netral pada tahun politik ini. Sebab menurut Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi, intervensi politik ke para pengabdi negara ini terbilang tinggi.

Pada Pilkada 2018 lalu, ada lebih dari 300 laporan yang masuk ke KASN terkait netralitas dan intervensi saat pilkada. Kendati demikian, KASN seperti macan ompong karena tidak memiliki kewenangan menindak laporan-laporan yang masuk tersebut.

Baca juga : Gaji PNS Bakal Naik 5 Persen, Januari-Maret Diterima Sekaligus

Dengan segudang persoalan itu, apakah para PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) terpilih nantinya akan mampu menjadi pembeda dari generasi sebelumnya? Atau justru mereka akan terseret dengan budaya PNS yang sudah mengakar?

Simak selengkapnya wawancara Law-justice.co dengan Ketua KASN Sofian Effendi berikut ini: 

Mutu ASN sudah ada kemajuan tapi belum sesuai ekspektasi, apa kendalanya?

Jawab: bicara kualitas ASN itu ada dua aspek yakni faktor kekuataan dan kemampuan. Kekuatan yang dimaksud yakni jumlah keseluruhan ASN, komposisi pendidikan, dan diklat untuk peningkatan kapasitas SDM.

Untuk mengukur faktor kekuatan ASN tersebut adalah menggunakan apa yang disebut index pegawai ASN, dalam bahasa inggrisnya disebut public service index. Standar angka yang digunakan oleh kebanyakan negara adalah jumlah ASN minimal yang diperlukan untuk mendukung fungsi-fungsi dari tugas ASN yakni 2%. Jadi perbandingannya 1 ASN harus melayani 50 penduduk.

Sedangkan kondisi di Indonesia saat ini ada 4,3 juta ASN untuk melayani  260 juta penduduk dari Sabang sampai Marauke. Nilai index pegawai ASN saat ini baru sekitar 1,7 %. Jadi, itu berarti masih kurang 0,3 % atau sekitar 700-800 ribu ASN supaya mempunyai kekuatan yang cukup untuk seluruh masyarakat.

Bukankah jumlah PNS sekarang sudah terlalu gemuk?

Jawab: kondisi rasio 1,7 % ini adalah hal yang salah. Ada pandangan keliru yang menyebutkan jika rasio jumlah ASN semakin sedikit, maka kondisi pelayanan negara semakin baik. Bahkan dulu ada menteri yang mengatakan bahwa Indonesia akan menuju 1% untuk nilai index pegawai ASN.

Contohnya dalam hal tenaga pendidik, jumlah angka ASN yang paling kurang itu adalah tenaga di bidang pendidikan, disusul bidang kesehatan, dan pelayanan pertanian. Lihat saja itu pendidikan Indonesia kinerjanya sangat anjlok karena tidak cukup jumlah guru untuk melayani penduduk.

Apa mau yang mengajar itu diganti dengan robot, itu yang menyebabkan mengapa kinerja kita di bidang pendidikan yang diukur dengan test pisa. Tes pisa yang terakhir menunjukkan 48 % dari lulusan SMP di Indonesia hanya menguasai tiga mata pelajaran yaitu sains ilmu pengetahun, bahasa, dan matematika. Sehingga pelajar SMP sebenarnya tidak qualified untuk masuk jenjang SMA. Mengapa demikian? ya karena gurunya tidak tersedia, rasio antara guru dan murid tidak memadai.

Di bidang kesehatan, misalnya, angka maternal mortality atau jumlah wanita yang meninggal  pada waktu persalinan/melahirkan di Indonesia cukup tinggi. Ada sekitar 390 ibu meninggal per 100 ribu kelahiran. Kondisi ini sama dengan negara-negara yang terbelakang seperti di Afrika.

Itu dari segi kekuatan atau jumlah ASN. Lantas bagaimana dari faktor kemampuan ASN?

Jawab: ASN atau PNS Indonesia itu sudah bertugas puluhan tahun kira-kira 90 persen tidak pernah dilatih atau ditingkatkan kapasitas kemampuannya. Sehingga pengetahuan seorang ASN itu hanya apa yang dia peroleh saat masih sekolah. Coba saja seorang wartawan pas dia masuk diterima kerja, terus tidak pernah mendapat pelatihan, ya nggak maju-maju dia sebagai wartawan.

Kemampuan atas ASN itu kemudian kami ukur dengan ukuran public service, government effectiveness index, dan index efektifitas pemerintah. Ini adalah ukuran  dari kemampuan ASN. Sekalanya 0-100, jadi Indonesia pada 2017 baru sampai 53,4. Artinya dengan kemampuan ASN yang ada saat ini, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan menengah ke bawah atau low middle income.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia termasuk yang tertinggal. Malaysia itu sudah termasuk upper middle income, nilainya sudah sekitar 76. Kemudian Korea Selatan, nilainya sudah 81 termasuk kategori high income countries. Nilai paling tertinggi adalah Singapura dengan nilai 100 atau high income country. Jadi kemajuan ekomomi suatu negara ditentukan oleh ASN, tidak bisa tidak.

Bagaimana indikator pelayanan publik itu diukur?

Jawab: indeks efektivitas pemerintah ini diukur berdasarkan lima komponen. Komponennya yakni mutu pelayanan publik, mutu SDM ASN, intervensi politik, kemampuan merumuskan kebijakan publik, dan kepercayaan publik pada pemerintah.

Nilai dari masing-masing komponen yang ada harus memiliki rata-rata yang tinggi. Apabila mutu SDM ASN mendapat nilai maksimal yakni 100, tetapi nilai intervensi politik jeblok diangka 50, maka Indeks efektivitas pemerintah akan buruk.

Indonesia mendapatkan nilai 100 untuk komponaen kepercayaan publik pada pemerintah pada tahun 2017 lalu. Bahkan Indonesia dinilai tingkat kepercayaan publik pada pemerintah tertinggi kedua di dunia.

Rata-rata ASN Indonesia lulusan jenjang pendidikan tingkat apa?

Jawab: kalau untuk tenaga profesional sudah dominan lulusan perguruan tinggi. Tetapi  di jabatan-jabatan adminsitrasi  itu masih dominan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Secara keseluruhan jenjang pendidikannya masih tergolong rendah juga. Jadi kemampuan mereka untuk mengikuti kemajuan masih terbatas. Bayangkan kalau wartawan hanya lulusan SMA, mana bisa menginterpretasi informasi yang bermacam itu. Kalau di Malaysia dan Singapura itu sudah lulusan S-1 untuk ASN-nya. Kita kalau pada jabatan pimpinan tinggi sudah rata-rata lulusan S1 dan S2, meskipun jabatan administrasi publik melayani sehari-hari itu banyak yang SMA.

UU ASN ini bagian dari reformasi birokrasi?

Jawab: kebetulan saya yang menyusun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian waktu menjabat sebagai kepala Badan Kepegawaian Negara. Pasca reformasi 1999, ada semangat untuk mereformasi PNS di Indonesia.

Setelah itu pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada keinginan untuk mereform lagi sistem kepegawaian. Lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan UU tersebut kemudian berubahlah istilah PNS menjadi ASN.

Bagaimana dengan renumerasi?

Jawab: kalau saya menganggap belum ada efeknya karena itu bukan untuk didesain mendorong kinerja tapi hanya meningkatkan kesejateraan. Ya itu akhirnya biaya makin mahal, gaji makin tinggi tapi kinerja tidak naik-naik, ya salah strategi.  Dulu banyak suara-suara yang mengatakan gaji PNS ketinggalan dari swasta. Akhirnya orang-orang terbaik PNS pindah kerja ke swasta.

Untuk mempertahankan agar SDM yang berkualitas, maka pemerintah mengkonsep renumerasi.  Tapi itu tidak cukup, karena orang-orang lulusan terbaik universitas pada enggan bekerja  di pemerintah. Mereka lebih memilih berusaha sendiri dengan membuka bisnis berbasis  e-shoping dan ekonomi-e ini. Maka  lahirlah milioner baru seperti Gojek dan lain sebagainya.

Nasib pegawai honorer di UU ASN?

Jawab: pegawai honorer itu sebenarnya kekuatan yang paling diperlukan untuk melayani 260 juta penduduk. Saat ini jumlah ASN baru 4,3 juta, artinya masih kurang 900 ribu pegawai untuk mencapai angka 5,2 juta.

Hanya saja ada dilema yang harus dihadapi. Sebab rata-rata pegawai honorer itu sudah berusia tua. Mereka dinilai rendah secara kapasitas SDM. Itu dapat berpengaruh pada mutu kualitas SDM ASN.

Namun, beberapa pegawai honorer sudah ada yang sekolahnya cukup bagus. Ya mereka layak diangkat menjadi ASN, tidak perlu  lagi tes CAT yang  mengukur pengetahuan.

Bagaimana membenahi ASN di daerah?

Jawab: ya itu berat yang di daerah. Ini banyak campur tangan dari Kementrian Dalam Negeri. Terlalu banyak tangan yang ngatur. Inti pokok masalah mengapa daerah sering kacau karena biaya politik.  Jadi pernah presiden tanya saya mengapa sih jual beli jabatan itu begitu marak. Ya itu, saya jawab karena biaya politik untuk menjadi pejabt  daerah itu terlalu tinggi.

Selama calon pejabat masih mengleuarkan puluhan sampai ratusan milyar untuk jadi bupati,  mungkin selama masa jabatan selama 5 tahun tidak balik gaji bupati kan paling 10 juta. Itu dijadikan kran uang pengangkatan ini untuk menggantikan cost-nya.

Provinsi yang bagus antara lain seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau pada tingkat kabupaten ya kota Bandung, Surabaya, Banyuwangi, Bali (gianyar), Bantai (sulsel, sekarang menang pilkada). Kalau DKI juga bagus, lebih bagus dari Jabar. Ukurannya sama yang lima poin tadi.

Sejauh apa KASN mengawasi sistem seleksi terbuka?

Jawab: itu salah satu tugas KASN. Kami mengawasi kalau ada jabatan kepala dinas di buka. Jangan sampai yang menduduki kepala dinas itu karena sumbangan. KASN banyak menerima pengaduan  terkait dugaan kecurangan dalam seleksi terbuka jabatan.

Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah yang pertama kali menerapkan seleksi dan promosi jabatan terbuka atau yang lebih dikenal dengan sistem lelang jabatan pada tahun 2013 saat dipimpin oleh Gubernur Joko Widodo dan Wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Saat itu, promosi jabatan terbuka diterapkan pertama kalinya kepada ASN eselon III dan IV atau setara jabatan lurah dan camat yang secara teknis dikerjakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Semenjak disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka pemerintah Indonesia membentuk komisi yang bertugas mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta menjamin pelaksanaan sistem merit dalam perumusan Kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Hal itu yang mendasari lahirnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Beberapa contoh kasus terkait pelanggaran pelaksanaan sistem merit dalam perumusan kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah antara lain pencopotan 6 pejabat eselon II yang terjadi di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Januari 2017 lalu. KASN, kata Sumardi, menemukan pelanggaran dalam pencopotan yang dilakukan oleh Bupati Dompu, Bambang M. Yasin itu.

KASN mengeluarkan surat rekomendasi kepada bupati Dompu agar mengembalikan 6 pejabat eselon II itu karena tidak terbukti melakukan kesalahan. Hasilnya, bupati Dompu mengembalikan 6 pejabat eselon II itu menempati jabatan setara.

Apa target utama reformasi birokrasi melalui UU ASN ini?

Jawab: target utama kalau secara sederhananya supaya Indonesia  yang ukuran  kemampuan ASN nya baru sampai 53,45% ini naik menjadi  81 % dalam waku 10-15 tahun. Ya memang harus kerja ekstra, kalau mau santai-santai saja diubuthkan waktu 20-30 tahun. Saya tanya kepada pemerintah Singapura, mereka butuh waktu selama 40 tahun kerja keras. Sekarang indonesia rangking 91 dari 177 negara. Tapi bedanya 1 poin.  Kalau kita bisa menaikkan mutu sdm saja itu bisa naik 2-3 poin.

Kemudian hal lain yang perlu dibenahi adalah tentang tingkat intervensi politik ke dalam ASN. Apalagi ini menjelang tahun politik Pilpres 2019. Kemarin saat Pilkada 2018, ada laporan yang masuk ke KASN tentang netralitas dan intervensi mencapai lebih dari 300 laporan. KASN tidak punya kemampuan menindak, kami menyatakan ini terjadi pelanggaran netralitas kepada atasannya. Kalau kabupaten ke gubernur, kalau provinsi ke Mendagri. Nah tindak lanjutnya itu yang kurang dari 10 % dari total pengaduan. Di situ itu (masalahnya).

(Hartanto Ardi Saputra\Sasmito Madrim)
Share:


Berita Terkait

Komentar