Lagi, MAKI Gugat KPK untuk Kasus Century dan BLBI

Jumat, 14 September 2018 16:25 WIB
Lagi, MAKI Gugat KPK untuk Kasus Century dan BLBI

KPK (Foto: Pedomanbengkulu)

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengatakan, lembaganya hari ini mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengajukan Pra Peradilan baru untuk dua kasus sekaligus, yakni korupsi Bank Century dan BLBI.  

Baca juga : Golkar Minta KPK Fokus Kerja, Jangan Berpolitik

Praperadilan kasus Century lawan KPK telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan teregister dengan nomor perkara : 16/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Pst.

“Untuk Century, gugatan diajukan guna memaksa KPK agar menjalankan perintah pengadilan,” kata Boyamin kepada Law-justice.co, Jumat (14/9/2018).

Baca juga : Kasus Ini Bisa Jadi Senjata Ampuh Prabowo Menyerang Jokowi

Putusan yang dimaksud Boyamin adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel poin 2, yang intinya memerintahkan KPK agar segera menetapkan tersangka baru dalam kasus Bank Century, yakni Boediono (mantan Wakil Presiden RI), Muliaman D. Hadad, dan Raden Pardede.  

Jika tidak, KPK diperintahkan untuk melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan guna dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga : KPK Diminta Independen Tangani Kasus TGB

“Sampai saat ini, KPK belum melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap  Boediono, Muliaman D. Hadad, dan Raden Pardede. Sehingga haruslah dimaknai, bahwa KPK telah melawan perintah Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” tegas Boyamin.

Dengan begitu, MAKI meminta pengadilan agar segera mendesak KPK untuk melimpahkan perkara Bank Century ke Kepolisian atau Kejaksaan.

“Sudah selayaknya, Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung menerima pelimpahan perkara Bank Century.”

Selain kasus Century, MAKI juga mengajukan Pra Peradilan untuk kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tengah ditangani KPK. MAKI mendesak KPK segera menetapkan status tersangka atas Sjamsul Nursalim, Itjih S. Nursalim, dan Dorojatun Kuntjoro-Jakti. Nama ketiganya disebut-sebut terlibat saat persidangan terdakwa Syafrudin A. Temenggung.

“KPK tidak melakukan upaya hukum yang memadai atas mangkirnya Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim sebagai saksi, baik dalam tahap Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan . Upaya hukum yang seharusnya dilakukan adalah melakukan Cekal, DPO, dan red notice Interpol,” tegas Boyamin.

(Januardi Husin\Editor)
Share:


Berita Terkait

Golkar Minta KPK Fokus Kerja, Jangan Berpolitik

KPK Diminta Independen Tangani Kasus TGB

Komentar