Otonomi Daerah Jadi Ladang Korupsi Pejabat?

Selasa, 26 Desember 2017 12:30 WIB
Otonomi Daerah Jadi Ladang Korupsi Pejabat?

Ilustrasi (Foto: Ist)

Presiden ke dua RI, Soeharto,  menjalankan pemerintahannya secara keras dan terpusat selama 32 tahun berkuasa. Semua kebijakan dikendalikan dari Jakarta yang mengakibatkan tumbuh suburnya praktik korupsi di negara ini. Peraturan daerah yang cenderung dibuat dengan menggunakan parameter dari pusat, menyebabkan banyak strategi tidak tepat sasaran yang akhirnya hanya menguntungkan segelintir orang. Beruntung, dengan adanya reformasi, saat ini daerah-daerah diberi kepercayaan penuh untuk mengelola dan mengatur pemerintahannya sendiri. 

Di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terma yang dimaksud otonomi daerah adalah hak, wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya pemerintah daerah yang awalnya hanya manut pada Jakarta, pasca reformasi tiba-tiba diberi kekuasaan luas untuk mengatur daerahnya sendiri. Kekuasaan yang lebih besar juga berarti porsi dan akses kekuasaan atas anggaran besar. Nah disinilah godaan korupsi menghantui pemimpin di daerah.

Otonomi daerah yang dilahirkan reformasi, menghadapi tantangan berupa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Kita tahu bersama, ongkos politik sistem pemilihan umum di Indonesia sangat mahal. Artinya kepala daerah yang mencalonkan diri, terlebih dia tidak popular dimata masyarakat, harus jor-joran mengeluarkan modal kampanye untuk menggerakkan mesin tim suksesnya. Saat terpilih menjadi bupati atau gubernur yang kita semua sudah tahu gajinya tidak seberapa, kepala daerah tersebut pasti tidak mau rugi. Jabatan yang diemban akan menjadi sarana mengembalikan uang yang telah dikeluarkan semasa kampanye.

Hingga akhir Maret 2016, dari 541 kepala daerah, ada 360 kepala daerah terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di berbagai tingkatan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga yang sudah diputus oleh pengadilan tipikor sebagai terpidana. Data yang dipaparkan ICW menunjukkan, otonomi dan anggaran yang ditranfer ke didaerah, berbanding lurus dengan maraknya tingkat korupsi di daerah.

Periode 2004-2012, ada lima gubernur, satu wakil gubernur, lima orang wali kota, empat orang wakil wali kota, dua bupati dan delapan wakil bupati yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Data dari kementerian dalam Negeri menghimpun, dari 524 kepala daerah yang terlilit kasus korupsi, 70% dinyatakan bersalah atas tuduhan mereka. Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kepala daerah akses yang luas kepada anggaran, akhirnya benar-benar menjadi pupuk penyubur korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, telah menempatkan status kedudukan kepala daerah sebagai penyelenggara negara. Jika kepala daerah yang telah diberi kepercayaan undang-undang ternyata menjadi terdepan dalam pelaku praktik korupsi, itu artinya otonomi daerah hanyalah fasilitas menggiurkan yang mengantarkan uang rakyat ke mulut para koruptor. Harapan pembangunan lebih adil dan merata hanya menjadi omong kosong belaka.

Anggaran pembangunan daerah yang besar dan dikelola secara mandiri, merupakan kesempatan emas untuk memajukan masyarakat daerah. Reformasi dibidang politik dan ekonomi, tidak boleh berjalan sendiri tanpa reformasi hukum. Kewenangan politik besar yang dimiliki kepala daerah tanpa diikuti mental transparan dan bertanggungjawab, hanya melahirkan pemimpin daerah yang korup. Dana dari pusat ke daerah hanya menjadi ajang bancakan Bupati, walikota, dan Gubernur yang seharusnya mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Reformasi birokrasi masih menjadi kendala utama dalam menyelengarakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kuatnya koneksi penegak hukum dan penguasa politik di daerah, membuat hukum menjadi tumpul tak berdaya. Otonomi yang digadang-gadang menjadi jembatan emas pembangunan, ternyata dibajak para garong uang rakyat. Akhirnya rakyat dibiarkan pasif, buta informasi dan mesti tidak berdaya menjumpai anggaran yang seharusnya untuk mereka tapi malah masuk ke kantong bupati dan walikotanya. Sungguh otonomi daerah melahirkan ironi memuakkan dan lading para maling untuk berpesta fora berlomba menggondol anggaran masyarakat

