LBH Masyarakat :

Selama Tahun 2017, Ada 99 Orang Kasus Narkoba Tewas Ditembak di Tempat

Senin, 05 Maret 2018 21:54 WIB
Selama Tahun 2017, Ada 99 Orang Kasus Narkoba Tewas Ditembak di Tempat

Acara Jumpa Pers LBH Masyarakat Tentang Korban Tewas Ditembak Kasus Narkoba di Indonesia Selama Tahun 2017 (Januardi Husin)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat merilis hasil pantauan jumlah terduga pengedar narkoba yang tewas di tempat karena ditembak aparat penegak hukum. Tercatat, sepanjang 2017 ada 183 insiden penembakan yang menewaskan 99 orang dan 116 lainnya mengalami luka-luka.

Baca juga : Tahanan Narkoba Asal Perancis Kabur dari Rutan Polda NTB

Angka tersebut diperoleh dari pantauan berita daring yang diproduksi oleh media massa tentang insiden penembakan, baik yang dilakukan oleh anggota polisi atau petugas Badan Narkotika Nasional (BNN). Jumlah itu meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana hanya ada 18 orang korban tewas.

Angka kematian paling banyak terjadi di daerah Sumatera Utara (30 orang), kemudian diikuti oleh DKI Jakarta (22 orang), Lampung (11 orang), Jawa Timur (8 orang), dan Kalimantan Barat (7 orang).

Baca juga : Pasangan yang Mau Nikah di Sultra Wajib Tes Urin Narkoba

Polisi menjadi aparat penegak hukum yang paling sering melakukan penembakan di tempat terhadap terduga pengedar narkoba. Tercatat ada 173 kali penembakan oleh anggota polisi, yang menewaskan 68 orang. Sisanya, dilakukan oleh BNN dan tim gabungan bersama, dengan jumlah korban tewas 31 orang.

Tidak Efektif

Baca juga : 18 Napi Narkoba di Kalbar Divonis Mati

Melihat data itu, LBH Masyarakat dengan tegas meminta aparat penegak hukum untuk menghentikan insiden tembak di tempat terhadap terduga pengedar narkoba. Tindakan tersebut dinilai tidak efektif dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

“Penembakan di tempat tidak efektif untuk memberikan efek jera. Laporan BNN justru memperlihatkan angka kejahatan narkoba terus meningkat setiap tahunnya,” kata Koordinator Riset dan Kebijakan LBH Masyarakat Ajeng Larasati di kantornya, Senin (5/3/2018).

Ajeng menjelaskan, ada beberapa hal yang menyebabkan tindakan tembak di tempat tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Pertama, adanya korban tewas sangat berpeluang memutus mata rantai informasi dari pengedar ke bandar besar. Kedua, rawan terjadi insiden salah tembak.

Ketiga, sebagian besar korban tewas bukan termasuk dalam gembong narkoba. Melainkan pengedar dalam skala menengah ke bawah. Keempat, insiden tembak di tempat berpotensi menimbulkan perang terbuka antara pemerintah dengan bandar narkoba jaringan internasional.

“Seperti yang terjadi di banyak negara Amerika Latin. Sama sekali tidak mengurangi angka peredaran narkoba di sana,” ujarnya.

Ajeng menilai, sudah saatnya pemerintah Indonesia mencari alternatif lain dalam penanganan kasus narkoba. Ia mencontohkan, kebijakan dekriminalisasi di Portugal terbukti mampu menghambat laju peredaran narkoba.

Peneliti dari Amnesty Internasional Indonesia Bramantya Basuki menuding pemerintah Indonesia terlalu mengikuti gaya Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam memberantas narkoba. Di sana, sejak Duterte mendeklarasikan perang melawan narkoba, setidaknya sudah ada 7000 korban tewas.

“Filipina bukan contoh yang baik. Apakah kebijakan Duterte itu sukses? Sampai sekarang belum pernah ada klaim dengan data yang valid, bahwa angka kejahatan narkoba di sana menurun,” kata dia.

Bramantya mengatakan, penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum tidak boleh untuk mematikan terduga pengedar narkoba. Polisi atau petugas BNN hanya dibenarkan menembak sebagai pilihan terakhir, untuk menghindari jatuhnya lebih banyak korban jiwa.

Berdasarkan hasil pantauan LBH Masyarakat, sebagian besar insiden penembakan terhadap pengedar narkoba, tidak disertai dengan penjelasan akan adanya tembakan peringatan dari aparat penegak hukum. Dari 183 insiden, hanya 48 di antaranya yang didahului dengan tembakan peringatan. Sisanya, tidak dijelaskan (dalam berita yang diamati) apakah ada tembakan peringatan atau tidak.

“Kami paham bahwa aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam memberantas mafia narkoba, sehingga terkadang memang terpaksa menggunakan senjata api. Tapi para pengedar itu juga punya hak untuk hidup,” tegas Bramantya.

Kepala Divisi Pembelaan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Arif Nur Fikri menambahkan, tidak ada regulasi yang menjadi dasar hukum untuk membenarkan tindakan berlebihan aparat penegak hukum dalam menangani kasus peredaran narkoba.

Walau dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, prosedur penggunaan senjata api untuk memberantas narkoba tetap mengacu pada Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 47 telah diatur dengan jelas bahwa penggunaan senjata api hanya boleh dilakukan untuk melindungi nyawa manusia. Dalam praktik, petugas boleh menggunakan senjata api ketika menghadapi situasi luar biasa, membela diri dan orang lain dari ancaman kematian, serta apabila tindakan yang lebih lunak dirasa tidak cukup.

“Sejauh ini, pemerintah tidak pernah mengevaluasi penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum,” tutur Arif.

(Januardi Husin\Editor)
Share:
Tags:


Berita Terkait

18 Napi Narkoba di Kalbar Divonis Mati

Komentar