Perkawinan Usia Anak (Tulisan 1)

Nikah Muda Gerogoti Bonus Demografi Indonesia

Rabu, 01 Agustus 2018 16:22 WIB
Nikah Muda Gerogoti Bonus Demografi Indonesia

Launching Indonesia Tanpa Pacaran di Tangerang, Banten pada Minggu (29/7/2018). Foto: law-justice.co/rimba

Setiap jam ada enam belas anak perempuan di Indonesia yang berusia di bawah 18 tahun menikah. Hal tersebut berdasar laporan Badan PBB untuk Perlindungan Anak (Unicef) yang bekerjasama dengan BPS. Laporan itu dirilis awal tahun lalu berdasar data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2015.

Baca juga : Gerakan Pro Nikah Muda Baiat 500an Remaja

Jumlah perkawinan anak atau nikah muda tersebut berpotensi bertambah dan merampas bonus demografi Indonesia yang akan memuncak pada 2030. Salah satu potensi itu bisa muncul dari maraknya kampanye nikah muda di berbagai media sosial.

Sebut saja contohnya akun di Instagram @gerakanmenikahmuda dan @indonesiatanpapacaran yang masing-masing memiliki 358 ribu pengikut dan hampir 700 ribu pengikut. Kedua akun tersebut disebut pemiliknya terus bertambah hampir 2 ribuan pengikut setiap harinya.

Baca juga : Batas Usia Nikah Terlalu Rendah, Perempuan dan Anak-Anak Dirugikan

Hal itu belum termasuk halaman nikah muda di facebook yang disukai lebih dari 33 ribu akun dan sejumlah akun twitter yang juga mengkampanyekan nikah muda. Artinya kampanye nikah muda cukup gencar dikampanyekan oleh golongan tertentu di berbagai media sosial.

“Biasanya setiap hari kita punya target meningkatnya 2000-5000 dalam satu hari itu target bersama tim,” tutur Inisiator @gerakanmenikahmuda dan @indonesiatanpapacaran, La Ode Munafar, Jumat (27/7/2018).

Baca juga : Pernikahan Usia Belia, Solusi Hindari Zina?

Gerakan yang digagas La Ode Munafar ini juga efektif. Itu terlihat dari usia para pengikut kedua akun tersebut yang berkisar antara 15-25 tahun.

“Jadi ada anak sekolah, jadi anak sekolah itu kebanyakan sih secara umum kelas 2-3 SMA sampai dengan anak kuliahan yang semester-semester 1-2 itu paling banyaknya di antara kita,” tambah Munafar.

Ratusan remaja hadir dalam launching Indonesia Tanpa Pacaran di Masjid Al-Jabar, Karawaci, Tangerang, Provinsi Banten. Foto: law-justice.co/Rimba

Jadi cukup jelas, gerakan kampanye nikah muda tersebut menyasar anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian perempuan atau laki-laki yang menikah sebelum 18 tahun dapat dikategorikan sebagai perkawinan anak.

Realitas tersebut tentu perlu menjadi catatan pemerintah dan pemerhati anak di Indonesia jika berkaca pada data Unicef dan BPS di atas. Jika tidak, bonus demografi yang digadang-gadang pemerintah hanya akan menjadi masalah baru bagi Indonesia di kemudian hari. Atau bisa diibaratkan “senjata makan tuan”.

Dampak dari perkawinan anak ini dari penelusuran law-justice.co, dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Grafis laporan BPS dan Unicef.

Dari sektor kesehatan, Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Eni Gustina menjelaskan, pernikahan anak dapat berdampak pada meningkatnya angka kematian ibu usia muda setiap tahunnya.

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015 menyebutkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Dalam 1 jam, Indonesia kehilangan 2 ibu dan 8 bayi baru lahir akibat kematian yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah

Berdasarkan data Kemenkes, 6 % kematian ibu di Indonesia disumbang oleh umur di bawah 20 tahun. Kemudian 25 % kematian ibu di Indonesia itu di atas usia 35 tahun.

“Tapi, yang 25 % itu setelah kami analisa ternyata lebih dari separuhnya itu karena ibu yang menikahnya di bawah 20 tahun. Artinya, bahwa resiko kematian ibu yang menikah di bawah usia 20 tahun itu bukan hanya pada masa kehamilan pertama. Tetapi juga dapat berisiko pasca kelahiran pertama. Jadi dampaknya berkelanjutan,” jelas Eni Gustina kepada law-justice.co, Jumat (27/8).

Eni menambahkan pernikahan anak juga menjadi penyebab terbesar terjadinya kanker serviks pada perempuan karena berhubungan seks di bawah usia 20 tahun.

“Artinya jika UU perkawinan itu batas minimalnya usia 16 tahun, sama halnya menginginkan perempuan-perempuan Indonesia itu menderita serviks pada 20 tahun ke depan,” imbuhnya.

Dari sisi pendidikan, Aktivis pendidikan dan perempuan, Dewi Candraningrum mengatakan, perkawinan anak mengakibatkan kemunduran di bidang pendidikan. Sebab anak perempuan yang nikah muda akan disibukkan dengan urusan domestik sehingga pendidikan mereka terabaikan.

