Robert Endi Jaweng: Di DKI Jakarta, Kepala Dinas Seperti Raja Kecil

Kamis, 01 November 2018 11:35 WIB
Robert Endi Jaweng: Di DKI Jakarta, Kepala Dinas Seperti Raja Kecil

Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD (Foto: law-justice.co/ Teguh Vicky Andrew)

Bagi Robert Endi Jaweng, kondisi Indonesia yang memiliki latar belakang sosial budaya multikultural, tidak perlu menetapkan sistem negara federal. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) ini  berpendapat, otonomi daerah yang mengizinkan suatu daerah menjadi wilayah khusus/istimewa, dirasa sudah cukup menampung keberagaman multikultural. 

Baca juga : Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Sudah Final

Ditemui di ruang kerjanya, lulusan pascasarjana jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Indonesia ini, mengaku selalu membaca berbagai informasi yang terkait daerah di 34 provinsi di Indonesia. “Kalau kantor di Jakarta ini ibarat cuma markasnya saja. Tetapi perhatian saya lebih fokus ke daerah," kata Robert dengan semangat. 

Selama kurang lebih satu jam, ia menjawab pertanyaan Hartanto Ardi Saputra dari law-justice.co,seputar masalah otonomi daerah, yang dinilainya berjalan setengah hati. Berikut petikannya: 

Baca juga : Cikampek Mau Memisahkan Diri dari Karawang

Sejak kapan Indonesia menerapkan otonomi daerah? 

Tergantung cara melihatnya. Kalau dari segi peraturannya, otonomi bangsa ini sudah berlangsung lebih dari 100 tahun sejak jaman Hindia Belanda, yang  ditandai dengan lahirnya undang-undang desentralisasi pada tahun 1903. Namun, kenyataannya tidak dijalankan secara konsisten oleh pemerintah Hindia Belanda. 

Baca juga : KPPOD: Demokrasi Dibuat Mahal oleh Elit Politik yang Korup

Saat itu, pemerintah Belanda melalui Staatsblaad 1903/326 menetapkan Wethoudende Decentralisatie van her Bertuur in Nederlandch Indie (undang-undang desentralisasi). Dengan adanya peraturan ini, daerah otonom (gewest) dimungkinkan untuk memiliki kewenangan mengurus keuangan sendiri. Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi melalui Decentralisatie Besluitdan Locale Redenor-denantieyang dikeluarkan tahun 1905.

Kemudian, di jaman Orde Baru, ternyata juga sudah ada otonomi daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Sebelum diberlakukan secara resmi, dilakukan uji coba pada 1996, yang disebut dengan otonomi percontohan di 26 provinsi. 

Hal itu sebenarnya sudah bisa disebut otonomi. Namun sayangnya pelaksanaannya terbatas, dan bahkan sebenarnya hanya kamuflase untuk nyenengin orang daerah. Kenyataannya semua pembangunan masih diatur oleh pusat.

Pelaksanaan otonomi yang nyata baru dilakukan pada masa pascareformasi 1998. Hal itu ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Intinya adalah diberlakukannya sistem kemandirian daerah yang mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan prakarsa dari masyarakat. Untuk itu pemerintah pusat memberikan desentralisasi. Jadi otonomi itu tidak pernah ada kalau tidak adanya desentralisasi. Dari awalnya yang sentralisasi menjadi de-sentralisasi atau lawan dari sentralistik. 

Dalam otonomi daerah, yang paling penting ada dua hal yakni urusan dan uang. Urusan itu berkaitan dengan kewenangan yang dijalankan pemerintah daerah dan uang berkaitan dengan modal untuk menjadikan suatu daerah dapat mandiri secara ekonomi. 

Masih adakah daerah yang menerapkan model desentralisasi fiskal sisi pengeluaran?

Inti dari otonomi itu adalah yang pertama, daerah mandiri secara ekonomi. Kedua,  menjaga keberagaman yang menjadi ekspresi tiap daerah.  Karena itu memang tidak boleh ada upaya penyeragaman dalam banyak hal termasuk dalam pengelolaan keuangan pemerintahan.

Misalnya, tidak boleh satu daerah itu membuat peraturan daerah (perda) yang justru merusak keberagaman di Indonesia. Contohnya, munculnya di beberapa daerah Perda tentang Syariah atau Perda Kota Injil.  Sesungguhnya dalam konteks tertentu upaya seperti itu boleh, tetapi tetap berada dalam konteks menjaga keberagaman bukan eksklusifitas daerah. 

Di Manokwari, penerapan hukum berdasarkan injil, yang secara spesifik menjelaskan mengenai pelarangan minuman beralkohol dan kegiatan prostitusi, peraturan mengenai busana dan persekutuan, termasuk pelarangan penggunaan dan pemakaian simbol-simbol agama, dan pelarangan pembangunan rumah-rumah ibadat agama lain di dekat Gereja pada tahun 2007. 

Tetapi dalam hal pengelolaan ekonomi dalam hal sosial budaya, justru ekspresi lokalitas atau keberagaman lokaliat itu harus ditumbuhkan dengan adanya otonomi daerah. Jadi sekarang ada nggak daerah yang sudah memberlakukannya,  itu  tantangannya.

Bagaimana KPPOD mengawasi berlangsungnya otonomi daerah?

KPPOD mengawasi banyak hal. Tetapi yang paling utama adalah ekonomi daerah. Lembaga ini meyakini otonomi daerah itu dibuat mandiri agar rakyat lebih sejahtera, karena tujuan akhir dari otonomi daerah itu adalah kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bahasa gampangnya, masyarakat berkantong tebal, berbadan sehat, dan berotak cerdas. Berkantong tebal itu artinya memiliki daya beli, berbadan sehat itu adalah jaminan kesehatannya sudah terjamin. Berotak cerdas adalah memiliki akses pendidikan. Ketiga hal itu merupakan yang tercantum dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Terkait desentralisasi fiskal sisi pengeluaran itu artinya adalah bagaimana  ekonomi satu daerah harus bergerak untuk mendapatkan pajak-pajak. Untuk memajukan ekonomi, harus membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu KPPO secara khusus bertujuan untuk memantau kebijakan pusat maupun daerah untuk lebih bisa mendorong bergeraknya ekonomi.

Bergeraknya ekonomi membutuhkan suatu iklim investasi yang bagus. Ekonomi daerah itu tidak bisa dibangun dengan dana Pemda, duitnya nggak cukup, sangat terbatas. Ekonomi Daerah butuh kolaborasi terutama dari pelaku usaha kecil mikro, menengah, maupun investasi dari luar untuk bisa mereka bergerak produktif tumbuh secara produktif. 

Iklim investasi tidak bagus jika perda bertentangan atau perijinan usaha di daerah berbelit. Yang tidak kalah penting adalah otonomi daerah itu harus dapat menjadi pendidikan publik jadi masyarakat juga harus mengerti tentang isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Sayangnya sebagian besar daerah di Indonesia itu masih menerapkan model desentralisasi fiskal sisi pengeluaran bukan sisi penyerapan. Otonomi di indonesia itu kira-kira seperti itu jadi masih menerima bantuan dana dari pusat kemudian mandiri dalam pembelanjaannya. Tetapi belum bisa mandiri dalam mendapatkan anggaran berpenghasilan. 

Nah hal itu sama halnya sama ketika kita diberi uang oleh orang tua, maka kita tidak bisa mandiri dalam pembelanjaannya, karena pasti orang tua masih mendekte. Semestinya daerah itu mandiri di mulai dari sejak penerimaan anggaran. Memang kenyataannya tidak ada daerah di indonesia yang benar-benar 100% keuangannya didapat secara mandiri. APBD nya itu masih tergantung dari pusat. Daerah di Indonesia yang paling otonom dari segi fiskal itu adalah DKI Jakarta yakni 86% APBD  dihasilkan dari pemasukan pajak dan retribusi. 

Sedangkan untuk tingkat kabupaten, yang paling mandiri adalah Kabupaten Badung di Provinsi Bali. Hampir 70% keuangan kabupaten Badung itu didapat secara mandiri. Akan tetapi secara nasional dua contoh yakni DKI Jakarta dan kabupaten Bandung ini tidak sampai 10% dari total jumlah daerah di Indonesia yang notabene ada 542 kabupaten kota dan provinsi. Padahal ini sudah berjalan 20 tahun pascareformasi 1998. 

Kesimpulannya adalah tingkat kemandirian fiskal daerah kita itu masih sangat rendah. Artinya kita itu otonomi daerah kita itu belum kenyataannya, belum bisa mandiri. Kenyataannya penerimaannya itu masih dari anggaran negara. Nah inilah kemudian agenda KPPOD membuat suatu daerah agar mandiri secara fiskal dengan membuka kran-kran ekonomi yang selama ini dikuasai pusat itu diberikan ke daerah. 

Bagaimana membuat suatu daerah mandiri cara fiskal? Kuncinya dengan meningkatkan jumlah penyerapan dari pajak dan retribusi supaya daerah bisa mandiri cara fiskal sehingga bisa membelanjakan juga secara mandiri. Konsep lokalitas otonomi daerah itu nggak akan pernah terwujud apabila suatu daerah secara fiskal tidak mandiri. Oleh karena itu suatu daerah musti mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Contoh lain di tingkat desa yang dapat mendongkrak PAD itu di Ponggok, Klaten. Di sana ada suatu sumber daya air yang sangat melimpah kemudian pemerintah tingkat desa menginisiasi agar menjadi pusat pariwisata. Kebetulan sukses dan mendapatkan PAD yang sangat besar pada tahun 2016 lalu mencapai 6,5 miliar dalam setahun. Tetapi itu level desa, kalau tingkat kita Klaten saja PAD nya juga masih kecil. 

Saat ini dari 542 daerah di Indonesia itu yang bener-bener inovatif hanya 112 daerah. Jadi memang daerah yang bener-bener bagus itu masih 10%. Selebihnya masih biasa-biasa aja terutama daerah pemekaran. Dengan munculnya otonomi desa itu mulai muncul desa-desa inovatif, termasuk desa Ponggok Klaten itu tadi. Tapi itu kan contoh kecil dari 74. 000 desa di Indonesia. Rasionya masih kecil sekali. 

Apakah Indonesia itu perlu menerapkan konsep negara federal karena melihat keberagamannya? Apakah daerah khusus/istimewa sudah cukup menampung keberagaman di Indonesia? 

Ciri khas negara federal itu pada proses pembentukannya. Proses pembentukan negara federal itu adalah ada sejumlah negara, yang kemudian menjadi negara bagian, yang kemudian berkonsensus. Nah konsensusnya itu merupakan kesadaran membentuk suatu payung yang diberi nama negara federal. Jadi secara historis, sudah ada terlebih dahulu negara yang nantinya menjadi negara bagian. Kedua, urusan atau kewenangannya itu diberikan ke negara bagian ke federal. 

Nah di Indonesia kan tidak, kita memang sejak awal sudah terbentuk NKRI atau negara kesatuan yang sebenarnya munculnya beberapa daerah khusus/istimewa itu dalam konteks desentralisasi asimetris. Nah desentralisasi asimetris itu merupakan ciri dari otonomi daerah di Indonesia, bahwa yang dimaksud otonomi daerah itu bukan hanya mandiri secara fiskal, tetapi juga menjaga keberagaman. 

Desentralisasi asimetris kita itu ada yang berbasis politik contohnya Aceh dan Papua.  Ada yang berbasis administrasi contohnya DKI Jakarta. Ada juga desentralisasi asimetris berbasis ekonomi seperti Batam. Jadi daerah yang memiliki karakter atau variasi lokal yang sangat ekstrim itu diatur secara khusus aja. 

Di Indonesia itu memang agak sedikit ditabukan, kita itu mengelola desentralisasi dengan cara-cara yang sentralistik. Semua diatur seragam, nah ini yg enggak boleh. Otonomi daerah itu harus bercorak keanekaragaman sesuai kearifan lokal daerah masing-masing. Termasuk adanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan desentralisasi berbasis sejarah. 

Jadi asimetris itu beragam bentuknya, ada yg berbasis sejarah, politik, ekonomi, budaya. Bali itu sebenarnya harusnya juga masuk dalam desentralisasi Asimetris berbasis budaya. Di Indonesia itu pemerintah pusat masih ragu dalam memberikan kewenangan daerah agar membentuk desentralisasi asimetris yang basisnya sesuai dengan kearifan lokal suatu daerah. Pemerintah pusat masih berpikir apabila kewenangan itu diberikan sepenuhnya kepada kepala daerah, maka akan menjadi negara federal. Jadi, otonomi daerah kita itu, ya masih setengah hati. 

Jadi saya rasa di Indonesia tidak perlu menerapkan negara federal. Cukup memaksimalkan desentralisasi asimetris di setiap daerah itu saja sudah mampu membuat suatu daerah itu mandiri secara fiskal dan menampung ekspresi lokalitas daerah masing-masing. Sayangnya juga di sejumlah daerah Indonesia itu malah menyalahgunakan wewenang otonomi daerah dengan menerbitkan beberapa Perda yang justru tidak mengakomodir keberagaman. Misalkan Perda Injil di Manokwari itu malah kontra produktif karena membuat suatu daerah itu menjadi monolitik atau tidak mengakomodir beragaman. 

Jadi otonomi daerah itu juga bertujuan membuat sesuatu yang minoritas menjadi terlindungi. Bukan malah memfavoritkan kelompok mayoritas dan mendiskriminasi kelompok minoritas. DKI Jakarta termasuk desentralisasi asimetris berbasis administrasi karena seorang gubernur berhak menentukan walikota, camat, dan lurah. Di DKI Jakarta tidak ada pemilihan walikota. Karena walikota itu dipilih secara langsung oleh gubernur. 

Bagaimana otonomi daerah DKI Jakarta di era Ahok dan Anies?

