Kuasa Hukum:

Pelaporan Jubir ke Polisi Sebagai Upaya Kriminalisasi KY

Kamis, 06 Desember 2018 10:33 WIB
Pelaporan Jubir ke Polisi Sebagai Upaya Kriminalisasi KY

Farid Wajdi, Jubir Komisi Yudisial (foto: Panjimas)

Kuasa hukum juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi, Denny Ardiansyah Lubis menilai pelaporan kliennya ke Kepolisian Daerah Metro Jaya merupakan upaya kriminalisasi terhadap KY. Menurutnya, sengketa tersebut menjadi kewenangan Dewan Pers, karena Farid memberikan pernyataan kepada pers untuk menjalankan tugasnya sebagai juru bicara KY.

Baca juga : Polsek Ciracas Dibakar, 7 Tahanan Dievakuasi ke Polda Metro Jaya

Farid dilaporkan oleh Syamsul Ma'arif dan Cicut Setiarso karena diduga mencemarkan nama baik 64 hakim Mahkamah Agung terkait pungutan iuran wajib untuk menyukseskan turnamen tenis yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung di Bali.

"Ini adalah upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap KY. Karena, kami merujuk surat dari dewan pers yang tegas jelas nyata menyatakan bahwa peristiwa ini adalah peristiw pers. Kemudian merujuk pada UU pers tentang kebebasan dalam pers, kemerdekaan menyampaikan pendapat," Lubis di Mapolda Metro Jaya, Rabu (5/12/2018) malam.

Baca juga : Jual Blangko EKTP, Anak Pejabat Disdukcapil Lampung Jadi Tersangka

Ia melanjutkan, ada kesepakatan antara Polri dengan Dewan Pers, dimana sengketa pers harus diselesaikan melalui mekanisme yang tunduk pada UU Pers. Menurut UU tersebut, Dewan Pers diberi kewenangan penuh untuk menyelesaikannya.

"Ini merupakan bentuk kriminalisasi yang membahayakan narasumber dalam kepentingan kapasitas hukumnya, lalu mengancam kebebasan pers dalam menyampaikan pemberitaan," ujarnya.

Baca juga : Berkas Kasus Ratna Sarumpaet akan Dilimpahkan Kembali ke Kejati

Lubis menegaskan bahwa kedudukan Farid saat menyampaikan pernyataan adalah sebagai juru bicara, dan yang menanyakannya adalah Kompas. Jawaban yang disampaikan oleh Farid berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan Kompas kepadanya.

"Oleh karenanya ini perlu perlindungan hukum terhadap narsum (narasumber), lalu melindungi kebebasan menyampaikan pendapat di depan publik," tegasnya. Karena Polisi dinilai tak pantas menanganinya, Lubis dan kawan-kawan meminta penanganan kasus tersebut segera dihentikan.

"Kita meminta supaya secara tegas, untuk segera dihentikan, dan diserahkan sesuai dengan UU pers," katanya. 

Sementara itu, Farid yang memenuhi panggilan Polisi untuk kedua kalinya mengaku keberatan dengan sejumlah pertanyaan penyidik Polda Metro. "Bukan tolak, tapi keberatan, karena saya tidak boleh menolak pertanyaan, saya hanya boleh menyatakan keberatan kalau sudah menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi yang sifatnya sangat teknis," katanya.

Ketika ditanya terkait kelanjutan dari dugaan pungutan iuran wajib untuk turnamen tenis tersebut, Farid enggan membahasnya. "Saya anggap suatu yang tidak relevan saya jawab, merupakan sifatnya teknis tugas dan fungsi, saya tidak jawab," tandas Farid.

Kasus ini bermula ketika Farid memberikan pernyataan kepada Kompas. Ia menyebut ada persoalan terkait keluhan hakim di daerah, akibat adanya kewajiban membayar iuran untuk mendukung turnamen tenis di lingkungan pengadilan.

Menanggapi pernyataan tersebut,  Cicut Sutiarso dan Syamsul Ma'arif selaku perwakilan hakim MA melaporkan Farid ke Polda Metro Jaya. Perkembangannya hingga saat ini adalah sudah masuk ke tahap penyidikan. Farid menjadi terlapor, dan saat ini statusnya masih sebagai saksi.

(Nikolaus Tolen\Reko Alum)
Share:


Berita Terkait

Komentar