Pajak Tinggi Bisa Solusi Atasi Kemacetan Ibu Kota

Jumat, 11 Januari 2019 21:00 WIB
Pajak Tinggi Bisa Solusi Atasi Kemacetan Ibu Kota

Kondisi kemacetan di Jakarta (beritagard.id)

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Rissalwan Habdy Lubis mengemukakan, untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta perlu dilakukan dengan mengurangi pembelian kendaraan dan menaikkan pajak.

Baca juga : Jakarta Masuk Kategori Waspada DBD pada Februari

"Sejak zaman Gubernur Sutiyoso saya konsisten bilang, macet di Jakarta itu susah untuk ditekan gubernur karena penjualannya (penjualan kendaraan dari luar ke dalam negeri) itu terjadi terus. Saya rasa justru dengan bertambahnya kendaraan, produksi dan distribusi ekonomi jadi terganggu," kata Rissalwan di Jakarta, Jumat (11/1).

Rissalwan mengatakan jika pembelian kendaraan dibatasi atau dikurangi, maka pemasukan pajak juga akan berdampak. Namun hal itu masih bisa diakali dengan cara menaikkan pajak kendaraan.

Baca juga : Diskusi Kultur HAM 2019

Padahal ada aturan resmi yang menetapkan bahwa pembelian mobil baru bisa dilakukan jika membayar uang muka atau DP sebanyak 30 persen. Tapi nyatanya masyarakat masih bisa membeli mobil dengan hanya uang Rp5 juta sebagai uang muka.

Kedua, solusi lain, yaitu dengan memberhentikan kendaraan beroperasi jika usia kendaraan sudah sangat tua.

Baca juga : "Swing Voters" dari Alumni SMA Se-Jakarta Dukung Capres-Cawapres 01

"Negara maju ada pembatasan kendaraan, seperti di Singapura. Ada pembatasan umur kendaraan juga, kalau sudah tua kendaraan 'dimatiin' atau jadi barang mewah (vintage item). Mobil-mobil tua itu masuk 'vintage item' dan harganya juga tinggi," katanya.

Dua solusi yang dipaparkan Rissalwan dalam rangka mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalanan Jakarta sebagai bentuk saran atas keputusan Pemerintah DKI yang menaikkan tarif jasa layanan parkir bagi PNS DKI di IRTI Monas.

Kebijakan kenaikan tarif parkir dianggap tidak efektif bagi Rissalwan sebab pengendara tetap akan mencari tempat parkir yang bisa menampung kendaraannya meski jaraknya jauh.

Seharusnya, kata Rissalwan, perilaku PNS yang terkesan mewah dengan mengendarai mobil itu dicegah dari gaya hidupnya dan memfasilitasi dengan kendaraan umum yang memadai dan layak.

Tarif parkir di IRTI Monas sebelum terbilang murah, yakni Rp68 ribu untuk roda empat Rp22 ribu untuk roda dua.

Mulai tanggal 15 Januari 2019 tarif akan berlaku untuk roda empat Rp550.000 per bulan dan roda dua Rp352.000 per bulan.
 

(Marselinus Gual\Marselinus Gual)
Share:


Berita Terkait

Jakarta Masuk Kategori Waspada DBD pada Februari

Diskusi Kultur HAM 2019

Komentar