Jurnalisme investigasi (Tulisan-4)

Pemimpin KPK Lawan Kesadaran Publik

Rabu, 31 Oktober 2018 09:00 WIB
Pemimpin KPK Lawan Kesadaran Publik

Law-Justice.co

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengkritik keras pimpinan KPK yang tidak mengapresiasi temuan tim IndonesiaLeaks soal dugaan perusakan barang bukti penyidikan kasus korupsi yang dilakukan penyidik KPK dari institusi Polri. Sebaliknya, pemimpin KPK memberikan keterangan yang berbeda-beda perihal perusakan barang bukti tersebut. 

Baca juga : 500 Hari Mandek, Novel Angkat Bicara Soal Penyiraman Air Keras

"Ini bagi saya menjadi KPK mengingkari sikap dan perilakunya selama ini, KPK mulai mengingkari dan melawan kesadaran publik. Ini kan bahaya besar ya. Yang ketiga yang menarik adalah setiap orang yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, itu harus dilindungi," tutur Bambang Widjojanto di masjid depan rumahnya di Depok, Jawa Barat usai salat Subuh, Rabu (24/10/2018).

"Bahkan harus diberi hadiah, kan sekarang Pak Jokowi akan memberikan hadiah, intinya dia menginformasikan dan bahkan informasinya itu anonimus bisa, nggak penting itu nama (pelapor), yang penting orangnya dilindungi dulu."

Baca juga : Usman Hamid: Penyitaan Buku Merah Tunjukkan Legitimasi KPK Berkurang

Pernyataan Bambang Widjojanto terkait pernyataan pemimpin KPK, jika mengacu pada liputan tim IndonesiaLeaks, maka yang dimaksud adalah Ketua KPK Agus Raharjo. Ia memang tercatat memberikan keterangan yang berbeda perihal dugaan perusakan barang bukti yang diduga dilakukan Roland Ronaldy dan Harun. 

Perbedaan tersebut terlihat dari wawancara sebelum liputan IndonesiaLeaks diturunkan dan sesudah 5 media yakni Tempo.co, KBR, Jaring, Suara.com, dan Indipenden.id menurunkan temuan mereka.

Baca juga : Ramai-Ramai Menggebuk IndonesiaLeaks dengan Isu Hoaks

Pada 11 Agustus 2018, Agus mengakui kamera CCTV merekam kedua penyidik dari Polri merusak dan menodai buku merah. Namun, pada 10 Oktober 2018, Agus mengatakan Direktorat Pengawas Internal KPK telah memeriksa CCTV, namun penyobekan buku merah tidak terlihat kamera. 

Padahal saat wawancara tim Indonesia Leaks pada Agustus lalu, Agus menyebut rekaman CCTV menjadi dasar pengawas internal untuk memeriksa Roland dan Harun. Keduanya kemudian dikembalikan ke Polri karena dianggap melanggar kode etik.

Pernyataan Agus ketika diwawancarai tim #IndonesiaLeaks pada Sabtu, 11 Agustus 2018. Video milik IndonesiaLeaks

Bambang Widjojanto berpendapat pemimpin KPK semestinya memberikan perlindungan kepada IndonesiaLeaks yang mendapat serangan dari berbagai pihak setelah penerbitan liputan mereka di 5 media. Antara lain Tempo.co, KBR, Jaring, Suara.com, dan Indipenden.id. 

Salah satu serangan tersebut yaitu tudingan hoaks yang disematkan oleh sejumlah orang kepada hasil liputan tim sejumlah media yang berkolaborasi di dalam IndonesiaLeaks. Orang-orang yang menuding antara lain Ketua Setara Institut Hendardi, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dan Mantan Ketua MK Mahfud MD.

Hendardi dalam keterangan resminya dengan jelas mengategorikan isu yang dimunculkan oleh IndonesiaLeaks sebagai hoaks. Salah satu alasannya karena sumber utama yang memberikan dokumentasi BAP Kumala dan Buku Merah, bersifat anonymous.

