Ditjen Pajak Tidak Berani Terapkan Sandera Pajak

Petinggi Golkar Agus Kartasasmita Mengemplang Pajak 116 M, Siapa Takut?

Senin, 08 Januari 2018 19:53 WIB
Petinggi Golkar Agus Kartasasmita Mengemplang Pajak 116 M, Siapa Takut?

Petinggi Golkar Agus Kartasasmita (Ist)

Di saat alotnya pertarungan di internal elit Partai Golkar untuk merebut posisi Ketua DPR RI, Agus Gumiwang Kartasasmita -salah satu kandidat ketua- diterpa tuduhan penggelapan pajak perusahaan. Tak tanggung-tanggung dana pajak yang tertunggak sampai Rp 116 miliar. Direktur Eksekutif Indonesia Club, Gigih Guntoro sudah melaporkan perbuatan Agus tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dan KPK, di Jakarta, Senin (8/1).

PT.  Asiana Lintas Ciptakemang sebuah perusahaan developer perumahan elit milik Loemoengga Hoemasan Nasution, yang tak lain adalah istri Agus. Loemoengga sebagai Direktur Utama Asiana memiliki tunggakan pajak pada periode 2008 – 2012 yang mencapai Rp.  116.094.597.396. Sampai saat ini Loemoengga belum melunasi tunggakan pajaknya.

Awalnya perusahaan ini bernama PT Asiana Lintas Cipta, dimana Agus duduk sebagai komisaris. Dalam perjalanan Agus menyerahkan kepengurusan perusahaan kepada istrinya sebagai Direktur Utama. Tahun 2012, untuk menghindari tanggungjawab pajak, nama “Kemang” ditambah sebagai identitas baru perusahaan dan diangkat Direktur dan Komisaris baru. Nama Loemoengga juga hilang dari daftar pengurus perusahaan.

Orang yang diangkat sebagai Direktur dan Komisaris baru adalah orang biasa yang tidak mengerti soal bisnis dan hanya orang suruhan Agus saja. Modus ini tercium aparat Pajak tetapi aparat Ditjen pajak segan menindak perusahaan ini karena tahu pemilik perusahaan adalah Agus, yang sejak tahun 2016 sebagai Pimpinan Komisi Keuangan (IX) DPR RI Fraksi Golkar, yang jelas adalah mitra kerja Ditjen Pajak.

Modus Agus untuk mengemplang pajak perusahaan istrinya adalah secara pro aktif me-lobby Kepala Kantor Pelayanan Pajak DJP Jakarta Selatan Satu terkait tunggakan pajak PT. ALC. Agus meminta untuk menghapus tunggakan pajak PT. ALC. Tentu permintaan itu tidak langsung disetujui aparat Ditjen Pajak karena jelas hal itu melanggar ketentuan hukum.

Akibatnya kasusnya mengambang tanpa penyelesaian yang tuntas. Praktek penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dilakukukan Agus inilah yang dilaporkan Guntoro ke aparat hukum yang berwenang karena dinilai merupakan suatu pelanggaran hukum dan menjadi preseden buruk dari kondite anggota DPR yang notabene adalah pejabat negara.

Berikut modus dan data pajak tertunggak PT Asiana Lintas Ciptakemang  : 

Sepak Terjang Bisnis Agus

Agus Gumiwang Kartasasmita, yang baru berulangtahun ke-49 pada 3 Januari lalu adalah putera tertua mantan Menteri 4 periode di era Soeharto, Ginandjar Kartasasmita. Agus terjun ke dunia bisnis, dengan mengambil alih aset kelompok Golden Key , warisan Eddy Tanzil yang telah lari ke luar negeri. Agus mendirikan PT Agusmas Gumiwang untuk menjadi holding bisnisnya.

Partnernya dalam pengambilalihan aset Golden Key awal Maret 1997, adalah Fadel Muhammad dari kelompok  Bukaka, yang bakal menguasai 65% saham Golden Key baru, Ramles Manampang menguasai 25% dan Agus Gumiwang hanya punya 10% saham saja.

Tiga sekawan itu berjanji pada Bapindo  akan melunasi hutang Golden Key sebesar Rp 1,4 trilyun, kemudian akan  segera menanam Rp 25 milyar untuk mengoptimalkan operasi tiga anak 
perusahaan Golden Key, PT Glassfibindo Indah, PT Materindo SMW, dan PT Sukma Beta Sampurna. Namun sekarang perkembangan perusahaan eks Eddy Tanzil itu tidak jelas.

Melalui PT Catur Yasa miliknya, Agus juga mendapat proyek limpahan dan rekanan dari PT Freeport, di mana ayahnya, Ginandjar Kartasasmita adalah orang yang paling berjasa memberi Kontrak tambang jangka panjang untuk Freeport. Kontrak tersebut ditandatangani di era Ginandjar sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Agus juga ikut berpartisipasi dalam beberapa proyek energi dan pertambangan di Kalimantan dan Sumatera.

Pada tahun 1990-an bersama istrinya Loemoengga, Agus mendirikan  PT Asiana Lintas Cipta yang membangun properti di kawasan elit Jakarta. Mereka membangun rumah dan townhouse di daerah Cipinang Raya, Ampera, Bangka,dan Kemang.  Lalu membangun proyek apartemen Nirvana Residence Kemang berada di jalan utama Kemang dan apartemen Senopati Suites dan Bintaro Oasis. Di luar Jawa, mereka membangun villa mewah Biu-biu di kawasan Jimbaran, Bali.

Karier Politik

Saat terjadi dualisme kepemimpinan partai Golkar antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, Agus berdiri di belakang Agung Laksono. Saat itu dia berseteru dan saling lapor ke polisi dengan Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mendukung Aburizal. Sekarang keduanya lagi-lagi berseteru untuk memperebutkan Ketua DPR RI.

Agus sudah empat periode menjadi anggota DPR RI. Pentas politik nasional ia mulai saat berusia 28 tahun menjadi anggota MPR perwakilan dari unsur pengusaha dari Gabungan Pelaksana dan Konstruksi Nasional (Gapensi) periode 1997-1999. Selanjutnya, saat rezim Orde Baru runtuh, ia dicalonkan menjadi anggota DPR RI 1999-2004. Setelah itu, dia berturut-turut menjadi anggota DPR dari Golkar, periode 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019 dari daerah pemilihan Jawa Barat.

Selama berkecimpung di DPR, Agus sempat menjadi pimpinan komisi basah di DPR, Komisi Keuangan. Komisi inilah yang menjadi pintu masuk bagi Agus untuk menjalankan kekuasaannya untuk mempengaruhi keputusan Ditjen Pajak.

Oktober 2004, Agus juga sempat diterpa badai dalam rumah tangganya.  Dia sempat mengajukan cerai kepada istrinya Loemoengga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun dia mencabut gugatan cerainya sebelum kasusnya mulai disidangkan.

Menanggapi soal kasus pengemplangan pajak ini, wartawan Law-Justice.co sejak Senin (8/1) sudah beberapa kali menghubungi Agus lewat telpon,wa dan sms, namun tidak direspon. Sesuai aturan perpajakan, bagi pihak wajib pajak yang menghindar atau menunggak Pajak baik secara sengaja maupun tidak, maka aparat pajak berhak untuk melakukan penyanderaan terhadap para pengurus dan pemegang saham PT Asiana Lintas Cemerlang.

Sudah banyak penunggak pajak yang langsung dipenjarakan dan baru dibebaskan setelah uang pajaknya ditebus. Pertanyaannya sekarang kenapa kebijakan itu tidak dilakukan oleh Dirjen Pajak kepada Agus? Kenapa Agus diistimewakan dan tak tersentuh hukum?  Rasa keadilan rakyat terusik dan menanti respon konkret Dirjen Pajak...!

(Tim Liputan Investigasi\Editor)
Share:


Komentar