Rugikan Negara Rp.4,58 Triliun, Mantan Menperek Dorodjatun Untungkan Sjamsul Nursalim

Senin, 14 Mei 2018 21:57 WIB
Rugikan Negara Rp.4,58 Triliun, Mantan Menperek Dorodjatun Untungkan Sjamsul Nursalim

Aksi Unjuk rasa Tuntaskan Kasus BLBI. Foto: Dok _ net

Dalam dakwaan untuk Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang diangkat sebagai Ketua BPPN pada 22 April 2002, menggantikan I Putu Gede Ary Suta, terungkap, Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), dinilai ikut merugikan keuangan negara senilai Rp4,58 triliun yang menguntungkan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. .

Baca juga : Mantan Ketua BPPN Didakwa Korupsi 4,58 Triliun Terkait Hapus Hutang Sjamsul Nursalim

Pada 11 Februari 2004 dilaksanakan Sidang Kabinet Terbatas (Ratas) yang dihadiri diantaranya oleh Dorojatun Kuntjoro-Jakti dan Syafruddin.

"Di dalam Ratas tersebut terdakwa melaporkan kepada Presiden RI Megawatai Soekarnoputri terkait utang petambak besarnya adalah Rp3,9 triliun, utang yang bisa dibayar adalah sebesar Rp1,1 miliar dan sisanya Rp2,8 triliun diusulkan untuk di write off (dihapusbukukan)," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Haerudin dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (14/5).

Baca juga : Irhami Dikembalikan ke Polri, Ketua KPK: Penanganan Kasus BLBI Rugi 

Syafruddin juga menyampaikan kemungkinan untuk dilakukan penghapusan pembukuan di BPPN, namun tidak melaporkan aset berupa hutang petambak yang diserahkan oleh Sjamsul terdapat misrepresentasi pada saat penyerahannya ke BPPN. Bahwa atas laporan Syafruddin tersebut, kesimpulan tatas tidak memberikan keputusan dan tidak mengeluarkan penetapan terkait dengan utang petambak.

"Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Dorojatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim menyebabkan kerugian negara sejumlah Rp4,58 triliun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK 25 Agustus 2017," kata Jaksa. 

Baca juga : Berkas Syafruddin Arsyad Tumenggung P21

Ringkasan Eksekutif BPPN 16 Januari 2004 kepada KKSK yang pada pokoknya Syafruddin selaku Ketua BPPN mengusulkan agar KKSK memutuskan antara lain penghapusan atas porsi "unsustainable debt" petambak plasma sekitar Rp2,8 triliun.

Dorojatun selaku ketua KKSK pun sependapat dengan Syafruddin dan mengeluarkan Keputusan yang menyetujui nilai hutang masing-masing petambak plasma ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp100 juta tanggal 27 April 2000 dan memerintahkan porsi "unsustainable debt" seluruhnya ditagihkan kepada pemegang saham PT DCD dan PT WM yaitu Sjamsul Nursalim tidak berlaku.

Padahal Dorojatun Kuntjoro-Jakti telah mengetahui bahwa Sjamsul Nursalim telah melakukan misrepresentasi dan diharuskan untuk mengembalikan atau mengganti kerugian kepada BPPN berdasarkan laporan Tim Bantuan Hukum (TBH) KKSK tanggal 29 Mei 2002.

Dengan adanya usulan Syafruddin selaku ketua BPPN yang kemudian diikuti oleh Keputusan KKSK pada 13 Februari 2004 tersebut maka piutang BDNI kepada petambak diperlakukan seperti aset kredit yang tidak terkait dengan PKPS dan keputusan yang mencabut 2 SK KKSK sebelumnya yang memerintahkan penagihan piutang kepada Sjamsul menjadi tidak berlaku sehingga mengakibatkan hilangnya hak tagih negara dalam hal ini BPPN kepada Sjamsul Nursalim.

Pada 17 Maret 2004, dilaksanakan rapat bersama antara BPPN dengan KKSK yang membahas penyelesaian PKPS, namun Syafruddin tidak memberikan laporan rinci mengenai penyelesaian permasalahan PT DCD khususnya mengenai misrepresentasi yang dilakukan oleh Sjamsul atas nilai utang petambak plasma PT DCD dan PT WM sebesar Rp4,8 triliun serta tidak melaporkan adanya kewajiban yang seharusnya ditanggung Sjamsul Nursalim atas misrepresentasi tersebut.

Syafruddin juga tidak melaporkan adanya pertemuan dengan pihak Sjamsul yang pada akhirnya mengubah misrepresentasi menjadi tidak misrepresentasi, sehingga pada akhirnya KKSK mengeluarkan keputusan yang isinya menyetujui pemberian bukti penyelesaian sesuai dengan perjanjian Pemegang Saham dengan BPPN.

Pada 12 April 2004, Syafruddin dan Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham yang diwakili oleh istrinya Itjih S Nursalim menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir No. 16 dihadapan Notaris Maratin Roestamy yang menyatakan bahwa Pemegang Saham telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam MSAA.

Sehingga pada 26 April 2004 Syafruddin menandatangani surat perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul yang menyatakan Sjamsul telah menyelesaikan kewajiban PKPS sebesar Rp28,408 triliun kepada BPPN, termasuk penyelesaian seluruh kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian PKPS.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Dorojatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim menyebabkan kerugian negara sejumlah Rp4,58 triliun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK 25 Agustus 2017.

Syafruddin didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ant)

(Sobri\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar