Skandal Hukum Dibalik Bebasnya Gunawan Yusuf

Kamis, 08 November 2018 14:50 WIB
Skandal Hukum Dibalik Bebasnya Gunawan Yusuf

Skandal Hukum, Dibalik Bebasnya Gunawan Yusuf (foto: istimewa)

Gugatan pra peradilan Gunawan Yusuf, Irwan Ang, dan PT Makindo yang ketiga kalinya atas sprindik yang dikeluarkan Bareskrim Mabes Polri akhirnya dapat dimenangkan. Kemenangan pra peradilan Gunawan Yusuf cs ini telah menyisakan banyak kejanggalan prosedur hingga putusan yang terkesan dipaksakan. Ada bau tak sedap atas putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negri Jakarta Selatan.

“Jika kita lihat di laman publikasi putusan sidang di PN Jaksel: www.sipp.pn-jakartaselatan.go.id dapat kita temukan bahwa Nomor perkara dengan register No.124/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL telah putus pada Senin, 22 Oktober 2018. Jadwal sidang pertama dilakukan pada 22 Oktober 2018, artinya pada sidang pertama tersebut oleh hakim tunggal PN Jaksel langsung diputuskan,” ungkap Gigih Guntoro, Direktur Eksekutif Indonesian Club melalui siaran pers, Kamis (8/11).

Namun, lanjut Gigih, pada hari Senin 22 Oktober 2018 Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur menyatakan hakim menunda sidang lantaran pemohon dan termohon tidak hadir. Menurutnya sidang pra peradilan ditunda sampai 12 November 2018 sebab perlu pemanggilan pemohon dan termohon harus melalui Pengadilan Jakarta Pusat.

“Mana mungkin ketidakhadiran kedua belah pihak yang berperkara, Hakim Tunggal pra peradilan di PN Jaksel berani membuat putusan. Ketidaksesuaian antara data publikasi dan statemen Humas PN Jaksel mencerminkan adanya manipulasi dan rekayasa hukum yang dilakukan Gunawan Yusuf cs dengan Hakim dan Panitera di PN Jaksel agar surat penyidikan yang dikeluarkan Bareskrim Mabes Polri dapat dihentikan,” terangnya.

Menurut Gigih, kejanggalan ini juga berdampak pada hasil putusan yang cenderung dipaksakan dan nuansa politisnya sangat kentara. Kemenangan Gunawan Yusuf cs merupakan bukti dari begitu power full-nya dalam mendesign proses hukum untuk kepentingannya dan begitu mudahnya ia menjatuhkan moral integritas Hakim PN Jaksel.

“Putusan dikabulkan-nya gugatan pra peradilan Gunawan Yusuf cs yang cenderung dipaksakan harus menjadi perhatian Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Perhatiannya adalah dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap proses sidang dan tentunya hakim tunggal yang menyidangkannya,” tegas Gigih.

Masih menurut Gigih, skandal hukum Gunawan Yusuf dalam merekayasa hukum atas kasusnya berulang kali terjadi, maka wajib hukumnya bagi aparat penegak hukum untuk tidak main main yang dapat menjatuhkan marwah institusi peradilan.

“Kami juga mendesak kepada Bareskrim Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri untuk menaikan status Gunawan Yusuf cs menjadi Tersangka atas skandal TPPU. Langkah hukum ini penting dan harus dilakukan segera sebagai keseriusan Bareskrim Mabes Polri agar Gunawan Yusuf cs tidak bermain-main dengan proses penyidikan ataupun mencoba melakukan rekayasa ulang atas skandal kasus TPPU nya,” tegasnya lagi.

Karena itu, Gigih menagih komitmen pada Kabareskrim Polri, Komjen Arief Sulistiyanto untuk menuntaskan dan membongkar skandal TPPU yang melibatkan Gunawan Yusuf cs dan skandal kasus lainnya.

“Kasus ini kami nilai mempertaruhkan kredibilitas dan wibawa institusi Polri sebagai penegak hukum. Kasus hukum Gunawan Yusuf ini juga adalah ujian konsistensi penegakan hukum bagi Kabareskrim Polri tersebut,” pungkasnya.

(Balqis Arasy\Editor)
Share:


Komentar