Sri Sulistyawati, Penyintas ’65 yang Berjuang Hingga Akhir Hayat

Minggu, 10 Juni 2018 18:53 WIB
Sri Sulistyawati, Penyintas ’65 yang Berjuang Hingga Akhir Hayat

Eyang Sri Sulistyawati (foto: ABC.Net)

Sore itu, Senin (4/6/2018) di Ruang Persahabatan Kantor Komnas Perempuan berkumpul 30an orang. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan, dari yang muda hingga yang tua. Mareka bersatu larut dalam haru dan duka. Mengenang sahabat, guru, ibu, dan eyang yang telah mendahului mereka menghadap yang maha kuasa: Sri Sulistyawati.

Baca juga : Pemerintah Tak Perlu Risau Dengan Dokumen AS

Eyang Sri, begitu ia sering disapa. Seorang saksi sejarah tragedi kemanusiaan di Indonesia pada 1965/1966. Dipenjara Orde Baru selama 11 tahun. Sri disiksa dan dipaksa untuk mengakui keterlibatan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Organisasi politik yang digaung-gaungkan sebagai dalang dari rencana kudeta pemerintah dan pembunuhan 10 jenderal di Lubang Buaya, Jakarta.

Eyang Sri sebetulnya tidak tahu menahu dengan peristiwa di akhir September itu. Ia diciduk karena bekerja sebagai seorang jurnalis di  Harian Ekonomi Nasional, yang hampir setiap hari mewawancarai Presiden Soekarno di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Alasan lain adalah karena ia aktif di Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), organisasi sayap PKI.

Di antara banyak rekan-rekannya yang langsung dieksekusi, Eyang Sri mampu bertahan dan menjadi Tahanan Politik (Tapol) di LP Bukit Duri hingga akhir April 1979. Lepas dari penjara, tidak membuat hidup Eyang Sri sepenuhnya bebas. Ia masih diwajibkan melapor kepada Komandan Distrik Militer (Kodim) setiap pekan dan Komando Daerah Militer III Siliwangi setiap bulannya. Di Kartu Tanda Penduduk (KTP), masih diberi keterangan Eks Tapol. Label yang merenggut banyak haknya sebagai warga negara, termasuk hak untuk memilih di Pemilu.

Baru setelah Soeharto lengser pada 1998, Eyang Sri benar-benar bisa bebas. Perempuan kelahiran Cirebon, 19 September 1940 itu mulai tampil ke publik untuk berbagi cerita tentang apa yang ia rasakan selama puluhan tahun berstatus sebagai tahanan politik. Eyang Sri juga tergabung dalam gerakan yang gencar memperjuangkan pengusutan pelanggaran HAM berat dalam tragedi 65 yang menimpa dia dan rekan-rekannya.

Eyang Sri aktif dalam setiap acara diskusi yang digelar oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), KontraS, Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), dan lainnya. Lulusan Akademi Jurnalistik Jakarta itu juga menjadi pembicara dalam acara Simposium Nasional 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Ia juga sedang berada di dalam gedung LBH Jakarta, ketika tempat itu diserang oleh sekelompok massa pada 17 September 2017 lalu.

Eyang Sri tidak pernah ingin ketinggalan dalam setiap aksi unjuk rasa, termasuk aksi Kamisan di depan Istana Merdeka.

Eyang Sri juga dikenal sebagai aktivis yang kencang membela hak-hak perempuan dan menolak budaya patriarki. Ia menghabiskan masa tua untuk terus memperjuangkan penegakan HAM, supremasi hukum, dan menentang segala bentuk militerisme di Indonesia.

Sejumlah orang menghadiri peringatan 40 hari wafatnya Eyang Sri Sulistyawati di Kantor Komnas Perempuan (foto: Januardi)

Perjuangan Eyang Sri baru berakhir pada Kamis (26/4/2018), pada usia 78 tahun. Eyang Sri menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Carolus, Jakarta, karena sakit yang telah lama ia derita. Namun orang-orang di sekelilingnya tidak ingin Eyang Sri pergi begitu saja. Mereka membangkitkan kembali cerita-cerita tentang sosok Eyang Sri, agar generasi muda sadar bahwa perjuangan tidak mengenal batas usia.

“Ini sebetulnya bukan hanya tentang Eyang. Ini semua perempuan penyintas 65 yang mendahului kita, tanpa sempat untuk melihat keadilan ditegakkan,” ujar komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin.

Nani Nurani, Eks Tapol yang juga dipenjara di LP Bukit Duri bersama Eyang Sri mengatakan, Orde Baru telah membuat mereka menjadi keluarga besar yang tidak terpisahkan. Kekerasan di dalam penjara yang mereka alami, menimbulkan trauma mendalam. Merenggut masa muda mereka yang produktif.

“Jadi baik atau jahatnya kami, itu membawa nama seluruh Eks Tapol. Di dalam penjara itu enggak ada yang bisa disembunyikan. Kami mungkin bisa pura-pura. Tapi kami tahu karakter setiap orang di sana,” kata Nani.

Pendapat serupa diutarakan oleh Eyang Sri Isnanto. Ia menceritakan, mendapat banyak pelajaran dari sosok Eyang Sri yang tidak mengenal lelah untuk terus berjuang. Eyang Is, begitu ia biasa disapa, mengenal sosok Eyang Sri sebagai pribadi yang keras dalam memperjuangkan hak-hak para Eks Tapol.

“Banyak sekali kesan-kesan bersama Sri. Terima kasih kepada Sri, saya yang sebelumnya kurang pengalaman, diajak kesana kemari. Saya dibawa kemana-mana, menambah pengalaman saya. Pesan Ibu Sri kepada saya, supaya terus belajar. Kegiatannya Sri itu luar biasa, enggak mengenal lelah. Ada uang enggak ada uang tetap lanjut. Saya salut sama dia,” tutur Eyang Is.

Wanma Yeti dari IKOHI menuturkan, Eyang Sri tidak pernah merasa senang jika hanya berdiam diri di dalam rumah. Ingin selalu turut serta dalam setiap diskusi, aksi, dan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perjuangan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

“Semangat eyang untuk bangkit itu sangat kuat. Sosoknya tegar. Beliau selalu ingin hadir di setiap acara, meskipun kondisinya sedang tidak sehat. Beliau tidak mau kalau ada undangan yang disembunyikan,” kata Yeti, perempuan yang sempat tinggal serumah dengan Eyang Sri.

Bonnie Setiawan dari Forum ’65 mengatakan, mereka akan terus berjuang untuk memulihkan nama baik para Eks Tapol dengan menyeret kasus kekerasan 1965/1966 ke Peradilan HAM ad hoc. Ia sadar, akan sangat sulit untuk mewujudkannya saat ini karena rezim yang berkuasa tidak jauh berbeda dengan Orde Baru.

“Mereka memang sengaja membiarkan satu demi satu korban meninggal dunia. Tapi kami tidak akan menyerah,” kata Bonnie, yang juga merupakan anak menantu Eyang Sri.

Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu memang sepertinya tidak mudah terwujud. Jaksa Agung HM. Prasetyo beberapa waktu lalu secara terbuka mengatakan, “Kita harus jujur, siapa pun yang memimpin negara ini, siapa pun jaksa agungnya, siapa pun Komnas HAM-nya, sulit untuk melanjutkan proses hukum ke peradilan.”

Mencari keadilan memang tidak pernah mudah. Tapi sikap pesimistis telah mencerminkan bagaimana upaya itu telah diusahakan.

(Januardi Husin\Sasmito Madrim)
Share:


Berita Terkait

Pemerintah Tak Perlu Risau Dengan Dokumen AS

Komentar