Nurhadi Sucahyo, Voa Indonesia

Mudik 2018 dan Perdebatan Soal Tol Jokowi

Rabu, 13 Juni 2018 19:06 WIB
Mudik 2018 dan Perdebatan Soal Tol Jokowi

Presiden Joko Widodo . Foto: Biro Pers Setpres

Pembangunan infrastruktur transportasi secara masif oleh Presiden Jokowi menjalani ujian pertama tahun ini, yaitu arus mudik Lebaran 2018. Sudah berhasil atau belum tergantung penilaianpara pemudik.

Baca juga : Polda Jateng: Kecelakaan Mudik Lebaran Turun 18 Persen

Setiap pemudik memiliki kesan yang berbeda soal arus lalu lintas tahun ini. Alat transportasi yang digunakan, jalur yang dipilih dan unsur waktu menjadi penentu kesan itu.

Nur Endah Eka Juniari misalnya, yang mudik bersama keluarga ke kampung halaman suaminya di Lampung. Menggunakan bus umum antar provinsi, hanya dibutuhkan waktu 12 jam dari Yogyakarta sampai ke Pelabuhan Merak di Banten. Jalan tol yang telah tersambung sepanjang pulau Jawa menjadi berkah tersendiri. Kendala baru ditemui di pelabuhan penyeberangan, setidaknya mereka harus menunggu enamjam sebelum naik feri pada Rabu (13/6/2018) pagi.

Baca juga : Negara Hadir dalam Mudik 2018

Nur Endah hanya tertawa ketika ditanya apakah dia akan secara khusus berterimakasih kepada Jokowi untuk semua fasilitas pendukung mudik itu.

“Lancar, lancar semua. Infrastruktur bagus, ini tadi kamilewat tol Lampung, Trans Sumatera, semua lancar dan mulus. Infrastruktur tidak ada keluhan, dari Yogya sampai Lampung kami tidak ada keluhan,” kata Nur Endah Eka Juniari.

Baca juga : Sensasi Mudik di Tahun Politik, Lancar dan Asik

“Saya lewat Tol Jokowi, ya hahahaa... no offense ya, no hard feeling. Saya berterima kasih kepada siapapun yang bahu membahu membangun semua ini,” ujar Nur Endah.

Memang, di media sosial, silang pendapat warganet sama ramainya dengan arus lalu lintas di jalan raya. Pujian di satu sisi dan cibiran di sisi yang lain datang silih berganti.

Foto udara Simpang Susun Kartosuro di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah yang dipamerkan Presiden Jokowi, 11 Juni 2018. (Foto: Biro Setpres)

Foto udara Simpang Susun Kartosuro di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah yang dipamerkan Presiden Jokowi, 11 Juni 2018. (Foto: Biro Setpres)

Menjelang arus mudik tahun ini, Jokowi memang rajin memamerkan foto ruas tol hasil kerjanya. Di antaranya adalah tol Solo-Ngawi, tol Sumatera, ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi seksi I.

Jokowi juga memamerkan beberapa ruas jalan baru di Sulawesi yang dibuka untuk mendukung arus mudik tahun ini. Warganet pendukung presiden menelurkan istilah ‘Tol Jokowi’, yang kemudian dicibir karena selama ini tidak ada istilah ‘Tol Soeharto’ atau ‘Tol SBY.’

Terlepas dari politisasi arus mudik tahun ini, pemudik asal Yogyakarya, Norman Indarto, punya pengalaman berbeda akhir pekan lalu. Berangkat dari Karawang, Jawa Barat, keluarganya hanya butuh 8 jam untuk sampai di kampung halaman. Waktu tempuh itu tiga jam lebih pendek dari biasanya.

“Tol fungsional yang menyambung hingga ke Bawen, Semarang sangat menolong. Petugas di lapangan mengarahkan pemudik untuk terus mengambil jalur tol itu, meski sarana pendukungnya masih minim. Semua menjadikan mudik tahun ini jauh lebih cepat,” kata Norman.

