Calon Presiden Nomor Urut 01, Anies Baswedan kembali memaparkan ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia.
Intervensi Presiden Joko Widodo dalam Pilpres yang cenderung mendukung paslon 02 Prabowo-Gibran RR dinilai oleh aktifis HAM Usman Hamid sebagai sikap plintat-plintut presiden. Di satu sisi pernah menjanjikan penuntasan kasus pelanggaran HAM Berat, termasuk penculikan aktifis. Namun, memberikan karpet kepada Prabowo, yang diindikasikan terlibat penculikan aktifis, menjadi Capres berpasangan dengan anaknya.
Komunitas alumni dan civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah, mengkritik Presiden Joko Widodo terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dan kondisi pengelolaan pemerintahan serta demokrasi di Indonesia.
Bicara di elemen pergerakan kampus, isu pemakzulan Jokowi ini dinilai tak cukup masif dibicarakan. Gielbran Noor berkata ada selisih pendapat dalam gerakan mahasiswa terkait isu tersebut. Ketua BEM UGM periode 2023 ini mengatakan isu pemakzulan tidak begitu populer di kalangan mahasiswa, meski berembus narasi bahwa Pemilu 2024 tidak akan berjalan jujur dan adil apabila Jokowi masih menjabat presiden.
Ucapan terang-terangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal keberpihakannya dalam Pilpres 2024 dinilai bisa menjadi pintu masuk pemakzulan. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menekankan wacana pemakzulan Jokowi yang belakangan mencuat sangat bisa direalisasikan.
Seorang guru honorer di SD Inpres Kalo Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Verawati mendapat sorotan dari banyak pihak dalam beberapa waktu terakhir.
Ratusan orang terdiri dari aktivis, mahasiswa berbagai kampus, masyarakat hingga akademisi menyatakan, menolak pelanggar hak asasi manusia (HAM), politik dinasti, dan neo Orde Baru (Orba) dalam konsolidasi prodemokrasi di Jakarta, Minggu (21/1).
Maraknya kecelakaan kereta api belakangan ini dinilai tak lepas dari manajemen serta sumber daya manusia (SDM) yang menuntut untuk terus diperbarui. Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI Muhammad Fauzi usai rapat gabungan Menteri Perhubungan, PUPR, BMKG, Basarnas dan Kepolisian di Komisi V DPR RI, Kamis (18/01/2024).
Warga Kampung Bayam Terus Melawan, Tolak Penggusuran dan Kriminalisasi
Sejumlah organisasi aktivis melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ombudsman, lantaran selama 9 tahun pemerintahanya telah mengabaikan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 2009 menyangkut penyelesaian kasus penghilangan aktivis secara paksa pada 1997-1998.