Mendagri Prancis Ancam Tangkapi Demonstran 'Rompi Kuning'

Minggu, 13 Januari 2019 09:08 WIB
Mendagri Prancis Ancam Tangkapi Demonstran 'Rompi Kuning'

Demonstran 'Rompi Kuning' di Prancis yang menuntut turunnya harga kebutuhan pokok (Foto: NYT)

Menteri dalam negeri Prancis Christophe Castaner pada Sabtu (12/1) mengancam akan menangkapi para demonstran Rompi Kuning jika mereka berulah dan membuat rusuh di jalanan kota seperti beberapa waktu lalu yang melumpuhkan aktivitas ekonomi.

Di dalam satu wawancara dengan cabang media digital yang berpusat Prancis Brut di Facebook, Christophe Castaner juga mengatakan mereka yang menyerukan protes dan kerusuhan mesti dimintai pertanggung-jawaban atas tindakan mereka. Ia mengecam mereka yang "bersembunyi" tanpa menyebutkan nama.

Pernyataannya dikeluarkan saat Prancis menghadapi pekan kesembilan protes. Sebanyak 80.000 personel polisi direncanakan digelar pada Sabtu untuk menghadapi kemungkinan demonstrasi besar oleh gerakan Rompi Kuning, demikian laporan kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu siang.

Protes Rompi Kuning, yang dimulai sebagai reaksi atas kenaikan pajak bahan bakar dan berkembang menjadi protes terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron, telah berlangsung terus kendati pemerintah mengeluarkan seruan agar kegiatan tersebut dihentikan.

Sejak 17 November, ribuan pemrotes dengan mengenakan rompi kuning terang --sehingga mereka dijuluki Rompi Kuning-- telah berkumpul di berbagai kota besar Prancis, termasuk Ibu Kotanya, Paris, untuk memprotes kenaikan pajak bahan bakar yang kontroversial yang dilancarkan Macron dan situasi ekonomi yang bertambah parah.

Demonstran menyelenggarakan protes dengan menghalani jalan dan lalu-lintas selain menutup jalan masuk dan ke luar banyak stasiun pompa bensin serta pabrik di seluruh negeri itu.

Pemrotes, yang biasanya tinggal di daerah pinggir kota akibat tingginya sewa rumah dan apartemen di kota besar, telah menyeru Macron agar memangkas pajak bahan bakar dan meringankan kesulitan ekonomi mereka.

Macron, yang menghadapi tekanan dari protes tersebut, mengumumkan kenaikan upah minimum dan juga membatalkan kenaikan pajak bahan bakar.

Sebagaimana yang dilansir dari Antara, sedikitnya 10 orang telah tewas, dan lebih dari 5.500 orang telah ditahan serta lebih dari 1.000 orang lagi telah cedera akibat protes itu.

Baca juga : Takut Kritik, Pemerintah Turki Deportasi Wartawan Belanda

(Muhammad Mu'alimin\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar