Memori PK Baiq Nuril Diajukan Bulan Ini

Kamis, 06 Desember 2018 15:39 WIB
Memori PK Baiq Nuril Diajukan Bulan Ini

Baiq Nuril Maknun. (Foto: Tribunnews.com)

Pengacara Baiq Nuril, Joko Jumadi mengatakan memori Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan kasasi Mahkamah Agung akan diajukan bulan ini. Baiq merupakan mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut Joko, memori PK tersebut sudah mulai disiapkan setelah salinan putusannya diterima Selasa (4/12).

Baca juga : Putusan MA Terhadap Baiq Nuril Maknun Membingungkan

"Sekarang memori PK-nya sedang kita siapkan. Kita upayakan bulan ini sudah selesai dan kita ajukan," kata Joko Jumadi.

Terkait materi yang akan dicantumkan dalam memori PK-nya, Joko tidak menjelaskan secara lengkap. Namun dia mengatakan salah satunya berkaitan dengan peran Imam Mudawin, rekan kerja Baiq Nuril Maknun saat masih menjadi tenaga honorer di SMAN 7 Mataram.

Baca juga : Jadi Tersangka, Hakim PN Semarang Dinonaktifkan dari Jabatannya

"Dalam salinan putusannya disebutkan kalau terdakwa Baiq Nuril yang mentransfer data dari HP ke laptop Imam Mudawin. Untuk lengkapnya nanti saja dari memori yang akan kita ajukan," ujarnya.

Dalam salinan putusannya, majelis hakim telah mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Mataram dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017.

Baca juga : Langgar Kode Etik, KY Rekomendasikan Sanksi untuk 63 Hakim

Kemudian menyatakan bahwa ibu dua anak yang bernama lengkap Baiq Nuril Maknun tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat pelanggaran asusila.

Karena itu, putusan sidang kasasi yang dipimpin hakim agung Sri Murwahyuni pada 26 September 2018 tersebut menjatuhkan vonis hukuman kepada Baiq Nuril selama enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis hukuman tersebut sesuai dengan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 Juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (Antara)

(Tim Liputan News\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar