Ombudsman Usut Kasus Pencegahan Mahasiswi di Bandara El tari Kupang

Sabtu, 12 Januari 2019 13:00 WIB
Ombudsman Usut Kasus Pencegahan Mahasiswi di Bandara El tari Kupang

Bandara El Tari Kupang (Kompas.com)

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusut kasus pencegahan keberangkatan seorang mahasiswi bernama Selfiana Etidena oleh Tim Gugus Tugas Antiperdagangan Orang ketika melakukan transit di Bandara El Tari Kupang.

Baca juga : Ombudsman Temukan Maladministrasi Pencekalan Mahasiswi asal Alor

"Tim reaksi cepat Ombudsman pada Kamis dan Jumat lalu telah melakukan pemeriksaan langsung ke Dinas Nakertrans Provinsi NTT dan Angkasa Pura terkait pencegahan keberangkatan mahasiswi yang melakukan transit di Bandara El Tari," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT Darius Beda Daton kepada Antara di Kupang, Sabtu (11/1).

Sebelumnya, Tim Gugus Tugas Antiperdagangan Orang mencegah keberangakatan seorang mahasiswa asal Kabupaten Alor di Bandara El Tari Kupang pada 4 Januari 2019.

Baca juga : Penjelasan Imigrasi Soal Pencari Suaka Berkeliaran Bebas di Kupang

Mahasiswi tersebut dicegah keberangkatannya ketika sedang melakukan transit penerbangan dalam perjalanan dari Kalabahi, Kabupaten Alor hendak menuju Yogyakarta.

Terkait kasus ini, Ombudsman NTT sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik langsung menerjunkan tim untuk memeriksa langsung kondisi di lapangan.

Baca juga : Ombudsman: Pelayanan Pasien Kanker di Kupang Terhambat Stok Obat

"Beberapa instansi ada di dalam gugus tugas itu, ditambah dengan berita acara pemeriksaan semua pihak," katanya. 

Darius mengatakan, pihaknya akan melihat apakah tindakan petugas mencegah keberangkatan itu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No 294/2014 tentang Gugus Tugas Antiperdagangan Orang, dan prosedur standar operasional atau tidak. 

Pihaknya juga akan memberi masukan kepada gubernur setempat tentang larangan kerja antardaerah dan perbaikan standar operasional gugus tugas agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) yang disusun, akan jelas masalah sistemik seperti apa yang terjadi dalam kasus pencekalan tersebut dan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki.

"Dalam satu dua hari ke depan sudah ada laporan akhir hasil pemeriksaan yang diserahkan ke pemerintah provinsi," katanya.
 

(Marselinus Gual\Marselinus Gual)
Share:


Berita Terkait

Komentar