JPU Dakwa Pejabat Kemendagri Rugikan Keuangan Negara Rp34,8 miliar

Rabu, 11 Juli 2018 19:35 WIB
JPU Dakwa Pejabat Kemendagri Rugikan Keuangan Negara Rp34,8 miliar

JPU Dakwa Pejabat Kemendagri Rugikan Keuangan Negara Rp34,8 miliar (potretnews.com)

Dalam persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Dudy Jocom  merugikan keuangan negara sebesar Rp34,8 miliar. Kasus yang menjerat Dudy Jocom terkait pengadaan pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bukittinggi di Agam, Sumatera Barat, tahun anggaran 2011.

Baca juga : Usai Diperiksa KPK, Direktur MRA Irit Bicara

"Terdakwa Dudy Jocom bersama-sama dengan Budi Rachmat Kurniawan telah turut serta melakukan pengaturan dalam pelaksanaan pelelangan, penerimaan pekerjaan dan pembayaran atas proyek pembangunan Gedung Kampus IPDN Bukittinggi Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat tahun 2011 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp34,804 miliar," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Budi Nugraha di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/7/2018) seperti dikutip Antara.

Dudy Jocom adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2011 untuk proyek pembangunan kampus IPDN dengan pagu anggaran total Rp519,482 miliar, termasuk di dalamnya kampus IPDN Bukittinggi di Kabupaten Agam sebesar Rp127,893 miliar.

Baca juga : Jaksa: Berkas Kasus Tenggelamnya KM Sinar Bangun Lengkap

Pada Juni 2011, setelah penetapan setelah penetapan hasil prakualifikasi tersebut. Dudy bertemu dengan SM Pemasaran Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero) Bambang Mustaqim dan disepakati bahwa yang akan mengerjakan proyek pembangunan kampus IPDN Bukit Tinggi Agam adalah PT Hutama Karya. Dokumen penawaran untuk peserta lelang lainnya dibuatkan oleh PT Hutama Karya.

Atas sepengetahuan Dudy, panitia pengadaan memanipulasi sistem Penilaian Evaluasi Administrasi dan teknis untuk memenangkan PT Hutama Karya dengan harga penawaran Rp125,686 miliar.

Baca juga : KPK: PT.DGI Kembalikan Uang Rp70 Miliar 

"Setelah penandatanganan kontrak tersebut, terdakwa melakukan pertemuan dengan Budi Rahmat Kurniawan di ruangan terdakwa. Terdakwa memperkenalkan Mulyawan kepada Budi Rahmat Kurniawan sambil meminta agar terkait 'commitment fee' proyek pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi Agam diserahkan kepada Mulyawan dan disanggupi Budi," ungkap jaksa.

Uang diserahkan sebesar Rp500 juta di kantor Mulyawan untuk Dudy.

Namun PT Hutama Karya mensyubkontrakkan seluruh pekerjaan utamanya antara lain meliputi pekerjaan mekanikal elektrikal, struktur dan arsitektur kepada pihak lain yang seluruhnya bernilai sebesar Rp35,018 miliar tanpa persetujuan tertulis dari Dudy.

PT Hutama Karya juga melakukan subkontrak fiktif terhadap pekerjaan yang seolah-olah dikerjakan oleh CV Prima Karya, CV Restu Kreasi Mandiri dan PT Yulian Berkah Abadi yang seluruhnya bernilai sebesar Rp8,27 miliar.

Dudy juga tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Bukittinggi karena pekerjaan baru mencapai 32 persen namun seolah-olah telah selesai 100 persen sehingga Kemendagri membayarkan kepada PT Hutama Karya Rp110,832 miliar.

Atas perbuatannya, Dudy juga memperkaya orang lain yaitu Hendra sebesar Rp3 miliar, General Manager PT Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan sebesar Rp571 juta, Mohamad Rizal sebesar Rp500 juta dan Bambang Mustaqim sebesar Rp500 juta serta Sri Kandiyati sebesar Rp100 juta.

PT Hutama Karya seluruhnya Rp22,085 miliar yang berasal dari pengalihan pekerjaan utama kepada pihak ketiga sebesar Rp13,810 miliar dan pencairan subkontrak fiktif sebesar Rp8,275 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara Rp34,804 miliar.

Dudy diancam pidana berdasarkan dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.
 

(Imam Rusadi\Editor)
Share:


Berita Terkait

Usai Diperiksa KPK, Direktur MRA Irit Bicara

KPK: PT.DGI Kembalikan Uang Rp70 Miliar 

Komentar