Reformasi Birokrasi (Tulisan ke-4), Sarwono Kusumaatmadja:

Manpower Planning dan Career Planning yang Komprehensif Nggak Ada

Rabu, 03 Oktober 2018 15:46 WIB
Manpower Planning dan Career Planning yang Komprehensif Nggak Ada

Sarwono Kusumaatmadja, sosok yang energik (Foto: P. Hasudungan Sirait)

Pada 27 September barusan ia hajatan di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta. Acaranya adalah peluncuran  buku berjudul Menapak Koridor Tengah. Memoar ini ihwal penggalan perjalanan hidupnya pada periode 1948-1988 (40 tahun). Salah satu yang ia kisahkan tentunya adalah ihwal kedudukannya sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (1988-1993) dan Menteri Negara Lingkungan Hidup (1993-1998).  

Tatkala menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Sarwono Kusumaatmadja, lulusan Jurusan Teknik Sipil ITB (1974), banyak melakukan terobosan. Lantas, bagaimana pandangannya sekarang mengenai birokrasi kita yang tidak juga gesit dan cekatan kendati penggajiannya sudah jauh lebih baik? Berikut ini turuan lelaki kelahiran Jakarta, 24 Juli 1943, kepada Law-justice.co.

Tak sudi berpangku tangan. (Foto: P. Hasudungan Sirait)

Setelah 20 tahun  lampau, rasanya tidak banyak yang berubah di lingkungan birokrasi kita. Padahal  sudah banyak  program peningkatan SDM. Apa yang sebenarnya terjadi?

Birokrasi dengan sendirinya merupakan organisasi yang konservatif.  Dengan sendirinya; nggak bisa diperdebatkan. Ibarat sistem,  dia itu rel. Jadi, kalau inovasi mau dilakukan, harus kontekstual dengan mengingat sifat birokrasi yang demikian. Nggak bisa dilawan. Tapi sekarang, setelah teknologi informasi masuk ke seri 4,  seluruh dalil tentang birokrasi itu berubah di seluruh dunia. Ini yang malah menyebabkan birokrat makin konservatif di Indonesia: mereka melawan.

Anomali berarti, Indonesia. Negara lain kan adaptif….

Karena kita lemah. Bukan berarti nggak ada kemajuan. Sekarang ada pelayanan yang sifatnya online. Urusan bisa cepat. Jadi suntikan teknologi informasi itu menolong.

Kecuali dalam E-KTP, ya….

Karena di situ yang bekerja adalah korupsi.

Di DKI pada zaman Gubernur Ahok memang proses pengurusan menjadi serba cepat karena teknologi dimanfaatkan betul.

Ada leadership. Ada keteladanan. Cuma, Ahok itu kurang taktis. Mulutnya, masalahnya. Mustinya dia tahu bahwa dalam urusan itu, kalau saja dirinya bijak, susah menggeser dia. Dia masuk perangkap. Orang tinggal nunggu aja. Ah, ini…habis!  Dan ini juga terkait dengan momentum politik. Orang gemas, ingin  ramai-rami menjatuhkan Jokowi. Karena Jokowi itu adalah suatu anomali juga: bukan elit kok jadi presiden. Jadi orang kesal.

Tapi  ternyata Jokowi laku juga. Rakyat suka yang seperti dia.  

Rakyat suka. Cuma badan-badan perantaranya nggak memihak kepentingan banyak.

Termasuk parpol?  

Parpol itu kan badan perantara, mediator. Mereka sudah jadi oligarki. Melayani kepentingan segelintir orang aja.

Jadi Bapak tak optimis bahwa birokrasi kita bisa direformasi meski dengan memanfaatkan teknologi terkini?

