Tulisan ke-3 antihukuman mati

Referendum Hukuman Mati Bisa Dititipkan Pemilu 2019

Minggu, 25 November 2018 10:00 WIB
Referendum Hukuman Mati Bisa Dititipkan Pemilu 2019

Perumus RKUHP. Foto: Law-justice.co/Sasmito Madrim

Ketua Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) sekaligus penggagas “Indonesian Way” Muladi mengakui tidak ada rumusan pasti tentang komutasi hukuman mati dengan batasan 10 tahun.

Baca juga : Setengah Hati ‘Indonesian Way’ Hukuman Mati

Ia juga mengakui tidak ada dasar yang relevan yang bisa menjelaskan, masyarakat Indonesia setuju atau kontra dengan hukuman mati.

Karena itu, menurutnya perlu ada referendum bersama untuk menyudahi pro-kontra terhadap hukuman mati di Indonesia. Namun, referendum ini pasti membutuhkan biaya yang besar.

Baca juga : Muladi: Menggugat 100 Tahun KUHP Kolonial di Indonesia

Karena itu, Muladi mengusulkan agar referendum pandangan masyarakat tentang hukuman mati dititipkan ke pemilihan presiden dan legislatif 2019.

Dengan demikian, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk menggelar referendum perlu tidaknya hukuman mati di Indonesia.

Baca juga : Belasan Tahun Digantung Hukuman Mati

Lalu apa saja pandangan Muladi soal hukuman mati. Simak wawancara law-justice.co dengan Muladi di kediamannya di Mayestik, Jakarta Selatan pada Rabu, 24 Oktober 2018:

Bagaimana perkembangan terbaru hukuman mati di pembahasan RKUHP?

Jawab: Jadi masalah pidana mati itu memang pidana yang kontroversial. Sebab pidana mati itu bukan persoalan politik atau persoalan efektivitas tapi bersangkutan dengan banyak hal seperti agama, budaya dan sebagainya.

Di Malaysia sudah diputuskan pidana mati. Begitu pula di Filipina juga mengaktifkan kembali pidana mati pada 2006 lalu.

Di Indonesia ada pandangan kontra terhadap pidana mati. Hal itu karena latar belakang pandangan yang berbeda baik faktor agama, budaya, dan mungkin bisa karena ukuran efektivitas.  

Tapi di lain pihak ada pihak yang getol menuntut agar pidana mati tetap diterapkan di Indonesia. Mereka berpandangan bahwa pidana mati itu dipandang sebagai solusi bagi kasus pidana berat seperti terorisme, pembunuhan berencana, dan narkotika internasional.

Bagaimana peta penerapan hukuman mati di dunia?

Jawab: Kalau kita melihat peta dunia sebagian besar negara di dunia ini sudah menghapuskan hukuman pidana mati. Bentuknya beragam, ada negara yang mengatur hukum pidana mati tapi tidak diterapkan. Ada juga negara yang dulunya menghapus pidana mati, tapi kemudian dihidupkan kembali.

Di tingkat internasional, instrumen hukum internasional pun embivalens (mencla-mencle). Ingin menghapus pidana mati, tapi di lain pihak masih memandang perlu dengan syarat-syarat tertentu.

Di seluruh negara Eropa pidana mati telah dihapus. Bahkan syarat bergabung dengan Uni Eropa itu salah satunya adalah menghapuskan pidana mati. Di Amerika, dari 52 negara bagian itu tinggal 20 negara yang mempertahankan hukuman mati. Kalau negara Islam semuanya masih bertahan pidana mati, kecuali Malaysia. Negara timur jauh seperti Korea dan Jepang juga masih menerapkan pidan mati.

Apakah mungkin menghapus hukuman mati di RKUHP?

Jawab: Persoalannya adalah kalau menghapus pidana mati, lalu apa penggantinya yang lebih manusiawi? Atau pidana apa saja yang pantas dijatuhi pidana mati? Dua hal ini selalu dipermasalahkan.

Kaitannya dengan rancangan KUHP, itu sulit sekali. Kecuali ada referendum nasional karena pentingnya pidana mati ini. Kelompok Islam sebagai besar pro terhadap pidana mati. Tapi agama Kristen, Katholik, Budha, Hindu, mereka antipidana mati.

Jadi konteks di Indonesia, bagaimana caranya mengukur pro dan kontra pidana mati di KUHP?

Jawab: Dalam merancang KUHP kaitannya dengan pidana mati itu sulit sekali. Akhirnya kami memilih jalan tengah yakni dengan pidana mati bersyarat. Artinya dengan menseleksi jenis-jenis pidana apa yang patut dijatuhi hukuman mati. Kemudian juga mengatur bagaimana cara melakukan pidana mati yang paling manusiawi tidak mendeterita.  

Tapi pidana mati dalam KUHP, juga dapat digeser ke pidana seumur hidup atau pidana sementara 20 tahun dengan syarat tertentu. Syaratnya misalnya terpidana menunjukkan rasa-rasa menyesal, terpidana bukan aktor utama dalam melakukan kejahatannya. Kemudian terpidana mati diperbolehkan melakukan banding dan Peninjauan kembali (PK).

Dasarnya apa komutasi hukuman mati di RKUHP?

Jawab: Kami mendapat banyak masukan terkait perancangan KUHP khususnya tentang pidana mati. Ada survei akademik yang dilakukan oleh UNDIP sekala nasional. Ada juga masukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa pidana mati bagi terpidana narkotika itu sah dilakukan.

Kalau kami menghapus pidana mati dalam KUHP, maka akan mendapat protes keras terutama dari kelompok Islam. Tapi kalau pidana mati disetujui dalam KUHP, kami juga mendapat protes dari pihak lain masalah HAM dan agama selain Islam.

Jadi karena itu memilih jalan tengah?

Jawab: Dulu KUHP kita mengatur pidana mati itu dengan cara digantung. Lalu tahun 1962 diganti dengan ditembak. Sampai sekarang masih ditembak.

Ada 54 negara yang mempertahankan pidana mati, 105 negara menghapus pidana mati. Hukum Indonesia itu belum tertib karena sistem peradilannya masih kacau. Nah ini ada perbaikannya di KUHP.

Sejarah pidana mati di Indonesia itu sebenarnya sejak zaman Hindia Belanda. Kemudian pasca kemerdekaan Indonesia, tuntutan pidana mati itu sangat tinggi karena diperuntukkan pada pengkhianat terhadap negara. Budaya kerajaan di Indonesia juga menganut pidana mati.

Pada tahun 1980an saya mulai melontarkan kritik terhadap pidana mati di Indonesia. Itu saya lakukan setelah melakukan penelitian di UNDIP. Saya mengusulkan pidana mati bersyarat.

Pada saat saya menjadi menteri petama kali yang saya lakukan adalah membebaskan tahanan-tahanan yang sudah berusia tua. Tapi bukan pidana mati. Pertimbangannya karena sudah terlalu tua. Dalam RKUHP ini, orang yang usianya sudah 70 tahun tidak dapat dipidana penjara. Saya juga membebaskan semua tahanan politik (tapol) mulai DI TII, tapol 65 dan lain-lain. Responnya termasuk positif.

Apakah anda optimistis RKUHP ini akan disahkan sebelum pemilu 2019?

Jawab: RKUHP ini sebenarnya sudah selesai secara menyeluruh, tinggal masalah kecil-kecil saja. Oleh karena itu saya protes kepada DPR agar segera disahkan. Tapi karena tahun politik 2019 ini orang DPR tidak mau berbicara persoalan RKUHP.

Malah pada ribut-ribut soal politik saja. Saya pesimis kalau RKUHP ini disahkan sebelum pilpres 2019. Kalau KUHP ini sampai gagal lagi untuk disahkan, itu akibatnya akan menunggu pemerintah baru dan DPR baru ini risiko.

Di satu sisi masih banyak yang menentang RKUHP karena masih ada sejumlah kekurangan?

Jawab: Nanti menjelang 1 Januari 2019, saya akan tulis KUHP kolonial 100 tahun. Jadi sudah 100 tahun, sejak 1 Januari 1918 berlaku di Indonesia, berarti KUHP kolonial ini sudah berlangsung selama 100 tahun atau 1 abad di Indonesia. Indonesia menghukum orang dengan KUHP kolonial. Padahal KUHP ini hukum brengsek banyak kelemahan.

Di RKUHP sekarang ini lebih manusiawi karena pidana penjara tidak menjadi instrumen utama. Selama ini KUHP kita itu primadona terhadap hukuman penjara. Jadi isinya cuma bales dendam saja. Sedangkan dalam RKUHP saat ini, disediakan berbagai alternatif pidana seperti kerja-kerja sosial, pidana denda, pidana pengawasan, pidana waktu senggang.

Apa harapan anda terkait pembahasan RKUHP yang berbelit-belit hampir selama 40 tahun ini?

Jawab: Ide RKUHP itu sebenarnya sejak 1963. Berarti sudah 70 tahun lebih kita bangsa Indonesia menanti KUHP yang kita rancang sendiri, bukan produk kolonial.

Tahun politik ini 2019 ini menjadi ancaman serius terhadap disahkannya RKUHP. Saya protes terhadap Menkumham dan DPR. Pendekatan akademis itu harus terpisah dari pendekatan politis. Ini sudah gila, menerapkan KUHP kolonial sudah 100 tahun. Jadi polisi, jaksa, hakim sekarang ini melaksanakan filosofi Belanda itu.

Kalau pak Jokowi itukan nggak mudeng. Dia kan presiden bukan orang hukum. Dapat masukan aja dari Jaksa Agung dan lain-lain. Ya karena tersandera oleh tahun politik ini, mestinya sudah selesai ini.

(Sasmito Madrim\Editor)
Share:


Berita Terkait

Setengah Hati ‘Indonesian Way’ Hukuman Mati

Muladi: Menggugat 100 Tahun KUHP Kolonial di Indonesia

Belasan Tahun Digantung Hukuman Mati

Komentar