Penyelesaian Kasus HAM Berat

Jaksa Agung: Komnas HAM Harusnya Juga Bertanggung Jawab

Jumat, 10 Agustus 2018 15:33 WIB
Jaksa Agung: Komnas HAM Harusnya Juga Bertanggung Jawab

Jaksa Agung HM Prasetyo (foto: Ant)

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) harus turut bertanggung jawab pada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca juga : Anggota Komnas HAM Tolak Masuk Tim Gabungan Terpadu Ala Wiranto

Hal itu diungkapkannya saat mengomentari penolakan Komnas HAM terkait pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

“Selalu seperti itu. Tapi nanti kami akan beri penjelasan,” katanya saat ditemui di gedung Kejaksaan Agung, Jumat (10/8/2018).

Baca juga : Komnas HAM Akan Periksa Kembali Dokumen Kuda Tuli

Komnas HAM, kata Prasetyo, harusnya mendorong upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lama berlarut-larut. Pembentukan DKN, menurut dia, diperlukan karena Komnas HAM tidak mampu untuk menyiapkan bukti-bukti yang bisa digunakan penyidik Kejaksaan ke tingkat penyidikan perkara.

“Sebetulnya mereka juga turut bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini. Tapi mampu enggak melakukan penyelidikan yang lengkap, yang memenuhi unsur dan syarat ditingkatkan ke penyidikan?”

Baca juga : Diduga ada Pelanggaran HAM dalam Kasus Kematian Wartawan M Yusuf

Jaksa Agung mempersilakan Komnas HAM untuk terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti selengkap-lengkapnya. “Sejak 2007 seperti itu. Kalau mampu, silakan. Kami menunggu,” ujarnya.

Ia mengaku pihaknya terlibat dalam DKN untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Yang diutamakan dalam tim terpadu bentukan Wiranto, kata dia, adalah menelisik segala indikasi pelanggaran HAM berat masa lalu.

Ketika ditanya adakah peluang untuk menyelesaikan lewat jalur yudisial, Prasetyo menjawab, “Untuk perkara-perkara yang terjadi di bawah tahun 2000, rasanya, saya katakan bukan hanya pesimis, tapi agak sulit. Apa lagi selain non yudisial?” imbuh dia.

Prasetyo menekankan, pendekatan non yudisial yang akan ditempuh tetap akan berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pendekatan non yudisial kan dibenarkan oleh undang-undang. Bukan berarti keinginan kami sendiri.”

Beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum reformasi antara lain tragedi kemanusiaan 1965-1966, kerusuhan Mei 1998, tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, penghilangan paksa aktivis, Talang Sari (Lampung), dan peristiwa Tanjung Priok.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku pihaknya tidak akan terlibat dalam DKN karena lembaga itu dinilai tidak mendorong penyelesaian lewat jalur yudisial. Penyelesaian kasus-kasus di atas, menurut dia, hanya akan tuntas jika dilakukan lewat jalur yudisial.  

 

(Januardi Husin\Reko Alum)
Share:


Berita Terkait

Komentar