Mari kita lihat sisi sebaliknya. Di Indonesia ini ada fenomena yang makin lama makin terasa yakni  leadership yang baik itu mampu membawa perubahaan ke arah yang lebih baik. Nah,  kenapa ini nggak segera dilihat?  Karena perubahan-perubahan terjadi di tingkat lokal. Saya selalu bilang sama orang: jangan remehkan ketidaklaziman hari ini karena itu bisa menjadi kelaziman masa depan. Misalnya, kita terlalu terpaku pada fakta bahwa banyak sekali kepala daerah yang ditangkapi  KPK lewat OTT [operasi tangkap tangan]. Kita lupa melihat sisi yang sebaliknya. Banyak yang bagus. Kayak Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo; Nurdin Abdullah, Bupati Bantaeng; dan Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi. Lantas, Risma [Tri Rismaharini], Walikota Surabaya. Juga Jokowi sendiri, dulu di Solo.  Kita perlu menyebarluaskan informasi tentang mereka. Yang bagus ada juga yang kena OTT.  

Terus berjejaring. (Foto: P. Hasudungan Sirait)

Termasuk yang kemarin itu, Bupati Purbalingga: Tasdi. Ia bagus sebenarnya...  

Ya. Malang, bagus juga walikotanya.

Apakah perlu ada revolusi mental untuk memperbaiki keadaan, seperti  yang diwacanakan Pak Jokowi saat dia baru terpilih jadi presiden?  

Perlu. Kalau dalil saya sih sederhana.  Kalau mau memperbaiki birokrasi, kita harus berpikir dengan 3 asumsi. Perbaiki displin. Perbaiki kesejahteraan. Perbaiki kinerja. Itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Dan seluruh sistem itu harus didisain untuk menunjangnya. Displin, kesejahteraan, dan  profesionalisme.

Di lingkungan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia renumerasinya  bagus sehingga kinerjanya juga tinggi.

Tiga hal tadi dipegang.

Kesejahteraan sebenarnya sudah jauh lebih baik di seluruh departemen dan lembaga pemerintah. Begitupun,  kinerjanya umumnya masih buruk. Apakah itu karena sistem rekrutmennya juga masih diwarnai KKN [kolusi, korupsi, dan nepotisme]?

Memang begitu dalam prakteknya. Kita harus bikin sistem dimana itu bisa diatasi. Dengan menerapkan aturan yang dibuat oleh Komite Aparatur Displin Negara: merit system [berdasarkan kemampuan atau kecakapan]. Tapi sistem ini dilawan juga. Banyak sekali proses seleksi yang tidak berjalan  semestinya sehingga mengundang protes. Andaikata berjalan semestinya pun, ia nggak perfect.

Salah satu contohnya adalah sistem penilaian terhadap pejabat. Itu diberikan oleh atasan kepada bawahan. Apakah bawahan diberi kesempatan oleh atasan untuk menilai mereka? Nggak. Apakah seseorang itu juga dinilai oleh sejawat? Nggak. Apakah atasan berani menilai bawahan dengan jujur? Nggak.  Jelek dan baik penilaiannya sama. Dia kasih misalnya skor 90. Nilai yang sangat baik. Tapi dia ngomel juga tentang bawahannya. Saya tanya, “’Kenapa lu kasih segitu?’  Jawabnya? “Abis kita harus gimana?”

Saya kan panitia seleksi di dua kementeriaan: Kehutanan, dan juga Kominfo. Salah satu kelemahannya adalah bahwa manpower planning dan career planning yang komprehensif nggak ada. Kemudian sistem kita: seseorang itu diseleksi setelah melalui assestment [penilaian] oleh assesor [penilai]. Nah, sebaik-baiknya assestment, akurasinya cuma 70%. Terus, yang paling sulit diukur adalah integritas.  Justru yang paling penting yang paling sulit diukur!

Ada tidak barometer yang standar untuk mengukur assestmen?

