Tegakkan Hak Anak di Jakarta! (Tulisan-4)

RPTRA (Ahok) versus Taman Maju Bersama (Anies)

Jumat, 07 September 2018 08:00 WIB
RPTRA (Ahok) versus Taman Maju Bersama (Anies)

RPTRA Kalijodo. Foto: law-justice.co/Teguh Vicky Andrew

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun 20 Taman Maju Bersama pada tahun ini. Taman Maju Bersama merupakan janji kerja pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kala maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun lalu. Program tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta oleh Anies saat menjadi Gubernur Jakarta.

Baca juga : Warga Laporkan Cawapres Ma'ruf Amin ke Bawaslu

"Rinciannya dua Taman Maju Bersama dibangun oleh CSR dan 18 menggunakan dana APBD," jelas Kepala Bidang Penggerakan Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Kelik Miyarto, Jumat (31/8), dikutip dari beritajakarta.com.

Pembangunan taman akan dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Jakarta. Sedangkan Dinas PPAPP bertugas untuk memenuhi sarana dan prasarana seperti kursi, sound sistem dan sebagainya. Menurut Kelik, pembangunan 20 Taman Maju Bersama ini akan menambah 290 ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) yang sudah ada di Jakarta.

Baca juga : Kakek Gubernur Anies Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Sementara untuk RPTRA tahun ini akan bertambah di 30 lokasi yang tersebar di wilayah kota. Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan anggaran untuk masing-masing lokasi berbeda-beda mulai dari Rp3,7 miliar hingga Rp17,5 miliar. Kendati demikian, menurut Meli, pembangunan RPTRA akan disetop pada 2019.

Kendati RPTRA akan disetop, konsep Taman Maju Bersama yang akan dibangun Anies Baswedan hingga saat ini belum cukup jelas. Law-justice.co tidak mendapat jawaban yang gamblang dari orang nomor 1 di Jakarta tersebut ketika dimintai keterangan soal Taman Maju Bersama.

Baca juga : Mengejutkan, Yusril Ihza Mahendra Jadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf

"Sudah sejauh mana perkembangan Taman Maju Bersama itu? nanti dicek dulu ya. Jumlahnya puluhan? iya," jelas Anies usai memperkenalkan instalasi bambu bertajuk Getah-Getih di samping Bundaran Hotel Indonesia.

Anies kemudian pergi tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut perihal Taman Maju Bersama. Penjelasan mengenai Taman Maju Bersama hanya dapat ditelusuri pada website www.jakartamajubersama.com yang menjadi tempat kampanye pasangan Anies-Sandi kala itu.

Menurut website tersebut, pendirian Taman Maju Bersama dimaksudkan untuk mengaktifkan kembali taman-taman yang sudah ada melalui berbagai kegiatan dan interaksi warga. Misalnya dengan mengaktifkan komunitas budaya dan olahraga, serta membangun taman baru di wilayah pinggir Jakarta dan membangun Taman Pintar (Science Park).

Anies-Sandi kemudian merinci program Taman Maju Bersama sebagai berikut:
1. Mengaktifkan taman-taman interaktif yang sudah ada, dengan cara mengaktifkan kembali komunitas-komunitas di Jakarta melalui kegiatan pengembangan kebudayaan, kesenian, olahraga, pendidikan dini dan budaya membaca.
2. Menyelenggarakan kegiatan lomba atau festival.
3. Membangun taman-taman baru di wilayah-wilayah pinggiran Jakarta yang sulit mendapatkan akses pada taman-taman.
4. Mengajak komunitas dan perusahaan untuk membuat kegiatan di taman-taman tersebut.
5. Melengkapi dengan sarana olahraga, taman pintar (perpustakaan dan akses internet).

Taman Maju Bersama kata Anies-Sandi kala itu juga diklaim sebagai solusi atas persoalan taman di Jakarta. Menurut Anies-Sandi kala itu kebijakan Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) belum mengoptimalkan keberadaan taman-taman untuk menghidupkan komunitas-komunitas lokal. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Teguh Vicky Andrew

Lantas apa perbedaan antara Taman Maju Bersama dengan RPTRA yang sudah dibangun pada era Ahok. Dalam buku "Kebijakan Ahok", Ahok menjelaskan konsep RPTRA adalah ruang terbuka hijau yang didukung dan dilengkapi dengan fasilítas, seperti permainan untuk anak-anak dan ruang komunitas untuk berinteraksi, dan kegiatan ibu-ibu seperti ruang PKK Mart dan ruang laktasi. 

Ahok berharap keberadaan RPTRA di tengah permukiman, khususnya permukiman padat penduduk dapat membuat warga saling mengenal dan bersilaturahmi. Sehingga banyak persoalan yang dapat diselesaikan dan pada akhirnya kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. 

Menurut Ahok, RPTRA juga dilengkapi CCTV dan teknologi terbaru, serta ruang ruang serbaguna yang bisa digunakan remaja untuk kegiatan positif seperti berlatih menari dan drama. Sementara bagi orang tua bisa memanfaatkan RPTRA sebagai tempat olahraga dan tempat pelatihan, sekaligus memantau anaknya yang bermain.

Perpustakaan di RPTRA Biru Laut Kelapa Gading. Foto: Teguh Vicky Andrew

Dalam buku tersebut juga dijelaskan, skema pembiayaan RPTRA terdiri dari 2 cara yaitu Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana dari APBD DKI Jakarta. RPTRA yang dibangun dari dana CSR sebanyak 67 unit, sementara dari APBD sebanyak 223 unit.

Selain pendanaan, peran pemprov juga terlihat dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Ibu-ibu PKK berperan aktif dalam memberikan penyuluhan seperti gaya hidup sehat dan Keluarga Berencana (KB).

