Tegakkan Hak Anak di Jakarta! (Tulisan-5)

Kalijodo, Metamorfosis Sarang Prostitusi Menjadi Wilayah Ramah Anak

Minggu, 09 September 2018 08:13 WIB
Kalijodo, Metamorfosis Sarang Prostitusi Menjadi Wilayah Ramah Anak

Salah satu wahana permainan anak di RPTRA Kalijodo (foto: law-justice.co/ Teguh Vicky Andrew)

Tahun 1970an, nama Kalijodo sangat lekat dengan dunia hitam macam prostitusi dan gerombolan preman. Lokasinya berada di Jalan Kepanduan II, Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, namun sebagian sudah masuk wilayah Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Baca juga : Ruang Terbuka Hijau Hanya Komoditas Politik, Pemda DKI Tidak Punya Komitmen

Seniman Remy Silado, dikutip dari CNN Indonesia mengatakan, sekitar tahun 1600,  Kalijodo adalah tempat persinggahan etnis Tionghoa yang mencari gundik. Etnis ini melarikan diri dari Mansuria yang sedang mengalami perang tanpa membawa istri, sehingga mereka mencari selir sebagai penggantinya, di Batavia.

Masih menurut Remy, orang-orang Tionghoa ini kerap melakukan pertemuan di bantaran sungai, yang kemudian dinamakan Kalijodo. Para calon gundik adalah perempuan lokal yang menyanyikan lagu-lagu klasik Tionghoa,  dari dalam perahu yang ditambat di pinggir kali.

Baca juga : RPTRA: Dicintai Warga, Digusur Pemerintah

Kalijodo zaman dulu (foto: IDNTimes)

Baca juga : Pemkot Jakpus Resmikan RPTRA Satu-satunya di Senen

Memasuki abad 20, sekitar tahun 50an, Kalijodo dijadikan tempat nongkrong anak-anak muda. Pada 1970, lokasi tersebut semakin ramai dan mulai dipenuhi oleh tempat-tempat hiburan dan akhirnya menjadi lokalisasi prostitusi.

Kalijodo kemudian juga menjadi wilayah yang rawan konflik. Salah satunya yang terjadi pada Maret 2013, terjadi bentrokan antara kelompok Makasar Kalijodo dan kelompok Mandar Airbaja yang mengakibatkan enam orang luka-luka. Pada 2014, Briptu Alfian Hadi, anggota Polres Tangerang Kabupaten, tewas ditusuk orang tidak dikenal karena berusaha melerai perkelahian yang terjadi antara warga setempat dengan oknum TNI AL (Sindonews, 5/1/15).

Puncaknya, saat terjadi kecelakaan pada tahun baru Imlek 2016. Riki Agung Pratama (24) yang baru saja menenggak sekitar 10 gelas minuman keras di tempat lokalisasi Kalijodo, tidak sanggup mengendalikan kendaraannya, hingga menabrak marka jalan. Mobil terpelanting, akibatnya  empat orang tewas dan tujuh orang luka berat termasuk Riki (Kompas, 20/12/16).

Peristiwa itu terdengar sampai ke telinga Basuk Tjahaja Purnama (Ahok) gubernur DKI yang menjabat saat itu. Ia lantas menyampaikan keinginannya untuk membersihkan lokalisasi tersebut karena dianggap selalu menjadi biang kerok yang mengancam ketenangan dan keamanan masyarakat. Niatnya itu juga didukung oleh Tito Karnavian, yang waktu itu masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Penggusuran pun dilakukan secara bertahap melalui Surat Peringatan (SP) satu hingga tiga.

Kawasan Kalijodo saat masih menjadi tempat lokasisasi (foto: Merdeka)

Apa yang dilakukan Ahok ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bangunan dan Wilayah. Instruksi Gubernur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penertiban di Sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi; serta Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kegiatan Penertiban Umum.

Sedangkan Pemerintah Kota Administratif Jakarta Barat, melayangkan surat pemberitahuan kepada para pemilik bangunan dan usaha tempat hiburan, serta para pekerjanya; yang berisi mengenai rencana penataan kawasan Kalijodo RT 07/10, Angke Tambora, untuk dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Dalam hal pengalihan fungsi ini, Ahok menawarkan konsep Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Di bukunya yang berjudul “Kebijakan Ahok” ia menjelaskan, konsep RPTRA adalah ruang terbuka hijau (RTH) yang dilengkapi dengan fasilitas bermain anak, ruang komunitas untuk berinteraksi dan ruang kegiatan untuk ibu-ibu PKK, serta ruang laktasi (menyusui).

RPTRA Kalijodo diresmikan Ahok pada 22 Februari 2017. Di tengah minimnya ruang dan sarana bermain anak, fasilitas ini sangat diminati warga. Pengunjungnya berlipat terutama di setiap akhir pekan. Namun, di tengah jalan, Ahok tersandung masalah penistaan agama. Ia divonis penjara selama dua tahun pada Mei 2017 dan harus turun dari jabatannya memimpin Jakarta.

Lalu, bagaimana nasib RPTRA yang dibangun di zamannya? Apakah rezim Anies Baswedan, gubernur DKI sekarang masih meneruskan kebijakannya tersebut?  Reporter law-justice.co baru-baru ini berkunjung ke Kalijodo, dan menyaksikan kondisi fasilitas tersebut pasca Ahok lengser dari kursi gubernur.

RPTRA dan RTH Kalijodo terletak bersebelahan, kedua tempat ini dihubungkan oleh sebuah tangga yang cukup tinggi. Bila pengunjung melalui jalur ini, maka sebaiknya menuruti tangga. Di situ terlihat deretan mural yang memenuhi setengah dan seluruh tembok bangunan. 

Tembok mural tersebut dipisahkan oleh sebuah taman dimana terdapat karya seni bertajuk “Patung Menembus Batas”. Instalasi ini terbuat dari  pecahan Tembok Berlin berukuran 3,6 x 1,2 meter dan 14 plat baja berbentuk manusia karya Teguh Ostenrik. Lokasi ini menjadi destinasi favorit pengunjung untuk berswafoto.  

Instalasi dari potongan tembok Berlin karya Teguh Ostenrik (foto: law-justice.co/ Teguh Vicky Andrew)

Ruang untuk melakukan beragam aktivitas dalam ruangan, seperti membaca, mewarnai, dan latihan menari masih nampak berdiri. Begitu pula ruang penunjang lain, seperti perpustakaan, ruang laktasi, dan toilet. Namun sore itu, tak banyak aktivitas di tempat ini karena mayoritas anak memilih berkegiatan di luar ruangan.   

RTH Kalijodo didominasi area untuk bermain papan luncur dan sepeda. Sayangnya, sebagai pusat aktivitas utama, sarana olahraga itu jauh dari kondisi terawat. Di lintasan untuk  bermain papan luncur, misalnya, terdapat lubang-lubang yang ditambal seadanya sehingga membahayakan  orang-orang yang beraktivitas di sana.

Meskipun begitu, Muhammad Febriyan, seorang pengunjung, mengaku selalu datang ke RPTRA Kalijodo untuk berlatih skateboard. “Bagi orang kurang mampu seperti saya, fasilitas ini sangat membantu, karena kalau harus sewa di luar, harganya mahal. Semoga saja di masa datang, tempat latihan skateboard ini tidak dikomersilkan,” ujarnya.  

Fasilitas skateboard (foto: law-justice.co/ Teguh Vicky Andrew)

Selain itu yang tak kalah mengenaskan adalah, hampir seluruh tanaman yang ada di RTH Kalijodo mengalami kekeringan. Hal itu terlihat dari rerumputan yang berwarna coklat di hampir setiap sudut ruang publik ini. Sementara berbagai jenis tanaman lain, meskipun keadaannya lebih baik, namun tampaknya tak pernah dirawat secara rutin.

Selaras dengan itu, jalur-jalur penghubung di dalam RTH Kalijodo itu  pun mulai rusak. Para pengunjung harus berhati-hati agar tidak terjungkal. Apalagi langkah mereka juga kerap terhalang oleh para pedagang  yang berjualan dan motor-motor yang terparkir di sana. Hal inilah membuat ruang publik ini berkesan semrawut, meskipun tetap ramai dikunjungi warga pada akhir pekan.

Saat ini, Kalijodo lebih identik sebagai lahan komersil ketimbang ruang hijau terbuka. Orientasi bisnis kentara terlihat di tempat ini. Di sepanjang jalur pejalan kaki, terlihat aneka wahana permainan anak yang kerap ditemukan di pasar malam. Aspek keamanan juga nampak tidak diperhatikan, apalagi tempat itu bersisian langsung dengan kali yang menghitam. Dari papan nama yang tertera, tempat ini dikelola oleh penguasa-penguasa lokal  pada masa lalu.