Dari segi psikologi terapan ada. Tapi nggak akurat. Cuma 70% akurasinya.  Nah, di samping itu ada lagi soal lain. Saya bilang sama asesor, “Kalian bisa nggak mengukur intuisi?”  Kan nggak bisa. Intuisi itu adalah kemampuan untuk mengambil keputusan tanpa informasi yang cukup. Dan ternyata keputusan itu dibuktikan kemudian benar. Bisa nggak diukur? Nggak bisa sebab nggak ada alatnya. Padahal orang-orang yang sukses itu banyak yang  berpikir secara deduktif dan intuitif. Gimana ngukurnya tuh? Jadi,  yang sebetulnya yang paling esensial adalah penilaian dari sejawat, penilaian dari bawahan, di samping penilaian dari atasan.

Di dunia swasta pencapaian seseorang dinilai dengan parameter tertentu. KPI [key performances indicator], misalnya.  Tidakkah itu bisa diterapkan di lingkungan birokrasi?

Nggak. Karena nature-nya lain. Swasta itu by definition harus progresif. Sedangkan birokrasi itu secara historis dia bersifat konservatif. Adaptabilitasnya terhadap perubahan itu sangat lambat.  Yang penting adalah civil society itu diberdayakan supaya bisa mengontrol birokrasi. Supaya bisa mengerjakan hal-hal yang dulunya dikerjakan oleh birokrasi.

Ketergantungannya orang kepada birokrasi berbanding lurus dengan kemandiriannya dalam kehidupan sehari-hari. Berapa persen sih waktu yang saya habiskan untuk berhubungan dengan birokrasi? Kecil. Hampir nggak ada. Intrusi birokrasi di kehidupan saya nggak terasa. Tapi makin turun strata sosialnya makin kerasa.

Itu sebabnya orang-orang birokrat itu tenang-tenang saja ya…karena keluhan masyarakat kalangan bawah bisa mereka abaikan.

Makanya: kuncinya adalah empowerman dari civil society itu.

Sementara civil society kita cenderung malas bergerak.  

Lambat. Karena ini berkaitan dengan soal pendidikan. Dulu, di zaman saya masih kecil, pendidikan lebih bagus  terutama yang terkait penanaman nilai-nilai.  Kita ke sekolah nggak  bawa ransel gede dengan segala macam buku. Sekarang itu semua hilang. Kita dijejali dengan hal-hal yang berbau komsumsi. Nilai-nilai diserahkan ke sekolah, ke rohaniwan, ke ulama. Waduh… gila!

Hubungan birokrasi yang lembam ini dengan feodalisme bagaimana?  

Ya ada. Jadi orang itu berorientasi pada hierarki. Karena birokrasinya didisain untuk menomorsatukan kemenangan. Padahal layanan itu paling tidak ada dua unit yang sifatnya sangat beda. Yang satu adalah melayani berdasarkan kewenangan. Yang itu dilaksanakan oleh pejabat-pejabat yang punya eselon. Lantas, melayani berdasarkan keahlian. Ini dilakukan oleh para birokrat berdasarkan kemampuan fungsional. Lawyer,  administrator, dokter, dan yang lain. Dulu ini lemah sekali.

Jadi, waktu  saya Men-PAN [Menteri Penertiban Aparatur Negara] kami mengeluarkan program dimana kemudian ada semboyan yang keluar bahwa birokrasi itu harus miskin  tapi strukturnya kaya fungsi. Kaya dalam pelayanan yang berdasarkan pengetahuan yang memberi kita kewenangan. Kewenangan itu harus dihemat. Dengan cara menghemat jabatan-jabatan. Jadi,  semua dirampingkan. Guru, misalnya. Jabatan fungsional guru nggak dikembangkan. Jabatan struktural di sekolah itu yang paling tinggi kepala sekolah; yang lainnya mentok. Nggak boleh melebihi kepala sekolah.Tunjangan fungsional nggak ada. Sehingga akhirnya dulu ada gejala guru itu selalu berusaha pindah tempat karena nggak bisa melebihi kepala sekolah. Nah, itu dulu.

Seharusnya,  walaupun guru biasa dia bisa setingkat dengan kepala sekolahnya?

Bisa melebihi, malah. Kepala sekolah ini jabatan berkewenangan, sehingga didambakan orang. Kalau dipadukan dengan budaya koruptif, lebih hebat lagi. Orang itu bisa korupsi kalau punya kewenangan. Nah, soal pengawasan juga.

Tentang pengawasan. Lini pertama sebenarnya adalah pengawasan build-in, melekat. Baru kemudian pengawasan fungsional dari Irjen [inspektur jenderal], satuan pengawasan internal (SPI), atau yang berdasarkan SPK [surat perintah kerja], dan yang lain.  Baru kemudian pengawasan oleh masyarakat. Dulu, sebelum saya,  nggak seperti itu. Lini pertamanya Irjen. Si atasan itu nggak mau tahu kerja kayak apa. Kalau punya keluhan dia lapor ke Irjen. Masa jabatan saya dikenang karena waskat. Miskin struktur, kaya fungsi.  Persiapan otonomi daerah,  perbaikan pelayanan publik,…termasuk yang kami tangani.  

Itu tidak dilanjutkan menteri berikutnya?  

Masih dipakai.

Tidak di seluruh departemen dan lembaga negara, kan?

Itu kan tergantung kemampuan  Menteri PAN-nya dalam menjual ide. Misalnya zaman saya jadi Men-PAN. Waktu saya masuk anggaran saya 300 juta rupiah. Waktu saya akan keluar sudah 6 miliar.  Konsep door to door kami gunakan untuk menyakinkan mereka bahwa bagus kalau mereka punya ini-itu. Akhirnya kementerian kami minta uang sama Departemen Keuangan. Kebetulan Menteri Keuangan bekas MenPAN, Pak Sumarlin. Udah. Jadi anggaran saya ditambah untuk memberikan asistensi kepada kementerian dalam rangka melaksanakan program itu.  

Rajin memutakhirkan informasi. (Foto: P. Hasudungan Sirait)

Artinya setiap Men-PAN  punya kebijakannya masing-masing…

Alhamdulilah,  setelah saya pada dasarnya nggak. Karena birokrasinya senang di kantor Men-PAN ada program saya. Jadi mereka berusaha keras supaya Men-PAnnya ikut kontrak. Tapi jadi lambat prosesnya.  

Di masa Pak Sarwono memang banyak terobosan. Kalau yang belakangan ini tampaknya kurang…

Yang sekarang ini, Azwar Abubakar, juga baik. Ada yang payah sih, nggak usah saya sebut namanya.

Kalau TB Silalahi? .

Cepat ambil kesimpulan tanpa berpikir lengkap.

Gagasan Pak Sarwono sendiri seperti apa kalau kita hendak memperbaiki betul birokrasi?

Kita mulai dari sektor-sektor yang penting. Anggaran dan Bea Cukai kan sudah bagus. Feeling saya, kalau Jokowi kepilih lagi ia akan berkonsentrasi di pendidikan. Dulu, dia jadi presiden boleh dikatakan tiba-tiba; nggak dikenal orang. Nggak punya gambaran tentang problema-problem nasional.  Tapi kalau sudah menjelang 2019 saya kira dia sudah punya. Jadi, cepat belajar orangnya.

Menjelang lebaran kemarin  ada THR dan gaji ke-13 untuk PNS. Padahal kinerja mereka umumnya belum kunjung membaik. Pertanyaannya: apakah mereka layak beroleh uang ekstra tersebut?  

Disalahkan orang-orang politik. Katanya agar Jokowi dipilih orang lagi. Dan pintar juga Jokowi. Dia kondisikan agar  infrastruktur, terutama jalan-jala tol, selesai sebelum orang mudik. Habis mudik memang rating dia naik.  Jika presiden mikirin yang begitu-begitu, dia bakal kepilih. Lucu, menurut saya: masak iya ada presiden yang mengerjakan hal-hal seperti itu dengan sengaja supaya rating-nya turun. Nggak ada! Mending nggak usah.

(Rin Hindryati\P. Hasudungan Sirait)
Share:


Komentar