Kritik dan Apresiasi Terhadap PP Imbalan Bagi Pelapor Korupsi

Rabu, 10 Oktober 2018 19:12 WIB
Kritik dan Apresiasi Terhadap PP Imbalan Bagi Pelapor Korupsi

Koordinator MAKI Boyamin Saiman (foto: Tagar)

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kritik dan apresiasi pun bermunculan, terutama terkait adanya imbalan Rp200 juta.

Baca juga : Mantan Wapres Boediono Diperiksa Penyidik KPK

PP 43/2018 telah resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 18 September lalu. PP itu pada intinya berisi apresiasi dari pemerintah kepada masyarakat yang berperan serta terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Apresiasi itu terwujud dalam bentuk pemberian perlindungan dan pemberian premi atau imbalan sejumlah uang.

Pasal 17 menyebutkan bahwa penghargaan berupa premi besarannya 2% dari jumlah kerugian keuangan yang dapat dikembalikan kepada negara. Besaran maksimal yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp 200 juta.

Baca juga : Mantan Wapres Boediono Diperiksa KPK

Untuk tindak pidana korupsi yang berupa suap, besaran premi diberikan sebesar 2% dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan. Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp 10 juta.

Pemberian sejumlah uang kepada masyarakat yang melaporkan suatu tindak pidana korupsi dikritik oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, imbalan uang bisa melunturkan semangat juang para aktivis anti korupsi.

Baca juga : Selewengkan Dana KUR, Mantan Anggota DPRD Jombang Ditahan Kejati Jatim

Pada dasarnya, kata Boyamin, pelapor tindak pidana korupsi bersifat relawan yang tidak mengharapkan imbalan. Pasal 165 KUHP menegaskan setiap warga negara untuk berkewajiban untuk melaporkan setiap kejahatan yang diketahuinya.

“Imbalan tersebut akan memberikan peluang oknum aktivis untuk menjadi Pemeras (blackmail) karena adanya rangsangan imbalan,” kata Boyamin dalam pernyataan tertulis yang diterima law-justice.co.

Ketimbang menyediakan sejumlah uang untuk pelapor, MAKI berpendapat, pemerintah seharusnya harusnya fokus pada peningkatan kualitas aparat penegak hukum. Hal itu lebih mendesak untuk meningkatkan indeks pemberantasan korupsi Indonesia yang masih di bawah angka 4.

“Kami khawatir isu imbalan ini hanya dipakai untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi,” ucap Boyamin.

Namun apresiasi datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pada intinya lembaga anti rasuah itu sepakat dengan niat baik pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang membantu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Para pelapor kasus korupsi itu perlu dan bahkan harus menurut kami diberikan penghargaan yang patut, patut dalam artian jumlah dan juga cara, sehingga diharapkan nanti masyarakat semakin banyak melaporkan kasus korupsi," ujar Febri di gedung KPK, Selasa (9/10/2018).

Ketika ada kasus korupsi yang dilaporkan, lanjut Febri, akan berdampak pada sistem pengawasan di lingkungan sekitarnya.

"Namun tentu kami perlu baca secara lebih rinci. KPK sebenarnya terlibat sejak awal, terkait revisi peraturan pemerintah untuk pemberian penghargaan kepada pelapor. Semoga itu memang menjadi satu bagian yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Febri.

Apresiasi juga datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, Robikin Emhas, mengatakan, PP 43/2018 merupakan angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.  

Kendati demikian, ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus tetap berada dalam koridor penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat, kata dia, tidak bisa serta-merta digunakan secara langsung untuk menindak orang-orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi.

“Betapa pun seseorang yakin dengan informasi dan alat bukti yang dimiliki, masih perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh penyelidik atau penyidik. Pengungkapan kasus korupsi secara serampangan dapat berdampak buruk bagi seseorang dan keluarga yang belum tentu bersalah.”

(Januardi Husin\Reko Alum)
Share:


Berita Terkait

Mantan Wapres Boediono Diperiksa Penyidik KPK

Mantan Wapres Boediono Diperiksa KPK

Komentar