Human Trafficking di NTT Jadi Sorotan AICHR

Kamis, 11 Oktober 2018 10:12 WIB
Human Trafficking di NTT Jadi Sorotan AICHR

Ilustrasi human trafficking (foto: kabar6)

Maraknya kasus human trafficking atau perdagangan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam beberapa tahun terakhir mendorong Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Antarpemerintah ASEAN (AICHR) memberi perhatian khusus.

Wakil Indonesia untuk AIHCR Dr Winna Wisnu, di Kupang, Kamis (1/10), mengatakan pihaknya memang mengetahui ada banyak daerah di Indonesia terjadi kasus perdagangan manusia, namun kali ini mereka ingin menyoroti kasus yang terjadi di NTT. Nantinya, provinsi berbasis kepulauan itu akan menjadi daerah percontohan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Memang ada wilayah lain juga di Indonesia yang bermasalah dalam hal perdagangan orang, seperti di Jawa Barat, Batam, dan Kalimantan, tetapi sebagai awal, kami memberi perhatian pada NTT akan mengungkap banyak hal dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang cara penanganan masalah secara nasional maupun regional," katanya.

Dia menambahkan di NTT hampir selalu ada korban meninggal dunia atau disiksa, padahal program pelayanan satu atap sudah diterapkan. Program ini dimaksudkan untuk memotong jalur-jalur nonprosedural pengirimian calon pekerja yang hendak berangkat ke luar negeri.

Selain itu masyarakat sipil dan para tokoh agama sudah sangat aktif bergerak melawan tindak kejahatan kemanusiaan ini. Menurut Winna Wisnu, berarti ada yang luput dari perhatian terkait penanganan masalah tersebut, yaitu sistem yang tidak berjalan. Akibatnya, tetap saja ditemukan pihak yang bisa menjual orang meskipun kabarnya pemda di NTT 'galak'.

"Laporan yang masuk ke AICHR Indonesia sangat memprihatinkan. Melalui NTT saya sedang mengupayakan jalur komunikasi penyelesaian masalah perdagangan orang yang lebih efektif dengan Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain," imbuh Winna Wisnu.

Karena itu, lanjut dia, AICHR Indonesia bekerjasama dengan International Organization on Migration (IOM), Kedutaan Switzerland di Jakarta, DPD RI Provinsi NTT dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan program bagi para pemangku kepentingan di NTT tentang bagaimana menangangi kasus human trafficking dengan pendekatan berbasis HAM.

Antara lain melalui dialog publik yang akan diselenggarakan pada pada 14 Oktober mendatang. Dialog publik akan melibatkan kementerian/lembaga daerah, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat serta insan pers. Tujuannya untuk memperkenalkan pendekatan berbasis HAM dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. Acara tersebut rencananya akan dibuka Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Lalu, pada 15 Oktober akan diadakan pelatihan bagi aparat penegak hukum di lingkungan polres dan polda yang ada di wilayah-wilayah NTT.

"AICHR Indonesia mengupayakan agar Indonesia berhasil memberantas perdagangan manusia, dan NTT menjadi daerah percontohan yang dibanggakan, dengan kerja sama baik antarkelompok dan juga dengan negara-negara ASEAN dalam memerangi kejahatan keji ini," ujar dia lagi.

Sumber: Antara

(Rin Hindryati\Editor)
Share:
Tags:


Komentar