ICW, Kontras Sampai LBH Masyarakat Tolak Pidana Khusus Masuk RKUHP

Senin, 04 Juni 2018 06:09 WIB
ICW, Kontras Sampai LBH Masyarakat Tolak Pidana Khusus Masuk RKUHP

Ilustrasi Revisi KUHP. Foto: Net (ist)

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak pidana khusus dimasukkan ke dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Easter, di Kantor ICW, Minggu (3/6/2018) menilai, dimasukkan tindak pidana khusus, seperti korupsi, dalam RKUHP akan membuat lembaga yang menangani akan kebingungan. Sebab ada dua undang-undang yang dijadikan rujukan nanti. 

Baca juga : Referendum Hukuman Mati Bisa Dititipkan Pemilu 2019

"Kalau bicara soal KPK, Undang-undang mana yang mau dipakai. Saat ini ada 6 pasal yang sudah dipindah, nah pertanyaannya KPK berwenang atau tidak, mandatanya jelas menangani kasus korupsi berdasarkan undang-undang tipikor," kata Easter mewakili Aliansi yang antaranya beranggotakan ICW, LBH Masyarakat, PKNI sampai Kontras.

Kami meminta tindak pidana khusus yang ada di RKUHP dicabut lanjut Easter dan dikembalikan dalam undang-undang sektoral. "Jadi lebih baik tindak pidana khusus ini yang sekarang sedang dibahas dalam RKUHP dicabut dan perbaikannya bisa diatur dalam undang-undang sektoral," terangnya. 

Baca juga : Setengah Hati ‘Indonesian Way’ Hukuman Mati

Aliansi Berpendapat, Perbedaan hukuman yang ada di UU Tipikor dengan RKUHP juga berbeda. Ada pengurangan hukuman terhadap pelaku yang terlibat permufakatan jahat dalam praktek korupsi.

"Soal pidana permufakatan jahat di RKUHP hukumannya lebih rendah, pelaku di undang-undang Tipikor dipidana sama dengan pelaku yang melakukan delik tapi di RKUHP itu dipotong sepertiga," tegasnya.

Baca juga : Muladi: Menggugat 100 Tahun KUHP Kolonial di Indonesia

Berkaitan dengan pidana pelanggan HAM berat, menurut mereka ada beberapa perbedaan penanganan hukuman dalam undang-undang sebelumnya dengan RKUHP. Dalam RKUHP tak diatur soal penyelesaian kasus yang terjadi di masa lalu.

"Tidak ada peraturan terkait asas berlaku surut, peristiwa yang terjadi tahun 1998 atau 1995 bisa diadili tahun ini, dalan RKUHP tidak ada. Yang kedua asas untuk tidak dapat dipidana dua kali, dalam pelanggaran HAM berat itu memungkinkan, dalam RKUHP ini menutup ruang untuk diadili, jadid langkah semakin sempit lagi," kata kepala bidang advokasi Kontras, Putri Kanesia.

"Dengan dimasukkannya tindak pidana HAM berat ini ke RKUHP, ini hanya menyasar individu tapi aktor intelektual yang memberikan izin tidak dapat dipidana, dan tentunya kami menolak dimasukkannya pelanggaran HAM barat dalam RKUHP," tegas dia.

Penangangan kasus narkoba juga dikritik oleh aliansi, mereka menilai RKUHP hanya mementingkan hukuman, bukan lagi tentang rehabilitasi.

"Apabila hal ini dimasukkan dalam RKUHP ini akan menjadi rezim penanganan narkotika yang hanya menggunakan pendekatan penghukuman, padahal pendekatan itu sudah terbukti gagal di banyak negara. Ini akan mengirim lebih banyak lagi pengguna narkotika ke dalam penjara," kata koordimator advokasi PKNI, Alfiana Qisthi.

Dia menyebutkan, RKUHP menyatakan rehabilitasi sebagai sebuah hukuman. RKUHP juga tak mengatur tentang proses assessment terhadap seorang pengguna narkoba.

"Dalam undang-undang dikatakan rehabilitasi dipandang sebagai hak, dalam RKUHP rehabilitasi adalah pidana. Yang paling merugikan adalag tentang assessment, dalam RKUHP tidak diatur mengenai asesmen, ini akan semakin sulit dibedakan apakah dia pengedar atau pengguna," Tukasnya.

(Sobri\Editor)
Share:


Berita Terkait

Referendum Hukuman Mati Bisa Dititipkan Pemilu 2019

Setengah Hati ‘Indonesian Way’ Hukuman Mati

Muladi: Menggugat 100 Tahun KUHP Kolonial di Indonesia

Komentar