Jaman Ahok itu DKI Jakarta sistem pemerintahannya sangat bekerja. Mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, pembelanjaan, dsb sangat berjalan. Ada kombinasi antara faktor kepimpinan Ahok yang dominan dengan transformasi kepempimpinan pada sistem pemerintahan. Kita bisa melihat bagaimana transparansi kepada publik itu berjalan lancar. 

Kebetulan saya pernah di Bapenas menjadi juri penilaian perencanaan pembangunan daerah. Di Jaman Ahoklah tahun 2016, DKI Jakarta itu meraih penghargaan empat piala sekaligus. Sampai-sampai kami para juri penilaian dinilai berpolitik karena memberi empat penghargaan sekaligus pada DKI. Saya bilang, enggak berpolitik karena saya pun sudah tujuh tahun menjadi juri di Bapenas.

DKI Jakarta sekarang ini tidak dapat juara dari Bapenas sama sekali. Ini sangat merosot. Bahkan DKI Jakarta tidak masuk dalam daftar 10 besar daerah yang dinilai maju. Penilaiannya kan mulai dari perencanaan, penganggaran, pembelajaran dll. Artinya ada sesuatu di DKI Jakarta yang saat ini belum bagus.

Pada semester awal tahun ini sampai Juni akhir, dana APBD yang terserap  baru 30%. Kenapa itu bisa terjadi? Sederhana saja, problem di DKI Jakarta itu karena para kepala dinas itu menjadi seperti raja kecil yang memiliki ASN dalam jumlah besar. Urusan seperti itu sebaiknya tidak diserahkan oleh Bapeda atau Sekda. 

APBD Jakarta besarannya sekitar 70 triliun tiap tahun. Tapi kalau yang terserap itu baru 30 % di semester pertama,  artinya dana besar tapi banyak yang nganggur.  Kuncinya di kepala dinas. Kemarin Anies mengganti sejumlah kepala dinas yang menurut saya caranya sangat salah. Karena Anies itu nggak paham tata caranya. Mutasi pegawai itu tidak bisa serta merta diberhentikan. Mutasi itu harus dengan jabatan lain yang sederajat. Mutasi berbeda dengan demosi. 

Ada satu contoh daerah yang sangat maju. Di Kalimantan tengah itu maju sekarang. Jadi di sana itu daya serap APBD itu ditampilkan dari hari ke hari. Dinas mana yang tidak optimal dalam menyerap anggaran tinggal disemprit dan dipanggil Gubernur. Karena setiap hari perencanaan, penganggaran, realisasi, monitoring, evaluasi itu dipublikasi tiap hari sehingga gubernur dapat informasi terbaru tiap saat. 

Apa tantangan yang paling berat bagi otonomi daerah? 

Noda hitam yang paling sulit dibersihkan di otonomi daerah itu adalah korupsi. Korupsi bisa menggerus, menghancurkan bahkan memutar balikan arah dari yang sudah desentralisasi menjadi sentralistik. Kita bisa lihat ada upaya di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Berikutnya mungkin tidak hanya pada pilkada, tapi di otonominya sendiri bisa dicabut dengan dalih karena melahirkan koruptor-koruptor.

Di tahun ini saja di semester pertama, ada 13 kepala daerah yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK. Artinya tiap bulan ada dua kepala daerah terjerat OTT. Hari ini di KPK  sudah 98 kepala daerah yang OTT Korupsi. Padahal total kepala daerah di Indonesia itu 362 kepala daerah. Korupsi terjadi bukan semata-mata problem di daerah, melainkan terjadi baik di hulu, hilir. 

Hulunya itu adalah partai politik. Apabila tidak ada reformasi partai politik maka problem korupsi itu tidak pernah terselesaikan. Jadi korupsi di daerah itu tidak akan pernah hilang apabila tidak ada reformasi partai politik. Sebab, hulu dari korupsi di daerah itu ada di parpol. Ingat, tipologi korupsi di Indonesia itu adalah korupsi politik yang itu turunannya bisa di tingkat pilkada. Birokrasi itu hanya eksekutor korupsi. Kalau kepala daerah dan DPRD sudah bersekongkol, maka pasti terjadi korupsi. 

Bagi saya sumber pendanaan partai itu menjadi pintunya. Coba sebut dari mana sumber pendanaan partai? Bantuan dana dari negara untuk parpol itu persentasinya sangat minim. Iuran anggota partai itu berapa sih besarnya. Lalu dari mana? Nah ini bisa uang legal atau ilegal. Untuk dapat menyelesaikan itu, maka negara harus bisa membantu melalui APBN atau APBD tapi bersyarat. Caranya, lakukan kaderisasi berjenjang. Keuangan diaudit dan diumumkan. Selama ini keuangan partai kan nggak bisa diaudit negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hartanto Ardi Saputra\Reko Alum)
Share:


Berita Terkait

Cikampek Mau Memisahkan Diri dari Karawang

Komentar