Jaksa Agung Kaji ASN Korupsi Tetap Terima Gaji 

Jumat, 14 September 2018 20:05 WIB
Jaksa Agung Kaji ASN Korupsi Tetap Terima Gaji 

Jaksa Agung Kaji ASN Korupsi Tetap Terima Gaji ( foto: tribunnews.com)

Apatur Sipil Negara (ASN) aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi tetap menerima gaji. Masalah ini mendapat perhatian Kejaksaan Agung. Jaksa Agung HM Prasetyo berjanji akan mengkaji adanya unsur korupsi dalam masalah ini. 

Baca juga : Jaksa Agung Pesimistis Kasus Pelanggaran HAM Berat Bisa Diselesaikan 

"Kita lihat nanti seperti apa, apa disengaja atau tidak, tentunya ada penyelesaiannya. Bisa juga dikembalikan nanti," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (14/9) seperti dikutip Antara.

Ia menegaskan terkait ASN aktif terpidana korupsi masih menerima gaji itu, harus dilihat apakah ada kesalahan administrasi atau ada faktor kesengajaan. "Kalau kesalahan administrasi tentunya ada tenggang waktu yang diberikan untuk memperbaikinya," tuturnya.

Baca juga : Jaksa Agung: 9 Kasus Pelanggaran HAM Berat Mandeg Karena Barang Bukti

Sebaliknya, kata dia, kalau ada bukti seperti korupsi atau konspirasi, maka akan ditindaklanjuti.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan kerugian negara akibat gaji aparatur sipil negara (ASN) aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi masih dihitung.

Baca juga : Jaksa Agung: KPK Lex Specialis Peran dan Kewenangan Tidak Akan Hilang

"Teman-teman masih menghitung itu. Belum tahu, belum tahu (jumlahnya)," kata Agus usai menghadiri pelantikan sembilan Gubernur/Wakil Gubernur oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/9).

Menurut Agus, penghentian gaji yang telah terpidana perkara korupsi ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri.

KPK telah meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera memberhentikan tidak dengan hormat ASN aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan sejumlah 2.674 PNS terpidana korupsi dengan perincian 317 sudah diberhentikan tidak dengan hormat, sisanya 2.357 masih aktif sebagai PNS.

"Data ini terus akan berkembang sesuai dengan validasi dan tambahan data yang diperoleh," ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9).

(Imam Rusadi\Editor)
Share:


Berita Terkait

Komentar