Denny JA
Presiden Jokowi Meninggalkan PDIP? Mengapa?
Impian tertinggi seorang pemimpin adalah menciptakan legacy. Ia meninggalkan warisan, berupa karya atau gagasan atau kebijakan, yang ikut mengubah masyarakatnya, menuju kebaikan, menuju kesejahteraan.
Andre Vincent Wenas, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP) Jakarta
Mengulik Pilihan Yenny Wahid Coblos Ganjar-Mahfud
Masih banyak yang belum tahu bahwa memilih kandidat pasangan capres dan cawapres bisa berbeda dengan pilihannya saat mencoblos pilihan calon anggota legislatif. Pilihan di pilpres berbeda parpolnya dengan pilihan di pileg.
Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Kontroversi MK, Krisis Konstitusi dan Konflik Politik Semakin Dekat
Hakim Konstitusi Arief Hidayat berkabung atas prahara “pengkhianatan konstitusi”. Pernyataannya disampaikan saat menghadiri acara di Kemenkumham beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi persyaratan batas usia capres-cawapres. Dalam putusannya, MK menambah norma baru, sebagai alternatif syarat batas usia minimum 40 tahun. Yaitu, “berpengalaman sebagai Kepala Daerah”.
Petrus Selestinus, Koordinator Perekat Nusantara Dan TPDI
`Final & Binding` Putusan MK Hilang, Cawapres Gibran Batal Demi Hukum
Saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) dirusak hingga dijuluki Mahkamah Keluarga karena 9 (sembilan) Hakim Konstitusinya tersandera kemandiriannya oleh perilaku Hakim Konstitusi Anwar Usman, karena memiliki konflik kepentingan.
Ada Apa Dibalik Diamnya Megawati Saat Dihianati Petugas Partainya?
Pasca pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran ke KPU dalam Pilpres 2024, publik banyak yang menduga akan segera terjadi perang terbuka antara Jokowi dan Megawati. Karena dengan adanya duet Prabowo-Gibran merupakan simbol perlawanan Jokowi kepada partainya yang telah menjadikan Ganjar Pranowo sebagai jagoannya.
Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Prahara Mahkamah Konstitusi, Akal Sehat Melawan Dua ‘Iblis’ Akal Bulus
Pembajakan Kedaulatan Rakyat tengah dipertontonkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lembaga yang seharusnya menjadi penegak konstitusi menjelma menjadi penghancur konstitusi. Prahara. Begitu kata Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagian orang menikmati Prahara ini. Mungkin sudah terbayang kenikmatan yang akan diterima di kemudian hari. Tanpa peduli dengan moral, etika dan hukum. Begitulah revolusi mental akhirnya berlabuh.
Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Niat dan Tindakan Pengkhianatan Negara Sudah Dapat Diproses
Pernyataan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, sangat serius. Menurut Hasto, yang bersumpah dan berani bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan di hadapan rakyat Indonesia, bahwa Jokowi memang pihak yang minta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode. Pernyataan ini sekaligus membuktikan bahwa sudah ada ‘mens rea’ atau ‘niat jahat’ untuk melanggar konstitusi, yang membatasi periode jabatan presiden hanya 2 periode saja.
Nawaitu Redaksi
Modus Permainan di Papan Survei Elektabilitas Pilpres 2024
Hasil sigi elektabilitas kandidat di Pilpres 2024 yang dirilis sejumlah lembaga cenderung bervariasi. Ganjar dan Prabowo bergantian unggul dan Anies tertinggal
Nawaitu Redaksi
Analisis Hukum Vonis MK Umur Capres/Cawapres, Sarat Penyeludupan Hukum
Keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan uji materi tentang usia calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, telah merusak reputasi penegakan hukum konstitusi di Indonesia Sejumlah organisasi dan pakar hukum mengkritik putusan MK tentang uji materi yang mengabulkan permohonan syarat usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) minimal 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah.
Nawaitu Redaksi
Ironi Aturan Kampanye Pemilu, Siapa Bermain dan Diuntungkan?
Gelaran pemilu 2024 memang tidak lama lagi bakal tiba. Sejumlah partai politik, calon anggota legislatif (caleg), serta calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) mulai intens melakukan aksinya. Flyer dan brosur mulai tersebar dimana mana. Spanduk, baliho, hingga Videotron, yang sering disebut sebagai alat peraga kampanye (APK) pun mulai terpampang di hampir seluruh ruas jalan di berbagai kota bahkan sampai pelosok desa.