Dari penjelasan tersebut, tampaknya tidak jauh berbeda antara Taman Maju Bersama yang menjadi gagasan Anies Baswedan dan RPTRA yang sudah dibangun pada zaman Ahok. Utamanya pada titik interaksi warga, dalam tataran konsep keduanya juga mencantumkan poin tersebut.

Penjelasan lain tentang perbedaan RPTRA dan Taman Maju Bersama kemudian disampaikan Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Djafar Muchlisin. Menurutnya RPTRA tidak termasuk ruang terbuka hijau (RTH), sedangkan Taman Maju Bersama masuk dalam kategori RTH. 

"RPTRA itu non RTH karena lebih banyak perkerasan bangunannya. Sementara RTH itu lebih banyak alaminya. Sehingga perkerasannya tidak banyak. Batas toleransinya untuk taman itu tidak lebih dari 20%. Kalau RPTRA bisa mencapai 60%," jelas Djafar Muchlisin, Jumat (3/8).

Djafar menambahkan kebutuhan RTH di Jakarta masih sangat jauh dari target luasan RTH pada 2030 yakni sebesar 30 persen dari total luas wilayah DKI Jakarta. Target tersebut dibagi menjadi 2 yakni privat sebesar 10 persen dan publik 20 persen.

"Sampai dengan saat ini, masih sangat jauh dari target. Yang dikelola oleh dinas kehutanan saat ini baru 4,8% dari total luas wilayah DKI Jakarta. Itu yang pemerintah kelola," imbuhnya. 

Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Djafar Muchlisin. Foto: Januardi Husin

Sementara itu Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo yang terlibat dalam awal pembangunan RPTRA menjelaskan ide pembangunan ruang publik tersebut muncul karena tingginya angka kenakalan remaja di Jakarta. Karena itu, dibuatlah ruang publik yang dapat menjadi tempat anak untuk berinteraksi, berkonsultasi dan mengembangkan hal-hal positif. 

"Waktu itu Pemda DKI Jakarta berencana memasang CCTV di mana-mana. Tapi saya bilang kalau itu tidak menyentuh masalah yang sesungguhnya. Karena kalau ada CCTV terus kalau ada anak-anak berantem terus mau ngapain? Mau ditangkap satu-persatu. Kan nggak solutif," jelas Imam Prasodjo kepada law-justice.co, Kamis (23/8).

Imam mengaku pada saat awal pembangunan RPTRA, pernah mengusulkan agar pembangunan disesuaikan dengan kondisi sosial masing-masing tempat. Sehingga RPTRA yang dibangun di setiap wilayah akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anak dan remaja di masing-masing wilayah.

"Misalnya salah satunya pembangunan RPTRA di Cililitan yang saya disain. Pada saat saya melakukan maping sosial di sana, saya menemukan bahwa di sana ada sekelompok remaja yang aktif bermain futsal di suatu tempat seadanya dan di dekatnya terdapat PAUD. Kondisi itu saya nilai berbahaya apabila berdekatan, dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Sehingga dalam membangun RPTRA di sana itu kami menata ulang ruang publik itu yang pas dengan kondisi di sana," imbuhnya.

Namun, kata Imam, konsep pembangunan yang memperhatikan karakter dari masing-masing daerah kemudian berubah menjadi penyeragaman. Sehingga aspirasi masyarakat setempat kurang terserap dalam pembangunan-pembangunan RPTRA selanjutnya.

"Padahal kalau konsep saya bukan hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga harus ada pengelolaan yang bagus. Fisik itu hanya sekedar saran setelah kelompok-kelompok masyarakat itu bersepakat. Jangan kebalik, bangun RPTRA diseragamkan ada lapangan basket semua, dibangun lapangan baru ngundang warga agar basket. Itukan lucu."

Akibat ketergesa-gesaan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam membangun RPTRA tersebut, Imam Prasodjo kemudian mundur dari keterlibatan pembangunan RPTRA sebelum pilkada DKI Jakarta pada tahun lalu.

"Memang kalau dilihat dari segi kuantitas jumlahnya sangat mengagumkan. Tetapi itu tidak sesuai prosedur bottom up." 

Kendati demikian, Imam mengatakan pembangunan RPTRA tersebut lebih baik ketimbang tanah-tanah kosong di Jakarta dibiarkan dan disalahgunakan orang. Karena itu, Imam mengatakan tidak mengkritik kepemimpinan Ahok meskipun konsep pembangunan RPTRA tidak sesuai usulannya saat pertama. 

Lapangan futsal di RPTRA Biru Laut Kelapa Gading. Foto: Teguh Vicky Andrew

Namun untuk Gubernur Jakarta yang baru, Imam Prasodjo menyarankan Anies agar melibatkan masyarakat dalam rencana pembangunan Taman Maju Bersama. Bukan sebaliknya menjadikan masyarakat hanya sebagai obyek.

Di samping itu, Imam juga tidak mempermasalahkan nama RPTRA dan Taman Maju Bersama. Hanya ia menekankan agar ada anggaran dari pemerintah daerah untuk ruang publik seperti RPTRA ataupun Taman Maju Bersama

"Anggaran itu digunakan untuk pengorganisasian RPTRA, perawatan bangunan, membayar fasilitator RPTRA. Di seluruh dunia yang namanya ruang publik itu harus dirawat oleh pemerintah dengan memberi anggaran."

Reporter: Januardi Husin, Hartanto Ardi Saputra, Teguh Vicky Andrew

(Tim Liputan Investigasi\Sasmito Madrim)
Share:


Berita Terkait

Komentar