Beda lagi dengan Keliek Sukarwoto, pemudik asal Lampung yang menuju ke Yogyakarta. Dihubungi VOA Rabu (13/6/2018) siang, Keliek menghabiskan waktu 12 jam dari Bandar Lampung hingga Purwakarta, Jawa Barat. Melihat kemacetan di tol Jakarta-Cikampek, dia akhirnya memutuskan mengambil jalur selatan melalui Bandung, Tasikmalaya, hingga Yogyakarta.

“Kami relatif lancar dari Lampung sampai Jakarta karena melawan arus mudik utama. Tetapi begitu sampai tol dalam kota Jakarta, mulai kena macet. Ternyata kemacetan sampai Subang. Kami berbelok menghindari macet itu,” kata Keliek.

Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Prof Nur Yuwono, menyebut banyak faktor menjadi penyebab lancar atau tidaknya perjalanan mudik seseorang.

Di media sosial, warganet berdebat soal jalan tol Jokowi, sebagai apresiasi di satu sisi sekaligus cibiran di sisi yang lain, terkait fenomena mudik tahun ini. Namun, menurut Yuwono, jalan tol hanya salah satu faktor pendukung. Fungsinya tidak akan banyak berpengaruh tanpa dukungan sektor lain, sebab prinsipnya transportasi adalah jaringan yang saling terhubung.

“Kereta api membuka jalur khusus. Jaringan lapangan terbang penambahannya juga besar. Karena itu, aksesnya menjadi lebih banyak, tidak hanya jalan tol saja. Kelihatannya jalur laut juga ada tambahan jalur khusus menjelang Hari Raya,” kata Nur Yuwono“Kalau tidak ada itu semua, kita akan berat karena jumlah pemudik selalu bertambah setap tahunnya. Karena itu, ini bukan soal tol saja, tetapi juga unsur yang lain. Banyak.”

Foto jalan layang di Camba, ruas jalan nasional menghubungkan Kabupaten Maros dan Bone di Sulawesi, 11 Juni 2018. (Foto: Setpres)

Foto jalan layang di Camba, ruas jalan nasional menghubungkan Kabupaten Maros dan Bone di Sulawesi, 11 Juni 2018. (Foto: Setpres)

Salah satu terobosan yang dikembangkan di era Jokowi saat ini, kata Yuwono, adalah terus bertambahnya jalur ganda kereta api dan penambahan lapangan udara secara masif. Sejumlah operator bandara juga diminta beroperasi 24 jam selama kesibukan arus mudik, untuk melayani penambahan volume angkutan udara.

Tetapi bukan berarti semua masalah sudah selesai. Yuwono mencatat sistem transportasi air, seperti sungai di Kalimantan, belum digarap dengan baik sampai saat ini. Selain itu, transportasi umum di daerah belum disentuh perbaikannya, sehingga sulit meminta pemudik menggunakan angkutan umum dan meninggalkan sepeda motor.

“Pemudik pulang ke rumah tanpa sepeda motor, dia tidak akan bisa kemana-mana karena transportasi lokal di daerah tidak ada. Padahal di Hari Raya banyak keperluan yang harus dikerjakan pemudik di kampung halaman,” kataNur Yuwono menambahkan

Secara umum, kata Nur Yuwono, Jokowi melakukan gebrakan yang jauh lebih besar daripada para pendahulunya di sektor infrastruktur transportasi. Dia mengaku mengapresiasi langkah tersebut. Debat panas di media sosial soal arus mudik, nampaknya menjadi pemanis Lebaran tahun ini.

Namun Nur Yuwono menandaskan, butuh kebijakan yang lebih komprehensif daripada sekadar membangun jalan tol, pelabuhan atau bandar udara, jika ingin memperbaiki sektor transportasi. Di antaranya adalah menangani fasilitas transportasi umum dan pembatasan jumlah kendaraan, terutama di Jawa.

(Nanda\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar