Muladi: Menggugat 100 Tahun KUHP Kolonial di Indonesia

Kamis, 22 November 2018 12:08 WIB
Muladi: Menggugat 100 Tahun KUHP Kolonial di Indonesia

Muladi (Law-justice.co/Robinsar Nainggolan)

Pengantar redaksi: sebagai pakar hukum pidana, Muladi sama sekali tak bangga dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk kolonial. Baginya, pengesahan RKUHP sebelum Pilpres 2019 merupakan harga mati sebagai bukti kedaulatan bangsa. Laporan selengkapnya ditulis reporter Law-justice.co Hartanto Ardi Saputra.

Baca juga : Referendum Hukuman Mati Bisa Dititipkan Pemilu 2019

***

Rabu, 24 Oktober 2018 siang, Law-justice.co menemui Muladi di kediamannya di kawasan Mayestik, Jakarta Selatan. Muladi merupakan satu di antara ribuan pakar hukum pidana di Indonesia yang memiliki pengalaman segudang. Pria kelahiran Solo, 26 Mei 1943 ini, memulai sepak terjangnya di bidang ilmu hukum pidana dengan menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Baca juga : Setengah Hati ‘Indonesian Way’ Hukuman Mati

Nada bicaranya meninggi ketika disinggung mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).  Ia mengaku geram terhadap DPR RI yang tak kunjung mengesahkan RKUHP.

“Tahun politik 2019 ini menjadi ancaman serius terhadap disahkannya RKUHP. Saya protes keras terhadap anggota DPR dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham),” ujar Muladi membuka pembicaraan.

Baca juga : Pemerintah Dinilai Tak Transparan Bahas RKUHP

Muladi meraih gelar Sarjana Hukum (Hukum Pidana), dari Universitas Diponegoro, Semarang, pada 1968. Semasa mahasiswa, Muladi aktif sebagai Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), sejak 1963-1968. Ia juga tercatat sebagai Komandan Batalyon IV, Resimen Mahasiwa Semarang, 1964-1967.

“Saya dulu memilih bidang hukum karena ayah saya polisi pensiun tahun 1965. Beliau pesan kepada saya agar sekolah hukum. Awalnya saya disuruh masuk polisi, tapi saya tidak mau. Tapi saya buktikan sekarang menjadi gurunya Polisi,” ujarnya seraya tersenyum.

Kemudian setelah mendapat gelar sarjana hukum, ia bekerja menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan merangkap sebagai Staf Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Tahun 1974, dia mengikuti Kursus Dosen Kewiraan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas). Karir Muladi kian terus menanjak, hingga menjabat Pembantu Dekan III, Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, selama 1977-1978.

Ia kemudian berkesempatan menuntut ilmu ke Eropa dengan mengikuti Kursus Lengkap Hak Asasi Manusia pada International Institute of Human Rights Strasbourg, Prancis, Tahun 1979. Kemudian, dia mengikuti Program Doktor (S3) Bidang Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, dan lulus dengan predikat Cumlaude tahun 1984.

Kurang dari dua tahun berikutnya, Muladi dipercaya menjabat Dekan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, sejak 1986-1992. Selain itu, dia juga aktif sebagai Manager Program Kerjasama Hukum Pidana Indonesia-Belanda, Konsorsium Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, (1989-1992).

Sebagai Guru Besar, Muladi aktif mengajar di pelbagai perguruan tinggi seperti UNDIP, UI, UBAYA, UNILA, UNSRI, Universitas Pancasila, UNPAD, PTHM, dan PTIK. Ia juga menjadi dosen Akademi Kepolisian RI, 1990-1995. Puncaknya, ia dipercaya menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro sejak 1994-1998. 

“Yang paling berkesan dari segi akademik, tentu saja ketika saya menjadi rektor UNDIP,” kata Muladi.

Selain aktif di bidang pendidikan, Muladi juga berkiprah dalam dunia politik praktis sebagai Wakil Ketua DPD Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Jawa Tengah, 1986-1992. Ia kemudian diangkat sebagai Anggota MPR-RI Fraksi Utusan Daerah, pada 1992-1994.