“Hal ini diperparah dengan adanya penolakan atas pendidikan SRHR (sexual and reproductive health and rights) dalam kurikulum pendidikan Indonesia telah meningkatkan jumlah pernikahan anak karena kemudian seksualitas dan kesehatan reproduksi menjadi tabu besar,” jelas Dewi kepada law-justice.co, Kamis (26/7).

Berdasarkan temuan dari studi literatur yang dilakukan oleh Plan International, 85 persen anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah.  Jadi, putus sekolah ataupun tamat di jenjang sekolah dasar akan mendorong seorang anak perempuan untuk dinikahkan atau sebaliknya, anak perempuan dinikahkan untuk mengakhiri sekolahnya

Kritik yang sama soal pendidikan juga disampaikan Ketua Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI), Prijono Tjiptoherijanto. Menurut Prijono, pemerintah telah terlambat dalam menyiapkan generasi Indonesia untuk menghadapi bonus demografi.

“Kenyataannya program wajib belajar 9 tahun saja belum tercapai. Secara keseluruhan yang sudah tercapai baru wajib belajar 6 tahun artinya rata-rata masih tamatan SD. Di mana-mana kalau pendidikan itu rendah ya pasti kualitas manusianya rendah,” jelas Prijono kepada law-justice.co.

Karena itu, Prijono menilai bonus demografi Indonesia yang akan memuncak pada 2030, belum tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015. Grafis: laporan BPS dan Unicef

Sebagai lanjutan Analisa Prijono, peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan peluang Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi juga terbilang kecil. Sebab kata dia, 60 persen dari angkatan kerja Indonesia saat ini sebagian besar merupakan lulusan SMP. Dengan tingkat pendidikan tersebut, generasi muda Indonesia diperkirakan tidak akan mampu bersaing dengan pekerja dari negara lain di era perkembangan digital.

“Jadi dari sisi tenaga kerja, kita memang masih rendah kualitasnya. Sudah mulai dibalap oleh Vietnam, Thailand, Filipina. Kita mulai tertinggal di ASEAN,” jelas Bhima kepada law-justice.co, Rabu (25/7).

Bhima menambahkan peluang lapangan kerja di Indonesia juga tidak sepadan dengan angkatan kerja di Indonesia yang tinggi. Belum lagi, ekonomi Indonesia saat ini mulai bergeser ke sektor jasa yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja.

“Harusnya yang didorong industri manufatur dan pertanian. Jadi kalau industri pertanian dan manufaktur naik akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Tapi kalau dia turun, bisa jadi bukan bonus demografi, tapi bencana pengangguran masal 2030.”

Selain itu, kesempatan Indonesia untuk menyalip ekonomi negara-negara maju seperti yang diprediksi perusahaan jasa professional PricewaterhouseCoopers (PwC) bisa terhambat.

Menurut PwC, perekonomian Indonesia akan berada di peringkat ke-5 pada tahun 2030 dengan perkiraan nilai GDP US$5.424 miliar. Peringkat Indonesia diperkirakan akan naik lagi ke posisi ke-4 pada 2050 dengan nilai GDP US$10.502 miliar.

“Kalau prediksi orang kan 2030, Indonesia nomor 5 besar dunia dilihat dari segi PDB. Ya cuman kan tadi ya proyeksi-proyeksi itu kan estimasinya positif semua, tapi kalau jadi bencana ya tidak jadi negara besar di dunia.”

Di samping itu, kata Bhima pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tumbuh di atas 5 persen untuk dapat menyalip perekonomian negara-negara maju pada 2030.

"Kalau tidak produktif ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terjebak di 5 persen. Artinya kita masuk jebakan kelas menengah pada tahun 2030, middle income trap kan.  Ya sudah negara pendapatan menengah terus, tidak jadi negara maju."

Dengan penjelasan di atas, maka jelas perkawinan usia anak di Indonesia akan menggerogoti bonus demografi yang dimiliki Indonesia melalui 3 sektor yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Sumber grafis: Indef

Namun demikian, penelusuran law-justice.co belum menemukan strategi dari pemerintah dan kelompok moderat yang mumpuni untuk membendung kampanye nikah muda, terutama di media sosial.

Baik pemerintah maupun kelompok moderat saat ini masih berkutat pada advokasi kebijakan dengan target menaikkan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Meskipun upaya tersebut telah gagal dengan ditolaknya permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2014.

Di sisi lain, pendukung nikah muda seperti La Ode Munafar terus konsisten membuat dan mempublikasikan konten yang mengkampanyekan nikah muda di media sosial setiap 45 menit dan mendapat perhatian dari ribuan pengikutnya.

Kampanye di media sosial juga mampu ditransformasikan ke dalam pertemuan langsung seperti yang terlihat di acara “Launching Indonesia Tanpa Pacaran Chapter Tangerang” pada Minggu (29/7) lalu di Masjid Al-Jabar, Karawaci, Tangerang, Provinsi Banten. Acara tersebut dihadiri dihadiri sekitar 500 orang yang sebagian besar perempuan yang masih berstatus pelajar SMA.

 

Reporter: Hartanto Ardi Saputra, Januardi Husin, Teguh Vicky Andrew, Muhammad Mu'alimin

(Tim Liputan Investigasi\Sasmito Madrim)
Share:


Berita Terkait

Gerakan Pro Nikah Muda Baiat 500an Remaja

Pernikahan Usia Belia, Solusi Hindari Zina?

Komentar