Pernyataan lebih keras diutarakan oleh Neta S. Pane. Neta mendorong polisi agar lebih agresif untuk mengusut tuntas orang-orang yang terlibat dalam proyek IndonesiaLeaks. 

Mantan Ketua MK Mahfud MD juga menyampaikan ketidakpercayaannya dengan hasil investigasi skandal Buku Merah. Ia lebih memilih percaya dengan KPK. Kalau memang Roland dan Harus terbukti bersalah, kata Mahfud, tentulah KPK telah menjerat mereka dengan pasal yang sama dengan pengacara Fredrich Yunadi dan Lucas.

"Dan itu sama dengan sebenarnya secara perlahan-lahan dan pasti kita sudah menghadirkan lagi semangat kekuasan dari rezim yang dulu meluluhlantahkan bangsa ini. Saya khawatir sekali kalau itu dilakukan, maka tanda-tanda itu semakin menguat, yang jelas membuat bangsa ini masuk ke dalam kubangan kegelapan," imbuh Bambang Widjojanto.

Tidak hanya dituding menyebar hoaks, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Abdul Manan juga digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Kantor Advokasi dan Investigasi Hukum Elvan Gomes dan Rekan. Laporan tersebut kemudian dicabut kembali oleh penggugat meski pengadilan sudah memutuskan hakim yang akan memimpin gugatan tersebut.

Kantor Advokasi dan Investigasi Hukum Elvan Gomes dan Rekan melayangkan gugatan secara perdata terhadap Indonesialeaks yang diwakili Abdul Manan selaku inisiator, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Focus group discussion yang digelar sejumlah lembaga di Taman Ismail Marzuki Jakarta pada Jumat, 26 Oktober 2018 untuk mendukung pelaporan Ketua AJI Abdul Manan.

Di samping itu, Bambang Widjojanto mengingatkan kewajiban pimpinan KPK dalam memberikan informasi yang tepat kepada publik perihal dugaan perusakan barang bukti KPK. Sebab, hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemimpin KPK kepada publik sebagaimana yang diatur Pasal 20 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Adapun bunyi pasal tersebut adalah: 

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;
b. menerbitkan laporan tahunan; dan
c. membuka akses informasi. 

"Nah, kalau pimpinan KPK tidak pruden, tidak berhati-hati di sidang, kan beliau berpotensi tertuduh, menjadi bagian dari kejahatan itu, itu akan sangat mengerikan. Kan kita harus jaga kehormatan KPK, KPK harus dijaga sepak terjangnya, jangan sampai ada hubungannya. Yang melihat itu kan bukan cuman yang melakukan itu, yang melakukan penyobekan itu, kan ada yang lain lagi, bukan hanya CCTV, kenapa dia tidak pernah jawab itu."

Lebih lanjut, Bambang Widjojanto juga mempertanyakan perubahan kedua penyidik dari Polri tersebut pada era kepemimpinan lembaga antirasuah tersebut. Sebab, ia menjelaskan Roland dan Harun merupakan penyidik yang berkompetensi dan berprestasi saat ia memimpin KPK.

"Harun termasuk salah satu orang yang bekerja bersama saya itu sampai nangkap kakaknya Anggoro, Anggodo yang dari China itu, dia yang tangkap. Menurut saya, secara kompetensi, mereka oke-oke aja sih, sekarang kalau ada perubahan seperti itu, pastikan ada pertanyaan, ada sesuatu? orang kan nggak mungkin berubah tiba-tiba, mendadak dangdutkan nggak."

Dewan Pers: Pernyataan Tentang IndonesiaLeaks Dipelintir
Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar menampik kabar yang memberitakan bahwa lembaganya menganggap hasil liputan bersama tim IndonesiaLeaks bukan merupakan produk jurnalistik. Dewan Pers, kata dia, justru berkeyakinan sebaliknya.

Ahmad Djauhar mengatakan, hasil liputan investigasi bersama beberapa media yang tergabung dalam platform IndonesiaLeaks sudah memenuhi standar jurnalisme investigatif. Karena itu, Dewan Pers berkeyakinan, hasil liputan itu adalah murni karya jurnalistik.

