Langgar Kode Etik, KY Rekomendasikan Sanksi untuk 63 Hakim

Kamis, 06 Desember 2018 21:16 WIB
Langgar Kode Etik, KY Rekomendasikan Sanksi untuk 63 Hakim

Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus. Foto: Teguh Vicky Andrew

Selama 2018, Komisi Yudisial (KY) telah menerima 1.409 laporan ihwal dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).  Namun hanya 301 laporan yang didaftarkan dan 114 laporan yang ditindaklanjuti.  Dari jumlah itu, pada periode Januari hingga Oktober 2018,  saja lembaga itu merekomendasikan 63 hakim diberikan sanksi karena berbagai jenis pelanggaran.

Baca juga : Putusan MA Terhadap Baiq Nuril Maknun Membingungkan

"Mulai dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat berdasarkan laporan masyarakat yang sudah diproses oleh Komisi Yudisial dalam periode tersebut," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus saat menjadi pembicara dalam konferensi hukum nasional di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (12/6).

Sejauh ini, dari seluruh hakim yang direkomendasikan untuk diberi sangsi, hanya dua orang yang diproses di Majelis Kehormatan Hakim. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga telah menindaklanjuti enam orang hakim lainnya.  

Baca juga : Jadi Tersangka, Hakim PN Semarang Dinonaktifkan dari Jabatannya

Sebagai catatan, selama 3 tahun terakhir, KY mengusulkan sebanyak 87 hakim dijatuhi sanksi pada tahun 2016, kemudian pada 2017 diusulkan sebanyak 58 hakim yang dijatuhi sanksi, dan Januari hingga Oktober 2018 diusulkan sebanyak 63 hakim yang dijatuhi sanksi karena dinilai melanggar KEPPH.

Kendala dan hambatan yang dihadapi KY dalam penyelesaian laporan masyarakat bersifat internal, kata dia, meliputi tanggung jawab KY tidak terbatas dalam penanganan laporan masyarakat saja dan keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani laporan masyarakat.

Baca juga : Memori PK Baiq Nuril Diajukan Bulan Ini

Kendala dan hambatan eksternal, yakni KY hanya berwenang dalam menyampaikan usul sanksi kepada MA, atau sebatas rekomendasi. Selanjutnya, MA yang mengeksekusi usulan tersebut.

"Kendala lain, belum lengkapnya laporan yang disampaikan pelapor atau respons yang disampaikan terlapor," ujarnya.

Jaja juga mengaku prihatin dengan kembali terjaringnya hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin menambah daftar hitam dan mencoreng dunia peradilan di Indonesia.

KY juga mendorong agar rekomendasi yang disampaikan KY tersebut tidak sekadar usulan sesuai dengan undang-undang yang ada, tetapi bersifat final dalam memberikan sanksi kepada hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. (antara)

(Teguh Vicky Andrew\Editor)
Share:


Berita Terkait

Putusan MA Terhadap Baiq Nuril Maknun Membingungkan

Memori PK Baiq Nuril Diajukan Bulan Ini

Komentar