Wahana bermain yang biasa terdapat di pasar malam (foto: law-justice.co/ Teguh Vicky Andrew)

Satu-satunya tempat yang terawat di RTH Kalijodo adalah sebuah ruang berkumpul yang berseberangan dengan taman mural. Menggunakan konstruksi baja ringan berwarna hitam, arsitektur tempat ini dirancang ramah lingkungan. Beberapa sisi atap sengaja dibiarkan berlubang agar tak menganggu pohon yang tumbuh di sana. Berbagai tanaman yang tumbuh di tempat ini juga diberikan pagar kayu agar tidak terinjak oleh pengunjung.

Berbagai fasilitas di Kalijodo yang nampak kurang atau bahkan tidak terawat tentu berkaitan dengan masalah dana. Daeng Jamal, Pengelola dan Kepala Keamanan RTH Kalijodo, saat ditemui law-justice.co mengatakan, saat RPTRA tersebut baru diresmikan, ada uang dari CSR untuk biaya maintance. Namun, budget tersebut hanya untuk 90 hari masa perawatan.

Hingga gubernur berganti, menurut Jamal, status fasilitas tersebut masih menggantung. Karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab di masa transisi tesebut, maka Jamal memutuskan untuk membentuk Komunitas Kalijodo Interaktif. Ia mengatakan, komunitas yang dipimpinnya inilah yang sekarang membantu perawatan dan menjaga kebersihan Kalijodo.

Untuk menjaga keamanan, menurut Jamal, pihaknya membentuk PAM Swakarsa yang bernaung di bawah organisasi Bintang Timur miliknya. Namun,  baru-baru ini, Jamal melanjutkan, pengelolaan RPTRA diserahkan ke Dinas Kehutanan dan merekrut orang untuk petugas keamanan. “Kuota dari Dinas Kehutanan cuma 15 orang. Sedangkan PAM Swakarsa di sini bisa 60 orang untuk waktu jaga 1 x 24 jam,” katanya.

“PAM  Swakarsa yang selama ini membantu tetap  berjalan, tapi bukan gaji dari Pemda. Tapi kamilah yang swadaya, karena merasa ini keluarga kita, semua yang saya makan, mereka juga harus makan. Alhamdulillah  mereka bisa bertahan dan tetap setia menjaga dan merawat  ini lokasi. Sebab tidak  dipungkiri, tanpa keberadaan kita, di sini bisa acak- acakan,” ungkap Jamal.

Daeng Jamal, Pengelola dan Kepala Keamanan RTH Kalijodo (foto: law-justice.co/ Teguh Vicky Andrew)

Kalijodo berdasarkan pengakuan Jamal, ternyata masih belum lepas dari ancaman oknum-oknum tertentu yang hendak mencari keuntungan. “Tapi syukur alhamdulillah, karena mereka melihat  tujuan kita ini tulus  ikhlas, oknum-oknum ormas ini jadi rebutan, paham  kan. Itu eks-kalijodo masih punya  begini-begitu kan. Tapi karena keinginan dan niat kita tulus , mereka pun  bukannya takut sama saya, tapi malulah, oknum ormas-ormas itu malu,” tukas Jamal.

Warga Jakarta jelas sangat membutuhkan ruang hijau terbuka dan fasilitas untuk beraktifitas untuk meningkatkan tumbuh kembang anak-anak. Seto Mulyadi, pakar pendidikan anak mengatakan, keberadaan RPTRA penting untuk menunjang kota layak anak.

“Hak bermain adalah hak anak yang harus dipenuhi pemerintah. Jakarta sudah kehilangan ruang untuk anak dengan terus dibangunnya mall dan gedung-gedung bertingkat,” ujar Seto. Ia menekankan, “Hak anak untuk mendapatkan ruang dan udara yang sehat itu sangat diperlukan.”

Kalijodo hanyalah satu dari 300an lebih RPTRA yang tersebar di seluruh Jakarta. Jika pengelolaannya tidak segera ditindak lanjuti oleh pihak terkait, bukan tidak mungkin aset ini akan beralih ke tangan preman atau oknum-oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan sepihak. Cita-cita menjadikan Jakarta kota layak anak akhirnya nanti hanya tinggal sebuah wacana.

Reporter: Teguh Vicky Andrew, Januardi Husin dan Hartanto Ardi Saputra.

 

(Tim Liputan Investigasi\Reko Alum)
Share:


Berita Terkait

RPTRA: Dicintai Warga, Digusur Pemerintah

Pemkot Jakpus Resmikan RPTRA Satu-satunya di Senen

Komentar