“Menurut kami, mereka sudah bekerja berdasarkan prinsip jurnalisme. Ya sudah. Wong mereka berdasarkan fakta dan konfirmasi. Enggak sembarangan mengedarkan hoaks,” kata dia kepada Law-justice.co ketika ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (24/10/18).

Menurut dia, beberapa pernyataan dari Dewan Pers sempat dipelintir untuk menggiring opini bahwa hasil liputan tim IndonesiaLeaks adalah hoaks semata.

“Saya kira itu dipelintir. Enggak seperti itu. Mereka bekerja berdasarkan fakta. Media massanya juga enggak sembarangan kan. Media arus utama kebanyakan. Bagaimana?” ucapnya.

Dia berkeyakinan, banyak pihak yang merasa terganggu dengan hasil liputan IndonesiaLeaks. Kemudian berupaya membelokkannya ke isu hoaks.

“Menurut saya banyak yang ketakutan ya. Sengaja dibelokkan ritmenya (ke arah hoaks). Tapi sebenarnya Dewan Pers menganggap itu sebagai produk jurnalistik,” tegas Ahmad.

Sebelumnya beredar informasi di beberapa media daring yang memberitakan pernyataan ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo tentang IndonesiaLeaks. Dewan Pers dianggap telah mengeluarkan pernyataan bahwa liputan tim IndonesiaLeaks bukanlah produk jurnalistik.

Yang betul, kata Ahmad Djauhar, Dewan Pers berencana memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab atas platform IndonesiaLeaks. Pemanggilan itu terkait banyaknya laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan.

Namun pemanggilan itu bukan berarti Dewan Pers menyatakan hasil liputan tim indonesiaLeaks adalah hoaks. Semata-mata untuk mengklarifikasi dugaan para pelapor.

IndonesiaLeaks merupakan platform bersama tempat informan publik berbagi data-data dan informasi penting tentang isu-isu strategis. Data atau informasi itu nantinya ditindaklanjuti dengankerja-kerja jurnalistik oleh beberapa media yang tergabung di dalamnya.

IndonesiaLeaks diinisiator oleh Aliansi Jurnalis Independen, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara, Tempo Institut, dan Free Press Unlimited. Digagas awal tahun 2017 dan resmi dilaunching pada 14 Desember 2017. 

Beberapa media yang tergabung di dalamnya adalah Tempo, KBR, Suara.com, Bisnis Indonesia, Liputan6, The Jakarta Post, CNN TV, Independen.id, dan Jaring.id.

IndonesiaLeaks juga memiliki mitra kerja dari beberapa organisasi publik, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum Pers, Auriga, Greenpeace, dan Change.org.

Liputan soal dugaan perusakan barang bukti KPK atau yang kemudian dikennal buku merah itu merupakan karya pertama kolaborasi sejumlah media yang tergabung dalam IndonesiaLeaks. Liputan tersebut mengungkap dugaan perusakan barang bukti penyidikan kasus korupsi yang dilakukan penyidik KPK dari institusi Polri. 

Kedua penyidik itu yaitu Roland Ronaldy dan Harun. Mereka kemudian dikembalikan ke institusi Polri karena dianggap melanggar kode etik. Barang bukti yang dirusak diduga berkaitan dengan Kapolri Tito Karnavian saat menjabat Kapolda Metro Jaya. 

Buku catatan keuangan itu didapat KPK saat menggeledah kantor Basuki Hariman, importir daging yang terseret kasus Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar pada awal tahun 2017 lalu. Buku itu dibuat staf keuangan perusahaan milik Basuki yaitu Kumala Dewi Sumartono.

Basuki dituding menyuap Patrialis untuk memenangkan perkara uji materi UU no 14/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam buku tersebut, juga tertulis aliran dana ke 68 pejabat negara seperti kepolisian, bea cukai, kementerian.

 

Sumber IndonesiaLeaks

(Tim Liputan Investigasi\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar