Reformasi Birokrasi (Tulisan ke-3)

Leadership, Kunci Sukses Ahok Merevolusi Mental PNS DKI

Sabtu, 29 September 2018 15:06 WIB
Leadership, Kunci Sukses Ahok Merevolusi Mental PNS DKI

PNS DKI Jakarta (foto: liputan6)

Sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) bahwa 2.357 aparatur sipil negara [ASN; sebutan untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai kontrak di instansi pemerintah] terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, surat keputusan bersama (SKB) telah diteken Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana pada 13 September lalu yang menyatakan bahwa mereka yang bermasalah itu harus diberhentikan. Ternyata sampai sekarang putusan itu belum kunjung bisa dijalankan. Sebabnya?

Ada kedekatan  para koruptor itu dengan pejabat pembina kepegawaian (PPK) yaitu gubernur, bupati, dan walikota. “Hal ini membuat PPK sulit mengeluarkan surat keputusan pemberhentian,” kata Kepala Bidang Penegakan Disiplin Sumber Daya Manusia  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rosdiana (Kompas, 29 September 2018).

Nepotisme kembali mewarnai. Itulah berita terkini tentang aparat negara yang korup dan kasusnya telah diproses oleh pegadilan. Ironisnya, kabar ini tampaknya tak mempengaruhi sedikit pun gairah para pencari kerja di seluruh Tanah Air yang kini sedang bertarung memperebutkan 238.015 kursi calon PNS untuk tahun 2018.

Feodal

Malas, berkeliaran saat jam kerja, tidak suka melayani, kurang memiliki dedikasi,…. Begitulah sosok tipikal pegawai negeri sipil (PNS) Indonesia di benak masyarakat kita sekian lama. Tentu ada juga abdi negara yang cekatan dan profesional; tapi itu dianggap kekecualian.  Old habits die hard, kata pepatah lama. Bisakah mentalitas yang buruk ini  diubah?

Birokrasi Indonesia warisan panjang era sebelum reformasi (foto: SMK Taruna)

Birokrasi Indonesia yang payah hingga hari ini merupakan warisan panjang era sebelum reformasi. Praktik penerimaan PNS yang sarat dengan nepotisme, suap, jual posisi, hingga titip-menitip orang merupakan hal yang umum di zaman Orde Baru. Lantas, di lingkungan pegawai, karir seseorang bukan ditentukan oleh kompetensinya tapi kedekatan dengan atasan. Kalau ia merupakan ‘anak emas’ maka karirnya pasti melesat.

Feodalisme yang kuat menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Apalagi birokrasinya  yang didominasi Golongan Karya (Golkar) dirancang untuk menomorsatukan kemenangan penguasa di lapangan apa pun. Loyalitas tunggal terjadi yakni pada rezim Orde Baru—bertumpu pada Presiden Soeharto-ABRI-birokrasi—yang berkuasa. Profesionalisme dengan sendirinya menjadi nomor sekian. 

Kebanyakan birokrat akhirnya lebih berorientasi pada hirarki. Prestasi seseorang diukur bukan berdasarkan kinerja melainkan kesetiaan kepada atasan. Dalam situasi seperti itu lingkungan birokrasi yang demokratis, kritis, bersungguh-sungguh dalam bekerja, dan transparan niscaya sulit berkembang. Etos kerja berbasis prestasi pun sulit bertumbuh.  

“Birokrasi itu secara historis bersifat konservatif. Tingkat adaptabilitas terhadap perubahan sangat lambat,” kata Sarwono Kusumaatmadja, aktivis gerakan mahasiswa 1966 yang di zaman Orde Baru pernah menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), kepada Law-justice.co.

Sebenarnya upaya mereformasi birokrasi telah dimulai begitu Presiden Soeharto tumbang. Wakil Presiden B.J Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai kepala negara pada 1998 memanfaatkan euforia politik untuk membenahi sejumlah sektor sekaigus; salah satunya adalah birokrasi. Ia, umpamanya,  menunjuk Sofian Effendi, guru besar Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sebagai Kepala Badan Adminsitrasi Kepegawaian (BAKN).

Sebelum Sofian Effendi berbuat banyak ternyata pemerintahan Habibie berakhir. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)  yang menjadi kepala negara. Kebijakan pun berubah. Reformasi birokrasi tak lagi menjadi prioritas. Sofian Effendi sendiri kembali ke UGM sebagai dosen (kemudian, pada 2002-2007, ia menjadi rektor). Hingga hari ini reformasi  di lingkungan pegawai negeri sipil mandeg karena memang belum diutamakan.

“Sulit membayangkan terciptanya budaya birokrasi yang demokratis, kritis, sungguh-sungguh, dan transparan. Kecuali jika muncul seorang pemimpin yang memiliki inisiatif melakukan perombakan,” kata Dominikus Dalu, asisten senior Ombudsman RI yang juga mantan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya.  

Pemimpin yang dibayangkan Dominikus Dalu itu tentulah sosok seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ignatius Jonan. Di masa kepemimpinannya, Ahok telah mentransformasikan DKI secara dramatis. Jonan pun demikian tatkala ia menjadi jenderal PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Gebrakan Ahok

Begitu menjadi orang nomor 1 di DKI pada 2014 menggantikan atasannya, Joko Widodo, yang berpromosi menjadi presiden, Ahok langsung tancap gas. Dia melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta.

Putra Belitung yang kerap terlihat marah-marah saat menyaksikan ketidakbecusan anak buahnya itu lekas populer berkat kebijakannya yang lain dari yang lain (out of the box). Salah satu yang ia ingin rombak adalah mental PNS. Tujuannya? Agar mereka sudi bekerja keras, melayani publik, dan jujur. Sistem rekrutmen ia ubah. Memang sebelumnya banyak orang yang diterima menjadi PNS karena kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Ahok merombak sistem rekrutmen dengan menerapkan metode lelang jabatan secara terbuka (open biding recruitment). Dia ingin menawarkan kesempatan seluasnya kepada siapa pun yg memiliki kompetensi untuk menduduki sebuah jabatan lewat proses seleksi yang terbuka dan trasnparan. Jadi, penentu bukan kedekatan atau suka-tak suka lagi.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (foto: viva)

"Saya mencari orang yang mau bekerja. Saya tidak butuh orang pintar. Saya butuh orang yang mau bekerja dan tidak nyolong. Saya bisa mendemosi dan ratusan orang bisa kehilangan jabatannya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/8/2015) saat melantik 303 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Sebenarnya sistem lelang jabatan sudah diperkenalkan sejak ia masih menjadi Wakil Gubernur. Pasangan Joko Widodo – Ahok memulai sistem perekrutan ini untuk berbagai posisi, termasuk lurah, camat, dan kepala sekolah. Tujuannya jelas: agar tak ada lagi birokrat yang mengharapkan jabatan hanya dengan bermodalkan kedekatan pribadi dengan atasan.

Di era Ahok sistem ini disempurnakan karena sistem lelang yang dilakukan hanya untuk mengisi jabatan kosong ternyata menimbulkan kegaduhan. Ia kemudian muncul dengan gagasan: menstok calon pejabat yang direkrut lewat seleksi dengan kompetensi tertentu. Kelak, jika ada pejabat DKI yang tidak mampu melanjutan kerja atau pencapaian kerjanya tidak sesuai keinginan pimpinan, maka Gubernur akan mengambil pengganti dari mereka yang namanya ada di daftar stok tadi.

Setidaknya ada 4 dinas di lingkungan pemprov DKI Jakarta yang sering mengalami perombakan di pucuk pimpinannya: Dinas Perhubungan dan Transportasi, Pendidikan, serta Kebersihan dan Pekerjaan Umum. Inilah instansi  yang paling banyak bersentuhan dengan dan berdampak langsung pada masyarakat.

Untuk memastikan bahwa para pejabat yang lolos dalam lelang melaksanakan tugasnya dengan baik, Ahok meminta mereka membuat fakta integritas yang berisi target kinerja. Jika tidak dapat mencapai kinerja dan tak mampu memperlihatkan hasil kinerja yang baik mereka langsung diberhentikan atau mengundurkan diri. Posisinya akan diisi para pejabat yang namanya ada di  daftar stok.

Kebijakan membuat fakta integritas berdampak pada pejabat eselon IV DKI Jakarta. Mereka banyak  yang mengajukan pengunduran diri dari jabatannya karena merasa tidak bisa mencapai kinerja yang telah digariskan Gubernur.

Sebaik menyatakan dirinya tidak suka melihat PNS yang malas maka Ahok pun menerapkan sistem punishment yang jitu. Ia berjanji akan mencabut tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS yang malas, mendemosi,  bahkan memecat mereka. Itu memang bukan gertak sambal.

Lihatlah: 2.500 lebih PNS yang didemosi (distafkan) dan 120 lainnya yang dipecat. Alasan pemecatan pun beragam. "Macam-macam, ada yang terima suap, ngemplang duit, rata-rata terima suap. Kamu terima suap Rp 1,5 juta pun saya pecat jadi PNS. Guru juga banyak yang dipecat, di kelurahan juga ada. Ada yang enggak masuk-masuk," ujar Gubernur Ahok saat itu.

Meski terkesan kasar dan blak-blakan, Ahok adalah pemimpin yang tegas dan memiliki integrasi dalam menjalankan aturan dan penegakan hukum. Dia juga sosok pemimpin yang mau melakukan hal-hal yang out of the box, inovatif, dan tak berhenti bereksperimen. Lewat sistem punishment and reward yang jelas, para PNS yang awalnya tidak memiliki etos kerja yang baik dan jauh dari progresif seketika terpacu menjadi sigap dalam melayani warga Ibukota.

Terbukti, pemimpin yang tegas dan memiliki integritas serta memberi keteladanan mampu membuat perubahan mendasar. Kemunculan Gubernur Ahok menjadi fajar harapan perubahan mental PNS.

“Kita ini adalah orang-orang yang peka terhadap leadership. Kalau lihat leadership-nya bagus, kita ikut bagus. Nah, begitu  leader jelek lagi, ya ikut jelek. Ada regresi [kemunduran],” kata Sarwono Kusumaatmadja. “Gubernur yang bisa bekerja efektif dan tidak peduli image, ya, Basuki Tjahaja Purnama.”

Perubahan birokrasi yang cepat,  seperti kata Dominikus Dalu, asisten senior Ombudsman RI, perlu ada pelecutnya. “Kalau tidak by system, ya kuatnya pimpinan. Intinya, di semua birokrasi pimpinan itu harus memberikan contoh. Misalnya hidup sederhana.”

Tanpa pemimpin yang memiliki inisiatif melakukan perombakan, sulit membayangkan terciptanya budaya birokrasi yang demokratis, kritis, sunggung-sungguh, dan transparan.

Pasukan Oranye sedang bersantai (foto: P. Hasudungan Sirait)

DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok banyak melakukan terobosan dan mengutamakan anggaran yang digali dari berbagai sumber demi percepatan pelaksanaan program. Lihat saja sejumlah pasukan pelangi bentukan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok-Djarot. Ada pasukan oranye, hijau, ungu, biru dan kuning yang siap menangani masalah dan melayani  warga Jakarta. Kerja mereka sangat efektif dan bernas [berbuah banyak]. Masing-masing pasukan mengurusi area kerja di bawah naungan dinas terkait.

Pasukan Oranye, misalnya. Mereka bertugas menangani masalah di permukiman warga. Yang mereka lakukan? Melancarkan  got mampet, memperbaiki lampu penerangan yang rusak, hingga memotong pepohonan. Sedangkan pasukan hijau,  tugas utamanya adalah menjaga keasrian taman-taman di Jakarta. Mereka di bawah naungan Dinas Pertamanan.

Pasukan Biru yang berada di bawah Dinas Tata Air DKI Jakarta, tugasnya menjaga kebersihan saluran air, termasuk gorong-gorong. Salah satu temuan pasukan ini adalah gunungan sisa-sisa kabel yang menyumbat saluran air Jakarta beberapa waktu lalu.

Tugas pasukan Kuning yang bernaung di bawah Dinas Bina Marga DKI, beda lagi. Mereka menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai. Juga memantau jalanan yang rusak dan berlubang, trotoar, serta tali-tali air.

Pasukan Ungu dibentuk bertepatan dengan peringantan Hari Alzeimer, 21 September. Sesuai misinya, satuan ini bertugas mengurusi kaum lanjut usia (lansia) termasuk yang tersesat di belantara Jakarta dan mengalami demensia (penurunan kemampuan fungsi otak akibat penuaan). Pegiat gerakan ini termasuk dokter, perawat, kader dari Dinas Kesehatan, petugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) Dinas Sosial, dan relawan dari beragam latar belakang profesi.

Kehadiran pasukan warna-warni ini betul-betul dirasakan langsung warga Jakarta. Gubernur Ahok secara intens juga ikut memonitor dan memaksimalkan kinerja mereka.

Ahok memang tidak sempurna. Ia temperamental dan meledak-ledak. Kata-katanya kasar kalau dirinya sedang berang. Khalayak acap menyaksikan dia marah-marah bahkan tak sungkan menyemprot bawahannya yang tidak perform. Di sisi lain ia transparan, anti korupsi, melayani masyarakat dengan penuh pengabdian, inovatif,  dan tegas.

“Ahok itu ada leadership. Ada keteladanan. Kalau saja dia bijak susah menggeser dia,” lanjut Sarwono Kusumaatmadja.

Ahok, sepeti halnya Gubernur Ali Sadikin (Bang Ali)  merupakan kepala daerah yang mampu mentransformasikan DKI Jakarta. Ia menjadi inspirasi bagi para kepala daerah  yang berpengabdian tinggi. Begitupun, ia akhirnya tersingkir juga sebagai orang nomor 1 DKI. Setelah digempur hebat oleh kelompok-kelompok yang mengusung isu agama, ia yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat, kalah dalam Pilkada 2017.

Tak hanya itu. Dituduh melecahkan agama, ia segera ditahan setelah dijatuhi hukuman penjara 2 tahun. Belakangan, dari tahanan Markas komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, ia menggugat cerai istrinya, Veronica. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan ini. Jadi, Ahok yang sekarang masih mendekam di bui, berstatus duda. Sungguh sebuah perjalanan hidup yang penuh drama dari seorang gubernur yang mampu merevolusi mental PNS di wilayah kekuasaannya!  

Reporter: Teguh Vicky Andrew, Hartanto Ardi Saputra, Januardi Husin, Muhammad Mu’alimin

(Rin Hindryati\Rin Hindryati)
Share:
Tags:


Komentar