SKB Tiga Menteri Diteken, Ribuan PNS Koruptor Segera Diberhentikan

Jumat, 14 September 2018 08:58 WIB
SKB Tiga Menteri Diteken, Ribuan PNS Koruptor Segera Diberhentikan

SKB Tiga Menteri diteken untuk tangangi PNS koruptor (foto: tribunnews)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama (SKB) terkait pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang berstatus koruptor pada Kamis (13/9).  

SKB ini akan menjadi pedoman bagi para pejabat pembina kepegawaian di daerah dan pusat untuk segera menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat para PNS terpidana korupsi. Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) sebenarnya sudah memberikan batas waktu penyelesaian hingga Desember mendatang.

“Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018," ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9), seperti diwartakan Kompas.

Seusai penandatanganan SKB, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan jumlah PNS koruptor yang telah divonis inkracht masih terus diverifikasi dan divalidasi. Data BKN menyebut ada 2.259 PNS provinsi, kota dan kabupaten serta 98 PNS dari lembaga kementerian yang akan dipecat. PNS koruptor tingkat provinsi yang paling banyak akan dipecat berasal dari DKI Jakarta dengan jumlah 52 orang, diikuti Sumatera Utara (33 orang), dan Lampung (26 orang). Sedangkan PNS kementerian yang dipecat paling banyak berasal dari Kementerian Perhubungan dengan jumlah 16 orang. Selanjutnya Kementerian Agama 14 orang, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Riset Dikti masing-masing 9 PNS.

Bima mengakui ribuan PNS yang belum dipecat ini merugikan negara. Namun ia belum bisa menjelaskan berapa kerugian negara sebenarnya. "Detailnya ada di BPK. Tapi kalau satu PNS gajinya lima juta kan tinggal dikalikan. Belum dikalikan sekian bulan dan tahun," katanya seperti dilansir Viva (13/9).

Sementara itu, sebelumnya, Senin (10/9), Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara Pelaku Tindak Pidana Korupsi. SE ini menggantikan surat yang dikeluarkan pada 29 Oktober 2012 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang seolah membolehkan para PNS yang terlibat korupsi untuk tetap menduduki jabatan struktural.

“Sebelum rapat dengan pimpinan KPK, saya pernah sampaikan, ini kesalahan Kemendagri sebelumnya. Karena surat edaran (yang terbit pada 2012) tersebut isinya memang tak mengharuskan pemerintah daerah memberhentikan pegawainya,” ucap Tjahjo seperti dilaporkan Kompas (14/9).

(Rin Hindryati\Rin Hindryati)
Share:


Komentar