Sengkarut Kasus Karhutla Indonesia
Krisis Penegakan Hukum Pembakar Hutan
Mahkamah Agung baru saja mengeluarkan putusan kasasi yang membebaskan PT Kumai Sentosa dari kewajiban membayar ganti rugi Rp 935 miliar atas kebakaran lahan seluas 2.600 hektar. Putusan tersebut menguatkan apa yang diputuskan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menyebut bahwa PT KS bebas dari tuduhan untuk bertanggung jawab atas kebakaran hutan pada 2019 lalu.
Proyek LRT Palembang Bermasalah dan Rawan Mangkrak
Krisis Keuangan LRT Palembang Membengkak, Siapa Bermain?
Proyek LRT Palembang dinilai Badan Pemeriksa Keuangan terdapat masalah sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Proyek ini juga dinilai tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Palembang dalam mengatasi kemacetan parah di kota tersebut.
Adu Kuat dalam Klaim Merek Petani Indonesia Hebat Bernilai Triliunan
Kisruh Di Balik Rebutan Merek Dagang Perusahaan Taipan
Founder PT Lumbung Padi Indonesia (LPI) Farah Luwia Utari melaporkan PT Wilmar Padi Indonesia, anak usaha Wilmar International Limited, ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus pelanggaran merek dagang. Farah Utari merasa dirugikan karena merek dagang "PETANI INDONESIA HEBAT" dicetak pada kemasan komoditas Beras Lumbung Padi Indonesia, sebelum akhirnya dijual dan diedarkan oleh PT Wilmar Padi Indonesia ke pasaran. Meski Farah sudah melepas seluruh saham PT LPI untuk Wilmar, dia merasa mengalami kerugian Rp 5,5 triliun atas perdagangan dengan pelanggaran merek tersebut.
Tipu-tipu Rumah Subsidi
Developer Nakal Untung Miliaran, Tipu Rakyat dengan Rumah Subsidi
Di tengah semakin sulitnya rakyat mendapatkan hak atas rumah dan tanah, para developer nakal bermain-main dengan program rumah bersubsidi. Rakyat diiming-imingi rumah murah, tapi akhirnya bermasalah dan merugikan ratusan orang. Pemerintah tak kunjung menyelesaikan masalah tersebut.
Mahalnya Biaya Pemilu di Indonesia
Siapa Para Penikmat Dibalik Tingginya Biaya Pemilu?
KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86,2 triliun, membengkak 3 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Pembengkakan anggaran itu terjadi di tengah adanya catatan merah tentang perhelatan pesta demokrasi dua tahun lalu.
Polemik Tudingan Korupsi Bansos Aparatur Desa
Salah Siapa Dana Bansos di Pedesaan Bermasalah?
Penyaluran bantuan sosial bermasalah hingga ke tingkat desa dan menuai gesekan di tengah masyarakat. Bahkan, warga yang berusaha membuka tabir permainan Bansos ini pun mengalami intimidasi dan disebut sebagai "virus" . Dinas Sosial pun diminta menuntaskan persoalan agar Bansos bisa merata sampai ke warga desa.
Peradilan Ganjil Kasus Bank BJB Tangerang
Akal-Akalan Jaksa Korbankan Saksi Jadi Tersangka
Sudah lebih dari setahun tahun kasus kredit fiktif di Bank BJB cabang Tangerang bergulir. Dua pelaku utama sudah dijebloskan ke penjara. Kejati Banten baru-baru ini membidik dua orang lain yang sebelumnya berstatus sebagai saksi. Penetapan status tersangka terhadap dua orang baru itu dinilai ganjil, dipaksakan, intimidatif, hingga ada dugaan pemerasan.
Akal-Akalan Pajak, Tax Amnesty dan RUU HPP
Patgulipat Aturan Pajak Kolusi Penguasa & Pengusaha
Namun program kebijakan tax amnesty jilid II dinilai akan berakhir sama dengan jilid I yang tidak maksimal dan hanya menjaring pelaku usaha sektor UMKM. Hanya sedikit sekali pengusaha besar yang ikut tax amnesty. Alasannya, mereka tidak ingin aset-asetnya di luar negeri diketahui atau dilacak oleh negara sehingga bisa bebas tidak membayar pajak kepada negara.
Proyek Rugi Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Anggaran Proyek Kereta Cepat Membengkak, Siapa Bermain?
Proyek kereta Cepat Jakarta-Bandung kini tengah menjadi sorotan setelah ditemukan adanya pembengkakan biaya. Salah satu proyek andalan Presiden Joko Widodo ini pun tersandung masalah. Banyak pihak mendesak adanya audit investigatif.