Jalan Terjal Andi Surianti Mencari Keadilan

Selasa, 09 Oktober 2018 11:56 WIB
Jalan Terjal Andi Surianti Mencari Keadilan

Andi Surianti, pencari keadilan dari Sulawesi Selatan (foto: law-justice.co/ Teguh Vicky Andrew)

Hampir satu dasawarsa, Andi Surianti berurusan dengan kasus tanah sengketa keluarga. Selama itu pula dirinya kerap diintimidasi dan dikriminalisasi oleh keluarga mertua kakeknya, pihak yang menjadi lawannya dalam perkara ini. Namun perempuan 45 tahun ini tidak  gentar, meski ia sempat dijebloskan ke penjara dan rumahnya dirobohkan, setelah upaya banding ditolak oleh  Pengadilan Tinggi Makassar pada akhir tahun lalu. 

Baca juga : Kolaborasi Mafia Tanah dengan Oknum BPN, Jadi OTT Tapi Malah Promosi Jabatan

Bersama suaminya Syafrudin Tungka, Surianti lalu hijrah ke Jakarta, meninggalkan keenam anaknya untuk mencari keadilan.  Berbekal sejumlah dokumen hukum, ia mengadu ke sejumlah lembaga negara. Perjuangan dan pengorbanannya tidak sia-sia, sebab titik terang penyelesaian perkara yang membelenggunya kian terbuka.

Mencari Keadilan

Matahari sudah hampir terbenam di ufuk Barat ketika Surianti tiba di lapak warung sepeda yang mangkal di seberang  Masjid Ramlie Musofa, Sunter Agung, Jakarta Utara. Dengan cekatan, ia langsung meminggirkan sepedanya yang penuh barang dagangan. Raut muka yang lelah langsung berganti  dengan senyuman, ketika melihat reporter law-justice.co yang sedang berbicang dengan  suaminya di bangku dekat  tempat keduanya berjualan. 

Untuk menyambung hidup, pasangan yang sudah menikah selama tiga tahun ini terpaksa membuka warung sepeda yang menyajikan  kopi instan, teh, rokok, dan aneka makanan kecil. Di akhir pekan, Surianti bisa membawa pulang hingga 200 ribu dari hasil berjualan. 

Syafrudin Tungka, suami Surianti, sedang menyiapkan  minuman yang dijual di warung sepedanya di tepi Danau Sunter (foto: law-justice.co/ Teguh Vicky Andrew)

Sampai saat ini, ia bersyukur masih bisa bertahan hidup di Jakarta. Pasalnya, seumur hidupnya perempuan kelahiran Sidrap ini tak pernah membayangkan keluar dari Sulawesi Selatan, apalagi bermukim di Jakarta. Keputusannya untuk hijrah ke Ibukota pun diambilnya dengan cepat. Pasalnya, setelah proses bandingnya ditolak, ia kemudian dikriminalisasi lagi oleh lawannya itu  atas tuduhan penghinaan. Berkas kasus itu bahkan sudah P21 dan siap dilimpahkan polisi ke pihak kejaksaan.

“Saya juga sudah punya firasat, saya bilang bahaya kita. Saya berangkat sore-sore  dan tidak menampakkan saya mau pergi. Saya ambil baju biasa saja, pakaian paling hanya satu dua pasang,  cuma berkas yang saya utamakan,” cerita Surianti. 

Setelah menempuh perjalanan selama delapan jam, ia dan suaminya sampai di rumah seorang saudara di Makassar. Di sana ia mengumpulkan uang yang ada untuk ongkos perjalanan ke Jakarta  menggunakan pesawat terbang. Ketika itu, tiket yang tersedia seharga Rp 1,4 juta. Hal inilah yang menjadi persoalan karena uang yang tersedia tak cukup. Beruntung, sang ibu mau menutupi kekurangan itu sehingga keduanya dapat hijrah ke Ibukota untuk mencari keadilan.

Kasus Sengketa Tanah

Perseteruan antara keluarga Surianti dan mertua kakeknya bermula pada 2010. Ketika itu tanah yang ditempati sejak ibunya lahir hingga Surianti memiliki enam anak, hendak diambil kembali. Keluarga mertua sang kakek, merasa berhak karena tanah itu dianggap hanya pemberian  dari mertua kepada menantunya, yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali. 

“Itu awalnya 2010. Waktu itu ada saudara nenek saya bilang, tanah ini tidak bisa dibicarakan.  Rumah itu tidak bisa dieksekusi, kalau dieksekusi, artinya orang tuaku juga dieksekusi. Rumah memang pemberian  orangtua mereka buat menantunya. Jadi tidak ada yang bisa dibicarakan. Nah saat itu ngotot mereka, mereka nekat untuk mengambil itu,” papar Surianti.

Ia memang tidak memungkiri tanah sengketa ini adalah pemberian dari keluarga mertua kakeknya. Namun tanah itu diberikan bukan tanpa alasan. Ketika itu, sang menantu membantu mertuanya memenangkan kasus sengketa tanah, seperti kasus yang menimpa Surianti saat ini.  Tanah itu kemudian dimenangkan oleh keluarga mertua sang kakek. Sebagai imbalan, sang menantu pun diberikan sebidang tanah yang kini menjadi sengketa.

“Menurut cerita nenek saya, dulu mertua kakek saya itu kasih tanah kepada menantunya sebagai hadiah karena membantu menghadapi perkara membantu  memenangkan perkara tanah melawan sepupunya, ibaratnya kayak saya ini, terjadi lagi.  Jadi ada harta yang dia bagi ke anak-anaknya”, kata Andi.

Namun pada 1949, tanah itu ditukar guling dengan lahan milik kawan kakeknya yang hendak membuat perumahan penampungan untuk para prajurit yang datang dari Jawa ke Sidrap. Namun dokumen barter itu tidak diketahui keberadaannya, hingga kakek berpulang. Celah inilah yang digunakan oleh keluarga mertua sang kakek untuk memperkarakan tanah yang kemudian difungsikan sebagai sawah dan kebun oleh keluarga Surianti.  

Sejumlah mediasi pun dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun kerap kali pihak yang ingin mendamaikan berada dalam posisi yang tidak netral. Bahkan menurut Surianti, pengacara keluarga mertua kakeknya itu beberapa kali mengiming-imingi uang. Mereka tahu keluarga Surianti bukan kalangan berpunya. Namun ia tak bergeming karena ingin membuktikan tanah itu merupakan kepunyaan keluarganya.

Akhirnya karena tak ada titik temu, persoalan sengketa tanah ini pun mulai masuk ke jalur hukum pada Agustus 2010. Namun baik dalam pengadilan tingkat pertama dan kedua, keluarga Surianti mengalami kekalahan. Baru di Mahkamah Agung (MA), pihaknya berhasil memenangkan kasus ini. Nahasnya, tanpa sepengetahuan Surianti, keluarga mertua kakeknya itu mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dan berhasil memenangkan kasus perdata ini. 

Selama proses hukum berjalan, Surianti kerap kali menerima berbagai macam intimidasi dan kriminalisasi dari pihak mertua sang kakek.  Ketika hendak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar, misalnya, ia sempat diamankan bersama anaknya, meskipun dilepaskan setelah seminggu ditahan. Hal ini kembali berulang ketika, ia hendak mengajukan kasasi ke MA. 

“Saya kasasi lagi ke MA, alhamdulillahmenang, ditolak berkasnya dia, perkara itu mentah.  Tapi setelah itu ternyata mereka mengelabui lagi saya, mengajukan PK tapi nggak ngomong ke saya. Dia juga menutup akses berkas, dan bukti-bukti  saya dihilangkan. Akhirnya, di PK kita kalah. Pada saat itu saya tidak diberitahu, kita kasasi, dia tahan berkasnya di sana seperti itu, “ ujar Surianti.

Selama proses pengadilan di Sidrap dan Makassar, ia sebenarnya merasa dikerjai oleh aparat hukum, yang diduga digerakkan oleh keluarga mertua sang kakek.  Ia kerap kali melapor kasus intimasi, namun tak pernah ada yang diproses. Surianti hanya diminta menunggu keputusan hukum itu keluar. Sebaliknya, ketika dirinya dilaporkan sang lawan, kasus itu langsung ditindaklanjuti. Hal inilah yang membuatnya memilih untuk mengadukan kasus ini ke Jakarta.

Suka Duka Mengadu ke Berbagai Lembaga

Seminggu setelah sampai di Jakarta, Surianti langsung bergerak. Hal yang pertama dilakukannya adalah menyambangi kantor Wakil Presiden Jusuf Kala. Ia berharap, sebagai sesama orang Sulawesi Selatan, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu sudi membantu. Namun harapan itu  ternyata bertepuk sebelah tangan. Jusuf Kalla terlalu sibuk untuk dapat ditemui karena sedang rapat dan jadwalnya pun sangat padat.

Oleh  seorang staf yang bertugas  di kantor Wakil Presiden, ia disarankan datang ke gedung DPRD DKI Jakarta yang letaknya tidak jauh dari lokasi itu. Surinati pun menurut dan tidak menaruh rasa curiga. Namun setelah sampai di sana, oleh petugas dijelaskan, karena kasus Andi tak terjadi di DKI Jakarta, maka seharusnya ia datang  ke gedung MPR yang melayani seluruh wilayah Indonesia, dan tak terbatas pada wilayah Ibukota saja. 

Surianti tak ingin salah lagi. Ia lalu meminta arahan untuk sampai ke Gedung MPR.   Sang petugas pun menyarankan agar ia menumpang kereta api dan turun di Stasiun Palmerah. Namun karena tidak biasa naik kereta, ia turun sebelum sampai stasiun yang berdekatan dengan pintu masuk DPR/MPR. Akibatnya, Surianti harus berjalan tiga kilometer sebelum akhirnya sampai di gedung MPR sekitar pukul setengah tiga siang. 

“Saat saya tiba di MPR sebenarnya  kantor itu sudah mau tutup. Saya bilang tolong lindungi saya Pak. Saya datang dari Sulawesi jauh jauh cari perindungan hukum karena saya dalam kondisi parah, ibaratnya sekarat saya. Akhirnya saya dibawa ke bagian Setjen, dikasih arahan,  lalu bikin pernyataan tentang kondisi yang dialami sekarang,” kata Surianti.

Andi Surianti dan suaminya Syafrudin Tungka, saat berkunjung ke Ruang Komisi III DPR (foto: law-justice.co/ Teguh Vicky Andrew)

Sebagai orang awam, pada mulanya istri Syafrudin Tungka ini masih buta hukum. Ia kerap bolak-balik untuk meakukan arahan demi arahan yang diberikan Pak Agus,  seorang pegawai Setjen MPR. Selama proses itulah ia banyak belajar, tidak saja dalam proses membuat aduan yang diajukan, tetapi juga ihwal perkara kasus sengeta tanah dan kriminalisasi yang menimpanya. 

Surianti melanjutkan, “Waktu itu saya masih kurang paham karena baru pertama. Jadi saya bolak-balik terus minta petunjuk. Saya mendapatkan banyak masukan dan diberikan berbagai macam dokumen, berisi  kode etik dan pelanggaran yang terjadi dalam kasus saya. Akhirnya sejak saat itu pikiran saya mulai terbuka. Oleh Pak Agus saya diberikan petunjuk yang dapat dilakukan, termasuk dalam hal memperbanyak dokumen hukum.”

Sejak saat itu, ia pun rajin menyambangi berbagai lembaga negara, seperti Badan Pengawasan Mahkawan Agung, Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam Polri) Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Mayoritas lembaga yang didatanginya pun memberikan respon positif dan menilai ada sejumlah kejanggalan terhadap kasus yang sedang dihadapinya.

Ketika melapor ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, misalnya, ia tidak mengurus surat tentang pengiriman dokumen dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi  ke Mahkamah Agung. Namun ia  diberitahu, pengeksekusian lahan tempat rumahnya berdiri  dan melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintahan, sebelum dikeluarkannya keputusan hukum yang tetap (inkracht) adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. 

“Petugas Badan Pengawas MA itu bertanya kenapa bisa  dieskesusi tanah itu padahal belum ada keputusan karena pihaknya mengambil upaya hukum. Seharusnya lahan itu tidak bias dieksekusi karena sedang dalam proses membanding. Kalau ini sampai terjadi maka ada pontensi pelanggaran kode etik,” kata Surianti, menirukan perkataan seorang pegawai Badan Pengawas MA. 

Ia juga diminta untuk mendokumentasikan proses eksekusi di sana melalui pengacaranya, termasuk keadaan rumah yang kini telah roboh karena dibakar, pohon-pohon yang telah rata dengan tanah, dan  pengaplingan lahan yang diduga dilakukan oleh kuasa hukum keluarga mertua kakeknya. 

Selain ke Mahkamah Agung (MA) Surianti juga memasukkan laporan ke KY. Di lembaga pengawas hakim ini, ia mengadukan perilaku hakim yang tidak adil. Dalam beberapa persidangan, para juru adil seringkali menunda persidangan ketika lawan datang terlambat. Sebaliknya, ketika dirinya hanya terlambat beberapa menit saja persidangan langsung dilakukan.

