Kejagung Segera Periksa Pejabat Bank Mandiri Solo Terkait Kasus Pembobolan Bank

Kamis, 11 Oktober 2018 16:11 WIB
Kejagung Segera Periksa Pejabat Bank Mandiri Solo Terkait Kasus Pembobolan Bank

Pembobolan Bank Mandiri Solo Rugikan Negara Rp 477 Miliar (ilustrasi: kabar24)

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan segera memeriksa pejabat Bank Mandiri cabang Surakarta, Solo, Jawa Tengah, terkait kasus pembobolan bank oleh PT Central Steel Indonesia. Total kerugian negara dari kasus pembobolan oleh perusahaan peleburan besi bekas menjadi besi beton dan besi bulir untuk bahan bangunan tersebut ditaksir mencapai Rp472 miliar.

Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAM Pidsus) Adi Toegarisman mengungkapkan pembobolan Bank Mandiri cabang Surakarta terjadi karena ada kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah, dalam hal ini Bank Mandiri.

"Tentunya tindak pidana korupsi itu terjadi karena ada kedua unsur itu yaitu swasta dan pemerintah. Kami akan kejar terus ini [pihak Bank Mandiri]," tutur Jaksa Agung Muda bidang Pidana khusus (JAM Pidsus) Adi Toegarisman kepada Bisnis, Kamis (11/10).

Menurut Adi, Kejaksaan Agung sudah menjerat dua tersangka dari unsur swasta yaitu Erika W Liong selaku Direktur Utama PT CSI dan Mulyadi Supardi alias Hua Ping selaku salah satu pengurus PT CSI.

Keduanya telah menjalani sidang dan divonis oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Erika E Liong divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara, Hua Ping divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara.

Menurut Adi, sebelum menetapkan tersangka dari pihak Bank Mandiri, tim penyidik akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait dan melakukan pendalaman. Dia pun mememastikan Kejaksaan Agung akan profesional dan berhati-hati dalam menangani perkara tersebut.

"Kami sudah berkomitmen untuk menuntaskan kasus itu. Itu dulu yang bisa saya sampaikan ya," katanya.

Kasus ini berawal saat PT CSI pada 2005 mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri selama 2011-2014. Ternyata, permohonan kredit sebesar Rp472 miliar lebih diajukan dengan data dan laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber: Bisnis

(Rin Hindryati\Editor)
Share:


Komentar