Karena jauh dari pengawasan, praktik korupsi tidak hanya dilakukan para ‘’raja kecil’’ daerah, tapi sudah masuk ke Lembaga legislatif yang notabene berisi wakil-wakil masyarakat. Saking kuatnya jaringan politik maling di daerah, tidak jarang aparat penegak hukum di daerah tidak mampu berbuat apa-apa. Beberapa penegak hukum malah ikut-ikutan bersekongkol dengan penguasa daerah untuk memuluskan jalannya korupsi.

‘’Pada Jumat (17/3/2017) penyidik KPK memeriksa satu orang mantan Dandim Kota Madiun dan enam mantan Kapolres yang menjabat saat Bambang Irianto menjadi Wali Kota Madiun," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah sebagaimana yang diberitakan Kompas.

Gedung KPK (foto: Edunews)

Seorang saksi pada 22 februari 2017 dalam sidang tindak pidana korupsi dengan tersangka Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian memberi keterangan "Saya diminta untuk menyiapkan THR ke Kapolres dan Kejari beserta staf mereka", sebagaimana yang diberitakan Tempo. Fakta dilapangan sungguh mencengangkan. Ironis, penangkap maling yang harusnya berdiri tegak melawan penggarongan uang rakyat, ternyata malah bersekutu dan bareng-bareng membawa lari uang masyarakat. Apa yang lebih buruk dari polisi yang bekerjasama dengan maling?

Biaya pencalonan dan mengikuti konstelasi politik mahal, maka pemenang pemilu berpikir bagaimana caranya dapat mengembalikan modal yang selama ini ia keluarkan. Kepala daerah yang wilayahnya jauh dari ibukota, merasa pengawasan dan pantauan lembaga penegak hukum yang kredibel seperti KPK tidak sampai di daerah. Akhirnya kepala daerah merasa leluasa mencuri uang masyarakat. Untuk memuluskan aksinya, kepala daerah berusaha melobi apparat penegak hukum atau pejabat tinggi di daerah, supaya aman dan secara politik semua pihak ‘’sama-sama tahu’’. Jika bupati sudah mampu ‘’mengamankan’’ kapolres atau dandim, maka semua untung dan tidak perlu lagi ada yang dikhawatirkan.

Reformasi yang membawa gairah keterbukaan dan kemandirian daerah jangan sampai meluap tanpa kendali. Otonomi bila tidak dibarengi komitmen penegak hukum, hanya memunculkan tikus-tikus rakus yang dengan senang hati diberikan kue anggaran besar. Secara umum, angka melek informasi dan politik masyarakat daerah adalah rendah. Praktik korupsi yang dilakukan bupatinya seringkali tidak terpantau oleh masyarakat. Warganet yang diharapkan menjadi komunitas kritis dan melek kebijakan, seringkali dibodohi oleh media di daerah yang tidak kredibel.

Otonomi daerah tanpa memperkuat sistem pencegahan, berpotensi besar membuka kran-kran kebocoran anggaran. Bila pemerintah pusat tidak mampu membangun sistem kompetisi politik yang selektif dan menjamin integritas calon, pemilihan umum pasti hanya dimenangkan mereka yang mempunyai modal, mesin birokrasi dan dekat dengan media. Bila sistem pilkadanya tidak diubah, maling yang punya duitpun bisa menjadi kepala daerah.

 

(Muhammad Mu'alimin\Reko Alum)
Share:


Komentar