Surianti juga mempertanyakan keterangan lima orang saksi yang diajukannya, dikalahkan oleh seorang saksi yang digunakan oleh pihak lawan. Padahal saksi tunggal  itu masih memiliki ikatan kekerabatan dengan keluarga menantu kakek, sehingga keterangan yang diberikan sangat berat sebelah. Namun hakim tetap menggunakan kesaksian itu dan mengabaikan keterangan lima orang saksi lainnya. 

“Pelanggaran pertama,  saksi dari mereka hanya satu, sementara  saksi saya ada lima. Anehnya cuma satu saksi dia  bisa menang melawan keterangan lima saksi lain, padahal  saksi dari mereka memiliki hubungan darah juga dengan saya dan sebaliknya, tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan. Hanya satu  saksi lawan saya itu kok bisa menang,” keluh Surianti dengan nada kesal. 

Persoalan lain yang diadukan ke  KY adalah adalah masalah pengunaan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ironisnya, bukti yang dipakai adalah milik pihak lawan yang sama sekali tak pernah membayar pajak. Padahal sejak dahulu,  PBB atas tanah sengketa itu selalu dibayar oleh pihak keluarga Surianti, namun tidak digunakan sebagai bukti dalam pertimbangan majelis hakim.

Ketika melaporkan ke Divisi Propam Polri, ia diminta untuk melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Selatan. Tentu hal ini tidak bisal dilakukan karena Surianti mungkin akan ditangkap bila kembali ke tanah kelahirannya. Sementara aduannya di DPR hanya berbuah janji untuk melakukan kunjungan spesifik ke tanah sengketa itu, namun sampai sekarang belum ada jadwal pasti ihwal tindak lanjut aduan ini. 

Di luar itu, ia juga menemukan kejanggalan ihwal luas tanah dalam sertifkat yang diduga bodong itu. Pasalnya dalam dokumen yang digunakan dalam persidangan, tercatat luas tanah dalam dokumen itu hanya 2082 Are (208.200 m2). Padahal luas lahan keseluruhan mencapai 4055 Are (405.500 m2). 

Sementara keanehan lain terlihat pada sertifikat tanah yang terlebih dahulu terbit daripada akta jual beli. Hal ini terlihat dalam berkas perkara yang menyatakan sertifikat kepemilikan tanah telah terbit pada 2009, padahal akta jual beli baru terjadi  setahun kemudian. Artinya, kepemilikan tanah telah beralih meskipun penjualan tanah belum dilakukan. 

Meniti Secercah Harapan

Sampai saat ini Surianti praktis tidak dapat berkomunikasi dengan kelima anaknya (seorang lagi anaknya diasuh oleh mantan suaminya). Ia hanya berhubungan dengan anak sulungnya yang telah berumur 25 tahun. Beruntung si sulung sudah memiliki usaha sendiri, sehingga bisa membantu menghidupi adik-adiknya, meskipun susah dan ada yang terpaksa putus sekolah. 

Kini, Surianti masih terus berjuang menegakkan keadilan. Ia berencana memasukkan  aduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan mengajukan gugatan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan sertifikat bodong yang telah dipindahtangankan oleh pihak keluarga mertua kakeknya itu. 

Meskipun dalam sepuluh tahun terakhir mengalami masa-masa yang sulit, namun Surianti tetap melihat hikmah di kasus ini. Melalui perkara sengketa tanah, menurutnya, ia berkesempatan hidup di Jakarta dan menyambangi berbagai lembaga negara, menemui tokoh-tokoh penting yang selama ini tak dibayangkannya bahkan dalam mimpi. Tentu pengalaman ini patut disyukur, tapi ia juga meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada rakyat tak berdaya seperti dirinya.

“Saya cuma minta pemerintah jangan menyepelekan dan menindas orang kecil yang tak berdaya hanya karena tidak punya apa-apa. Jangan karena itu, orang kecil tidak dimenangkan walaupun memiliki bukti yang benar-benar ada. Jangan karena banyak uangmu, kamu merampas  bukan hakmu jangan mengambil hak orang lain kalau bukan milikmu sendiri," tutup Surianti. 

 

 

(Teguh Vicky Andrew\Reko Alum)
Share:


Berita Terkait

Komentar