Ditjen Pajak Berhak Intip Rekening Bank Siapapun dan Dimanapun

Jumat, 05 Januari 2018 20:43 WIB
Ditjen Pajak Berhak Intip Rekening Bank Siapapun dan Dimanapun

Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Keuangan Siapapun dan Dimanapun (Ist)

Para pengemplang pajak sepertinya sudah tidak bisa lagi tidur nyenyak karena aparat Pajak mulai pertengahan tahun ini, secara hukum perjanjian internasional, sudah berhak untuk mengintip rekening siapapun yang ada di bank-bank di Indonesia dan di luar negeri.

Baca juga : Awas, Ditjen Pajak Mengincar Data Harta Warisan

Khusus untuk institusi keuangan di luar negeri, adalah yang negaranya  menandatangani perjanjian internasional dalam hal keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI), yang akan disahkan September 2018.

Dengan keterlibatan Indonesia pada perjanjian itu, maka memberikan dampak terhadap penerimaan pajak khususnya dari wajib pajak (WP) orang pribadi (OP).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan memperkirakan tambahan penerimaan dari implementasi AEoI sebesar Rp 2,17 triliun khususnya dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29. Sehingga, sampai akhir 2018 menjadi Rp 10 triliun.

"Kalau melihat realisasi OP, angka 2017 Rp 7,83 triliun, tahun ini mungkin Rp 10 triliun bisa," kata Robert di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Jumat (5/1).

Realisasi pajak PPh pasal 25 dan 29 sepanjang 2019 tercatat sebesar Rp 7,83 triliun atau 39,26% dari target Rp 19,94 triliun atau tumbuh 47,32% meskipun belum sesuai target. Ditjen Pajak pada tahun lalu telah berhasil mengunci penerimaan sebesar Rp 1.151,10 triliun atau 89,6% dari target Rp 1.283,6 triliun.

Robert mengatakan, dalam mengejar target penerimaan di tahun ini yang sebesar Rp 1.423 triliun, akan kembali memetakan bersama para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) maupun kantor pelayanan pajak (KPP).

Dari 341 KPP, sebanyak 66 KKP yang berhasil merealisasikan penerimaan 100%, sebanyak 2 dengan capaian 99%-99,99%, lalu 15 dengan pencapaian 95%-98,99%, dan 58 dengan pencapaian 90%-94,99%. Sedangkan 141 KPP sisanya di bawah 90%.

Selain dari AEoI, Robert melanjutkan, Ditjen Pajak juga akan memanfaatkan data-data yang dihasilkan dari program tax amnesty. "Adanya akses kepada data sektor keuangan baik domestik dan luar seyogyanya menambah kemampuan kami untuk mendeteksi ketidakpatuhan," tambahnya.

Ditjen Pajak Memenuhi Syarat AEol

Robert Pakpahan mengatakan bahwa pihaknya telah memenuhi empat persyaratan yang diajukan dalam AEoI. Pertama, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang pertukaran informasi keuangan.

Kemudian, mengikuti perjanjian internasional dan sistem informasi dan teknologi (IT). Serta syarat yang lainnya mampu menjaga tata kelola dan kerahasiaan informasi keuangan.

Penerbitan Perppu itu sudah memenuhi legislasi yang disyaratkan. Kemudian, perjanjian internasional bahwa kita sudah aktivasi perjanjian yang dipersyaratkan. IT system sudah ada tim dari luar yang menilai sistem IT di DJP dan sudah lulus juga dan terakhir cek kemampuan tata kelola menjaga data safeguard, yang sudah lulus juga," tandas Robert.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa pihaknya dapat memulai pertukaran data tersebut mulai September. Sehingga Indonesia dapat melakukan pertukaran data perpajakan antar negara yang mengikuti AEoI.

"Untuk AEoI dari luar negeri itu September, WNI kita di seluruh luar negeri di negara yang beranggota AEoI  kita bisa deteksi.  Jadi tidak ada tempat lagi untuk menyembunyikan aset keuangan yang ada,” tandas Hestu.

Lebih lanjut, Hestu mengatakan negara yang boleh melakukan pertukaran data tersebut termasuk Singapura. Pasalnya hal tersebut sesuai dengan perjanjian internasional.

"Iya kan sudah masuk skema AEoI September, ini perjanjian internasional. Ya pertukarannya kan satu per satu dengan pola yang sama," imbuhnya.

Hestu pun optimis bahwa Indonesia akan bisa bertukar data informasi dengan Singapura pada September mendatang. Kita hanya perlu menunggu pengumuman pada bulan Juni, tutup Hestu dengan optimis.

 

(Warta Wartawati\Roy T Pakpahan)
Share:
Tags:


Berita Terkait

Awas, Ditjen Pajak Mengincar Data Harta Warisan

Komentar