“Di samping itu, saya juga merangkap beberapa jabatan. Misalnya saya pernah menjadi komisioner Komnas HAM pertama1993-1998. Angkatan pertama di Komnas HAM itu ya saya,” ujarnya

Di tengah kesibukannya yang demikian banyak, Muladi juga mengikuti KSA III Lemhannas RI, 1993. Kelak pada 30 Agustus 2005, ia dilantik menjadi gubernur ketahanan nasional. 

“Kalau dari segi moral, saya senang ketika menjadi gubernur Lemhannas. Karena sebagai pemimpin, saya menanamkan kepemimpinan nasional dengan moral-moral Pancasila,” ujarnya.

Telepon dari Soeharto
Muladi juga memiliki kesan yang mendalam terhadap mantan penguasa Orde Baru, Soeharto. Ia teringat kala suatu hari ada seseorang yang menghubunginya melalui sambungan telepon. Dari sambungan telepon tersebutlah, jalan hidup Muladi mengalami banyak perubahan. Kurang lebih percakapannya seperti ini:

"Halo ini siapa?" tanya Muladi.

"Ini Soeharto," jawab seseorang dalam sambungan telepon tersebut. 

"Soeharto siapa?" Muladi yang tidak yakin dengan nama di telepon, kemudian memastikan kembali nama tersebut.

"Soeharto, presiden." Mendengar jawaban tersebut Muladi langsung tertegun diam. Soeharto kemudian menawarkan jawaban Menteri Kehakiman kepadanya. Menurutnya, Soeharto kala itu meminta informasi rencana pengangkatannya menjadi menteri tidak disebarkan ke masyarakat luas, kecuali istrinya.

Namun informasi tersebut bocor, hingga banyak sekali wartawan yang mendatangi rumahnya untuk wawancara. Muladi pun akhirnya diangkat menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Kabinet Pembangunan VII, (Maret - Mei 1998). Jabatan sebagai Menteri Kehakiman terus berlanjut saat Soeharto digantikan Presiden BJ Habibie, sampai Oktober 1999 dan kemudian menjadi Menteri Sekertaris Negara.

Kepada Law-justice.co, Muladi menuturkan perbedaan Soeharto dalam memimpin rapat dengan BJ Habibie. Menurutnya, Soeharto dalam memimpin rapat sangat singkat dan efisien. Pembagian tugas langsung diberikan Soeharto kepada sejumlah menteri. Berbeda dengan Habibie kala memimpin rapat. Menurutnya, Habibie merupakan orang yang sangat detail, sehingga rapat bisa menghabiskan waktu berjam-jam kala rapat kabinet.

“Dari segi politik, tentu capaian tertinggi saya saat menjadi menteri Kehakiman di zaman Presiden Soeharto. Saat itu Indonesia sedang reformasi, peralihan dari era Soeharto ke BJ Habibie. Reformasi itu peristiwa dahsyat sekali. Saya membuat 64 Undang-Undang yang sampai saat ini masih berlaku. Misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang otonomi daerah,” ujarnya.

Setelah Presiden Habibie tak lagi menjabat, Muladi mengikuti seleksi dan uji kelayakan di DPR sebagai calon hakim agung pada 2001. Muladi memperoleh suara tertinggi dalam proses uji kelayakan itu, satu tingkat di atas Prof. Dr. Ketua MA 2001-2008 Bagir Manan. Muladi mundur dari jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI (September 2000 – Juni 2001).

“Jadi saya itu pernah membidangi mulai dari level eksekutif sebagai menteri, level legislatif sebagai anggota MPR, level Yudikatif sebagai hakim agung. Sekarang usianya 75 tahun, dengan anak 4 dan cucu 10,” ujarnya sambil tertawa.

Atas berbagai aktivitas dan pengabdiannya, Muladi memperoleh beberapa penghargaan. Di antaranya, Dwija Sista dari Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1991. Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia, 1995. Bintang Mahaputra Adi Pradana Kelas II dari Presiden Republik Indonesia, 1999, The Best Alumnni of Undip, 2003, dan Bintang Bhayangkara Utama dari Presiden RI, 2006.

“Secara batiniah, saya sudah merasa puas terhadap capaian dalam hidup. Tapi saya berjanji akan mengabdikan ilmu pengetahuan saya sampai titik darah penghabisan,” ujarnya.

Pidana Mati Dalam RKUHP

Muladi merupakan salah satu orang yang tergabung dalam tim penyusun naskah akademik Rancangan KUHP (RKUHP). Pidana hukuman mati, menjadi satu pokok bahasan yang pelik. Secara gamblang Muladi mengatakan bahwa penghapusan hukuman pidana mati sulit direalisasikan di Indonesia. Hal itu lantaran latar belakang pandangan yang berbeda baik dari faktor agama, budaya, dan pertimbangan efektivitas pradilan.

Di satu sisi, ada pihak yang berpandangan bahwa hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pandangan ini juga menilai bahwa hukuman mati tidak patut untuk dilakukan sebagai pemberi efek jera.

Tapi di lain pihak, kata Muladi, ada pihak yang getol menuntut agar pidana mati tetap di terapkan di Indonesia. Mereka berpandangan bahwa pidana mati itu dinilai sebagai solusi bagi kasus pidana berat seperti terorisme, pembunuhan berencana, dan narkotika internasional.

“Jadi masalah hukuman pidana mati itu memang pidana yang paling kontroversial. Sebab pidana mati itu bukan saja persoalan politik atau persoalan efektivitas, tapi bersangkutan dengan banyak hal seperti agama dan budaya,” ujar Muladi.

Ia menjelaskan, di tingkat internasional, instrumen hukum internasional pun embivalens terkait pidana mati. PBB Ingin menghapus pidana mati, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Di seluruh negara Eropa, kata dia, pidana mati telah dihapus. Bahkan syarat bergabung dengan Uni Eropa salah satunya adalah menghapuskan pidana mati.

Di Amerika, dari 52 negara bagian itu tinggal 20 negara yang mempertahankan hukuman mati. Sementara negara-negara Islam, seperti Mesir dan Arab Saudi, semuanya masih mempertahankan pidana mati. Begitu pula dengan negara timur jauh seperti Korea dan Jepang, juga masih menerapkan pidana mati.

Karena itu, kata dia, pengaturan pidana mati bersyarat menjadi solusi jalan tengah menghadapi pro dan kontra hukuman mati. Menurutnya, pidana mati dalam RKUHP perlu adanya pengetatan, misalnya dengan menyeleksi jenis-jenis pidana yang patut dijatuhi hukuman mati. Kemudian RKUHP juga mengatur detail bagaimana cara melakukan pidana mati yang paling manusiawi, tidak menderita.

Pidana mati dalam RKUHP, kata dia, juga mengatur kemungkinan dapat digesernya hukuman mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana sementara 20 tahun dengan syarat tertentu. Syaratnya misalnya terpidana menunjukkan rasa-rasa menyesal atau terpidana bukan aktor utama dalam melakukan kejahatannya. Kemudian terpidana mati juga diberi kesempatan melakukan banding dan Peninjauan kembali (PK) sebagai bentuk memenuhi rasa keadilan.

“Akhirnya kami memilih jalan tengah yakni dengan menetapkan pidana mati bersyarat dalam RKUHP. Kalau kami menghapus pidana mati dalam KUHP, maka akan mendapat protes keras terutama dari kelompok Islam. Tapi kalau pidana mati disetujui dalam KUHP, kami juga mendapat protes dari pihak lain pejuang HAM,” ujarnya.

Muladi menjelaskan, persoalan terbesar penerapan pidana mati di Indonesia adalah ketidakpastian waktu pelaksanaan eksekusi. Jadi banyak terpidana mati yang tak kunjung dieksekusi selama bertahun-tahun.

Dalam RKUHP nanti, kata dia, apabila terpidana mati tidak dieksekusi selama 10 tahun, maka akan ada peninjauan status hukumnya. “Jangan sampai terpidana mati itu menderita dua kali, pertama tak kunjung dieksekusi dan dihukum mati,” ujarnya.

Selain itu, menurut Muladi RKUHP saat ini lebih manusiawi dari pada KUHP yang ada. Hal itu karena pidana penjara tidak menjadi instrumen utama. Selama ini hukuman pidana penjara menjadi promadona dalam KUHP. Sehingga KUHP dirasa seolah-olah sebagai ajang balas dendam saja. Sedangkan dalam RKUHP saat ini, disediakan berbagai alternatif pidana seperti kerja-kerja sosial, pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana waktu senggang.

RKUHP Harus Segera Disahkan

Bagi Muladi, negara Indonesia merupakan negara hukum yang kekuasaan menjalankan pemerintahannya berdasarkan supremasi hukum dan bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan manusia. Oleh sebab itu, baginya tak ada lagi alasan menunda pengesahan RKUHP sebelum Pilpres 2019 nanti.

“Hukum itu penting karena Indonesia negara hukum. Demokrasi tanpa hukum, tidak akan tegak. Dan hukum itu sangat banyak akan menyentuh di ranah hak asasi manusia. Hak sipil dan politik itu merupakan hukum pidana,” kata Muladi.

Menurut Muladi, KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

Setelah kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Jadi besok pada 1 Januari 2019 tepat 100 tahun pemberlakuan KUHP warisan kolonial tersebut di bumi Indonesa, sejak 1 Januari 1918 lalu. Itu artinya selama ini Indonesia menghukum manusia, dengan KUHP kolonial. Padahal KUHP ini hukum brengsek yang banyak kelemahan,” ujar Muladi dengan tegas.

Meskipun KUHP telah diberlakukan secara nasional, bukan berarti upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi.

Sebenarnya sudah beberapa kali ada usaha perbaikan KUHP dengan pembuatan Rancangan KUHP. Rancangan tersebut antara lain Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1968, Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1971, Konsep Tim Harris, Basaroeddin, dan Situmorang tahun 1981, Konsep RKUHP tahun 1981/1982 yan diketuai oleh Prof. Soedarto, Konsep RKUHP tahun 1982/1983, Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang mengalami perbaikan, Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang merupakan hasil penyempurnaan tim sampai 27 April 1987 dan disempurnakan lagi sampai pada November 1987, dan Konsep RKUHP tahun 1991/1992 yan diketuai oleh Prof. Marjono Reksodiputro.

Muladi mengaku pesimistis apabila pemerintah dan DPR akan mengesahkan RKUHP sebelum pilpres 2019. Menurutnya, apabila RKUHP tidak jadi disahkan sebelum Pilpres 2019 nanti, maka diprediksi akan terjadi pemunduran dengan tenggat waktu yang panjang. Akibatnya, pengesahan RKUHP akan menunggu pemerintah dan DPR yang baru pasca pemilu.

“RKUHP ini sebenarnya sudah selesai secara menyeluruh, tinggal masalah kecil-kecil saja. Oleh karena itu saya protes kepada DPR agar segera disahkan. Tapi karena tahun politik 2019 ini, orang DPR tidak mau berbicara persoalan RKUHP. Malah pada ribut-ribut soal politik saja. Ini sudah gila, menerapkan KUHP kolonial sudah 100 tahun. Jadi polisi, jaksa, hakim sekarang ini melaksanakan filosofi Belanda,” tegas Muladi.

Tim: Sasmito Madrim, Hartanto Ardi Saputra, Christopher AA Mait 

(Hartanto Ardi Saputra\Sasmito Madrim)
Share:


Berita Terkait

Referendum Hukuman Mati Bisa Dititipkan Pemilu 2019

Setengah Hati ‘Indonesian Way’ Hukuman Mati

Pemerintah Dinilai Tak Transparan Bahas RKUHP

Komentar